Tentang

Logo PKTujuhbelas tahun lalu, tepatnya tahun 1998 kami beberapa sisa aktivis mahasiswa tahun 80-an berkumpul di sebuah desa di kota kecil Tulung Agung di Jawa Timur – merespon gejolak tuntutan reformasi yang sedang menggelora saat itu. Dari fenomena yang nampak saat itu kami khawatir bahwa reformasi tidak akan menghasilkan apapun, bahkan riak-riak euforianya bisa mengarah pada bentuk-bentuk vandalisme yang distruktif. Kekhawatiran tersebut dilandasi dengan pengamatan kami atas fenomena tarik menarik kepentingan kapitalis global yang menjadi proloog desakan eksternal terhadap Pemerintah RI untuk melakukan reformasi. Desakan eksternal ini menjadi bahan bakar kondisi psikopolitik aktivis mahasiswa, NGO serta elemen kritis lainnya yang sudah sangat jenuh dengan kekuasaan Orde Baru yang begitu represif.

Maka secara keseluruhan kami melihat bahwa Reformasi 97 – 98 yang akhirnya mampu menumbangkan Orde Baru – lebih berat bobot tarikan eksternalnya, ketimbang bobot tekanan internalnya. Oleh karenanya pula, jika Reformasi dilihat sebagai koreksi atas Orde Baru, maka koreksi tersebut bukan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, melainkan untuk kepentingan kapitalis global.

Satu lagi tragedi dalam episode sejarah Indonesia modern ini. Negeri kaya raya sumber daya alam ini dibanting oleh kekuatan Kapitalis Global untuk kemudian dicengkeramnya kembali erat-erat. Privatisasi BUMN, deregulasi begitu gencarnya di awal episode Orde Reformasi. Ini harus dibaca sebagai proses liberalisasi. Aliran modal berupa Hot money– yang nota bene sangat rentan karena wataknya yang liar – datang dan pergi, diterima mentah – mentah demi cadangan devisa. Undang-undang Penanaman Modal Asing tahun 1967, dirasa masih kurang cukup memberi keleluasaan, dibuatlah Undang-undang Penanaman Modal Asing yang baru, yang memberi peluang konsensi bagi Modal Asing untuk menguasai tanah negeri ini selama 95 tahun dengan perpanjangan 95 tahun lagi. Alhamdulillah Mahkamah Konstitusi kemudian menganulir pasal ini. Namun bukan berarti pertarungan sudah berakhir. Kita masih harus waspada dengan siasat berikutnya, karena semua fenomena di atas tidak lain merupakan upaya penyesuaian terhadap kepentingan Kapitalis Global.

Masih di tahun 1998 kami berkumpul lagi di desa Sedayu, Bantul – Jogjakarta. Ketika semua elemen pro reformasi, para pengamat, para pakar dan politisi optimis dengan harapan, bahwa “Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan tahun 1999, akan mengakhiri masa transisi di Indonesia” – kesimpulan diskusi kami mengatakan lain; “Bahwa Pemilihan Umum Tahun 1999 justru akan memperpanjang masa transisi – karena reformasi tidak disertai dengan perubahan paradigma”. “Kemenangan reformasi tidak disertai kemenangan ideologis”.

Partai-partai politik yang segera menjamur saat itu mengapresiasi Pemilihan Umum 1999, merupakan konsekuensi pecahnya konsentrasi kekuasaan dari satu tangan pada masa Orde baru – menjadi beberapa kutub kekuasaan yang berpusat pada tokoh-tokoh berpengaruh. Kekuatan ekonomi nasional pun tersebar mengikuti polarisasi itu. Persebaran kekuatan ekonomi nasional itulah yang selanjutnya akan mendorong tumbuh suburnya oligarkhi-oligarkhi yang menguasai partai politik. Pada saatnya, oligarkhi-oligarkhi ini akan memainkan perannya pula sebagai oligarkhi adi tingkat negara. Akibatnya, dapat dipastikan-aspirasi rakyat akan tersumbat dan terblokir oleh kepentingan oligarkhi itu. Maka dapat disebutkan, bahwa Orde Reformasi yang diharapkan menjadi Orde Demokrasi “retak pada pilar utamanya”.

Di sisi lain, agaknya banyak yang lupa bahwa sejarah pergolakan Indonesia modern yang diawali sejak seabad yang lalu, selalu tidak pernah lepas dari pengaruh pertentangan kepentingan kapitalis internasional. Bahkan Kemerdekaan Indonesia tahun 45, tidak lepas dari pengaruh pertentangan kepentingan kapitalis internasional ini. Momentum vacuum power akibat puncak konflik kepentingan kapitalis di Asia Pasifik – dimanfaatkan secara tepat oleh para founding fathers untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Jatuhnya Sukarno tahun 65 juga tidak lepas dari pengaruh eksternal. Faktanya begitu Orde Baru naik ke panggung kekuasaan, serentak dengan itulah geolontoran hutang dan modal asing menyerbu Indonesia. Dan, sejak saat itulah Indonesia kembali berada dalam cengkeraman Kapitalis Global.

Begitu pula dengan gejolak reformasi tahun 1998. Reformasi tidak dipersiapkan sebagai jalan untuk keluar dari belenggu kapitalis global – bahkan faktanya semakin mendorong Indonesia ke dalam pelukan kepentingan mereka. Maka tanpa sadar pula bangsa ini telah melakukan penghianatan atas sejarahnya sendiri. Kolonialisme, kapitalisme, imperialisme yang secara historis ditempatkan sebagai biang keladi kehancuran, penindasan, penghisapan, kesengsaraan dan kemiskinan, sekarang dipersilahkan bebas merajalela menjarah kekayaan alam negeri ini. Negara telah kehilangan fungsinya untuk memproteksi rakyatnya sendiri, karena lebih mengutamakan pelayanan bagi kepentingan kapitalis global.

Dari pertemuan di desa Sedayu itu lahirlah kesepakatan untuk mendirikan “Sanggar Kebangsaan” – sebagai langkah keluar dari “persembunyian”. Namun disadari pula bahwa Sanggar Kebangsaan sebagai “sanggar” hanyalah sebagai tempat refleksi, belajar dan mengasah pemikiran. Sanggar tidak untuk melakukan action. Padahal, keluar dari persembunyian tanpa melakukan action – tidak akan membuahkan hasil optimal. Dengan kata lain kita belum akan bisa berbuat banyak bagi republik ini.

Pada putaran pertemuan – pertemuan berikutnya kemudian disepakati, bahwa Sanggar Kebangsaan harus pula membentuk wahana untuk melakukan action. Untuk kebutuhan action Sanggar Kebangsaan dapat membentuk komite-komite adhoc.
Dalam perjalanan berikutnya, Sanggar Kebangsaan melakukan serangkaian tour untuk menebarkan benih gagasan dengan berbagai tema. Pada intinya dimaksudkan sebagai upaya membangun kesadaran politik rakyat. Kesadaran politik dalam arti sesungguhnya, agar rakyat benar-benar mengetahui dan memahami berbagai persoalan politik yang dihadapi bangsa dan negara ini

Usai Pemilihan Umum 2004, Sanggar Kebangsaan terus meningkatkan intensitas penyadaran politik rakyat. Upaya ini dilakukan baik melalui acara yang diselenggarakan oleh Sanggar Kebangsaan atau Komite yang dibentuk di daerah daerah, maupun acara yang dilakukan pihak lain dengan aktivis Sanggar Kebangsaan diundang sebagai pembicara.

Demikianlah, Sanggar Kebangsaan dan komite-komite yang dibentuk berjalan dan beraktivitas tanpa struktur organisasi, tanpa kepengurusan, tanpa donor, dan tanpa kantor sekretariat selama kurang lebih 10 tahun hingga hari ini. Semuanya dapat berlangsung dengan baik lancar dan sehat, hanya dengan mengandalkan sumberdaya persahabatan, ke-saling percayaan (trust), dan terutama dengan mengandalkan sumberdaya Pengetahuan (Knowledge) yang dimiliki.

Dalam perjalanan aktivitasnya Sanggar Kebangsaan menemukan realitas berupa umpan balik dari masyarakat. Di kalangan masyarakat bawah kini terjadi kegelisahan – melihat kenyataan bahwa Pancasila telah banyak dilupakan oleh para pejabat negara dan elite politik. Kegelisahan ini wajar. Sepanjang masa Orde baru, meskipun Pancasila tidak dioperasionalkan dalam program dan kebijakan pembangunan, namun para pejabat semasa Orde Baru selalu menyebut Pancasila dalam berbagai ucapan maupun pidato-pidatonya. Begitu Orde Baru runtuh – maka Pancasila sebagai bunyi-bunyian juga sepertinya lenyap dari atmosfir politik di Indonesia. Ketika Orde Reformasi tidak mengoperasionalkan Pancasila dalam kebijakan-kebijakannya, maka Pancasila-boleh dikata benar-benar hilang dari peredaran.

Melihat kenyataan itu, Sanggar Kebangsaan berkesimpulan – bahwa hanya rakyatlah yang benar-benar bisa menjadi kekuatan pengawal Pancasila. Meski hampir semua pejabat apabila ditanya tentang hal itu – akan menjawab bahwa “Pancasila dan NKRI adalah Harga Mati”, akan tetapi berdasar pengalaman dan praktek kenegaraan selama ini, adalah merupakan kekeliruan besar apabila kita semata-mata menggantungkan kepercayaan kepada mereka.

Dari sinilah Sanggar Kebangsaan mulai menanamkan keyakinan pada masyarakat, bahwa rakyatlah kekuatan yang sesungguhnya untuk mengawal dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara. Sejak tahun 2005 Sanggar Kebangsaan memulai aksi-aksinya untuk melakukan pembasisan Pancasila. Sejak saat itu pula intensitas pendidikan politik rakyat terus diintensifkan melalui berbagai tema dalam bingkai besar “Pembasisan Pancasila”.