Pancasila dan Mahkamah Teknologi

Perkembangan teknologi yang sulit dibendung saat ini ternyata memberikan implikasi pada tata kehidupan umat manusia dalam skala lokal, nasional, regional dan global. Dunia saat ini semacam telah dipersatukan oleh teknologi. Sekat-sekat antara geografis, dan bahkan budaya dirasa sudah kian menjadi kabur dan satu sama lain seperti menjadi lebur.

Adanya fenomena internet, media sosial, atau berbagai alat komunikasi yang berbasis pada aplikasi misalnya telah mengubah secara fundamental dan paradigmatik bukan saja tentang bagaimana cara manusia berkomunikasi, tetapi sekaligus menyenggol persoalan bagaimana politik dan ekonomi dibangun.

Hadirnya media sosial akibat perkembangan teknologi juga seperti mendorong masyarakat terorganisir secara natural dan bertemu, tentu saja dengan kesamaan isu yang diminati, yang berujung pada terbentuknya sebuah komunitas dunia maya. Tanpa perkembangan teknologi, kita dapat memastikan bahwa komunitas ini tidak akan terbentuk. Akhirnya, kita dapat mengatakan bahwa komunitas yang terbentuk dari media sosial ini merupakan sebuah komunitas dengan kategori baru akibat dari perkembangan teknologi itu sendiri.

Isu bersama yang muncul di media sosial biasanya menyasar pada berbagai tema, sebut saja misalnya tentang gender, soal toleransi, ekonomi, budaya, dan tentu saja dan terutama yaitu pada persoalan politik. Hal ini berarti akan berdampak juga pada bagaimana respon masyarakat terhadap proses penyelenggaraan negara yang dijalankan oleh elit kekuasaan.

Dengan adanya dampak yang ditimbulkan oleh teknologi internet (yang berwujud media sosial), yang seperti tidak lagi memberi batas apa-pun, akhirnya mendekatkan proses politik penyelenggaraan kekuasaan negara dengan praktek kehidupan masyarakat.

Jika kita melakukan refleksi dari proses penyelenggaraan negara selama ini, antara proses politik yang dijalankan oleh elit politik, dengan kehidupan yang dijalani oleh masyarakat, seperti berjalan sendiri-sendiri.

Pasca berakhirnya agenda elektoral dalam masa lima tahun sekali, masyarakat seperti memasrahkan persoalan bangsa dan negara kepada pihak-pihak yang telah dipilih. Selanjutnya, aktivitas masyarakat berjalan seperti sedia kala, yaitu kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan dapurnya.

Kita juga tidak tahu, apa yang ada dibenak masyarakat tentang pandangan mereka mengenai persoalan politik dan negara. Baru ketika muncul media sosial, dan individu-individu di dalam masyarakat satu sama lain saling terhubung di dalam komunitas di dunia maya, kita baru tahu, bahwa kepedulian masyarakat terhadap politik negara ternyata begitu besar.

Dalam situasi ini, masyarakat-pun dapat ikut berpartisipasi dan turut serta mengontrol secara langsung proses penyelenggaraan kekuasaan negara dan bagaimana negara seharusnya dijalankan.

Jika demokrasi adalah “kretos” atau pemerintahan yang dipimpin oleh “demos” atau rakyat, dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses penyelenggaraan negara melalui teknologi media sosial, tidak salah lagi, bahwa ini adalah situasi di mana mekanisme demokrasi senyatanya sedang berjalan. Masyarakat akhirnya dapat menyuarakan secara langsung bagaimana idealnya kehidupan mereka dibawa dan diatur oleh kekuasaan negara.

Dengan ini maka sekaligus menegaskan bahwa seluruh perilaku aparat penyelenggara negara telah berada pada radar pantauan masyarakat. Artinya, ketika penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh para penyelenggaranya dirasa oleh masyarakat telah terjadi proses abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) seketika masyarakat akan memberikan punishment (hukuman). Bisa dicap sebagai pengkhianat bangsa, penjahat, tidak dipilih lagi dalam proses elektoral selanjutnya, dan bahkan tuntutan agar aparat penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan segera di penjara.

Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat menganggap bahwa struktur kekuasaan penyelenggara negara bekerja sesuai dengan amanat rakyat, menyerap dan menjawab semua problematika rakyat, maka rakyat-pun akan memberikan sebuah reward (penghargaan). Bisa dianggap menjadi pahlawan rakyat, sekaligus akan dipilih kembali dalam proses elektoral selanjutnya.

Kasus yang dapat kita lihat untuk membuktikan argumentasi yang disampaikan di atas adalah dengan menggunakan kasus Setya Novanto, seorang politisi, yang begitu banyak diduga tersandung kasus korupsi, yang baru-baru ini memenangkan pra-peradilan atas kasus yang disangkakan kepadanya terkait dengan pengadaan E-KTP yang telah merugikan negara.

Ketika Setya Novanto memenangkan pra-peradilan terkait kasus E-KTP yang disangkakan kepadanya itu, orang yang juga pernah berperkara dengan dugaan kasus Freeport ini (yang ternyata juga lolos) seketika mendapatkan hujatan yang ramai oleh masyarakat pengguna media sosial. Kita tentu saja membaca hujatan masyarakat ini sebagai sebuah punishment. Bahkan, masyarakat mulai mencari tahu, siapa hakim yang memeriksa perkaranya itu.

Sebuah punishment yang diberikan oleh masyarakat terhadap Setya Novanto juga ternyata menjalar kemana-mana. Selain kepada partai politik (Golkar) yang menjadi tempat Novanto dikader sebagai seorang politisi, kecaman juga dilayangkan kepada institusi DPR, kepada pemerintah, termasuk pada lembaga peradilan yang memeriksa kasusnya.

Dari kecaman masyarakat terhadap Setya Novanto ini, jika kita tangkap arti dibaliknya, kita akan memahami bahwa institusi-institusi politik maupun lembaga-lembaga negara di Indonesia saat ini sedang berada pada titik serangan delegitimasi.

Masyarakat menganggap bahwa figur Novanto tidak lain adalah penjelmaan atau wujud dari praktek penyelenggaraan negara yang selama ini dianggap buruk dan korup. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara yang dianggap tidak mengindahkan problematika rakyat sekaligus seperti mengabaikan Pancasila sebagai dasar negara dari bagaimana negara seharusnya diselenggarakan.

Pancasila, yang jika kita telusuri dari asal muasal peruntukannya, kita akan menemukan bahwa ia lahir tidak lain sebagai dasar negara. Karena sebagai dasar negara, maka Pancasila sudah semestinya harus mampu dijadikan sebagai pedoman perilaku penyelenggara negara dalam menjalankan negara, termasuk bagaimana Pancasila diwujudkan dalam produk peraturan perundang-undangan.

Pengalaman bangsa Indonesia sendiri ketika menjalankan Pancasila, sejak Orde Baru hingga saat ini, oleh elit kekuasaan penyelenggara negara telah dibalik. Bukan negara yang menjalankan Pancasila, tetapi rakyatlah yang dipaksa menjalankan Pancasila. Dari kondisi seperti ini, akhirnya masyarakatlah yang diawasi oleh negara untuk menjalankan Pancasila, dan bukan negara yang diawasi oleh rakyat untuk menjalankan Pancasila.

Jungkir balik dalam memandang Pancasila seperti itu bisa kita saksikan bersama ketika negara di era Orde Baru menjalankan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan berlanjut pada Orde Reformasi dengan 4-P (Pilar), yang pada prinsipnya Pancasila harus terus menerus disosialisasikan kepada masyarakat dengan asumsi suatu saat akan terwujud yang namanya negara Pancasila.

Dengan hadirnya perkembangan teknologi telekomunikasi yang berbentuk media sosial, apalagi ketika masyarakat memahami bahwa Pancasila bukan dijalankan oleh mereka tetapi harus dijalankan oleh penyelenggara negara, maka Pancasila dapat menjadi ideologi kritis di tangan rakyat.

Suara dari ideologi kritis itu oleh rakyat akan disalurkan melalui teknologi untuk menekan keputusan-keputusan strategis penyelenggara negara agar penyelenggara negara lebih memperhatikan nasib rakyat dan agar negara oleh penyelenggara negara diarahkan ke cita-cita dan tujuan ketika negara ini didirikan.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi kritis, melalui teknologi, rakyat dapat menggugat para penyelenggara negara ketika mereka melakukan tindakan yang dianggap menyimpang dengan Pancasila. Konsekwensinya, ketika penyelenggara negara tidak mengindahkan tuntutan rakyat, taruhannya adalah proses delegitimasi aktor, institusi, dan tentu saja lembaga negara itu sendiri.

Dengan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi rakyat, dan dengan kondisi masyarakat yang jenuh dengan persoalan pengangguran, kemiskinan dan korupsi, revolusi Tunisia telah membuktikan, terlepas dari segala kontroversinya, bahwa kekuasaan yang sah sekaligus pada akhirnya bisa ditumbangkan.

Dan jika para penyelenggara negara di Indonesia masih terus membandel dan tidak mau menindak segala tuntutan dan tekanan rakyat yang semakin lama semakin membesar untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan persoalan korupsi, tinggal tunggu waktu saja, cepat atau lambat, aktor-aktor penyelenggara negara yang melakukan praktek abuse of power akan dianggap sebagai bandit atau penjahat oleh komunitas dunia maya dan akan segera diadili di depan Mahkamah Teknologi.

 

Edi Subroto

Kontributor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *