1876. "Perang Modern" Kader Posyandu

11-02-2026

Perang Modern terdiri dari tahap-tahap infiltrasi, eksploitasi, politik adu domba, cuci otak, dan terakhir penguasaan. Beberapa waktu lalu dr. Tan Shot Yen mengungkap bagaimana ‘infiltrasi’ program MBG dalam Posyandu ternyata menggendong bermacam akibatnya.[1] Kita bebas-bebas saja menafsirkan apa yang disampaikan dr. Tan dalam unggahan YouTube itu sebagai sudah masuk dalam tahap ‘adu domba’ jika dilihat dari tahapan Perang Modern. Setelah ‘adu domba’? ‘Cuci otak’. Setelah itu? Penguasaan.

Mengapa Posyandu perlu ‘dikuasai’ dalam hikayat ‘hegemoni’ MBG ini? Salah satu yang kurang nampak tetapi mendasar adalah karena Posyandu seakan memberikan ‘paradigma’ alternatif dari program MBG yang sedang berjalan ini. Lihat bagaimana kader-kader Posyandu itu menyiapkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) sesuai dengan buku pedoman pemberian makan bayi dan anak yang dibuat oleh para ahli-ahli gizi (anak). Maka bayangkan jika program MBG ini makanannya disiapkan oleh ‘ibu-ibu (atau juga bapak-bapak) kader MBG’ dari sekolah atau warga sekitar sekolah. Artinya, tak jauh dari dinamika Posyandu yang merupakan dinamika komunitas setempat. Dalam ‘hikayat’ Posyandu, sumber daya negara itu didistribusikan melalui jaringan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau sampai unit terkecil dalam komunitas. Berapa saja dan macamnya kaum professional terdidik ada di Puskesmas? Atau bahkan di Puskesmas Pembantu? Yang siap mendampingi kegiatan Posyandu? Banyak, dari tenaga medis, para medis, staf gizi yang terdidik dan terlatih, juru imunisasi, bahkan dulu ada yang blusukan memantau pemberian obat TBC. Kalau perlu ditunggu minum obatnya. Belum lagi ‘sweeping’ anak-anak kurang gizi. Komplit. Maka bisa dikatakan juga Puskesmas termasuk di sini tentunya Posyandu, sebagai salah satu ‘penjaga’ penting pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Tiba-tiba saja saat menulis ini teringat pendapat Pierre Bourdieu tentang neoliberalism. Apa itu esensi dari neoliberalisme? Kata Bourdieu: “A programme for destroying collective structures which may impede pure market logic.”[2] Di balik neoliberalisme adalah (selalu) soal akumulasi. Yang menurut David Harvey neoliberalisme telah mengembangkan akumulasi ‘gaya baru’: accumulation by dispossession. Yang antara lain terdiri dari privatisasi, finansialisasi, manajemen dan manipulasi krisis, dan terkait dengan state redistributions. Ditambah kemudian dengan mass incarceration. Banyaknya kasus anak kurang gizi tentu sedikit banyak menggambarkan sebuah ‘krisis’, akankah itu ‘dimanipulasi’ yang ujung salah satunya adalah ‘privatisasi’ saat sumber daya negara digelontorkan dalam konteks state redistributions dalam upaya mengatasi situasi kurang gizi itu? Dan ketika ada kritik dalam pelaksanaannya, akankah akan ada bayang-bayang mass incarceration?

Sebagai penutup, kita mesti ingat gambaran Thomas Piketty dalam Capital in the Twenty-First Century (2013), salah satunya menunjuk bagaimana kesenjangan sampai di awal-awal abad 21 itu telah mirip dengan kesenjangan di abad-19 saat kapitalisme ugal-ugalan mulai merebak di abad 18-19. Tulisan ini bukan soal menolak MBG, tetapi memberikan masukan supaya pelaksanaan program yang mempunyai maksud baik itu dipertimbangkan dalam segala aspeknya. Prudence-lah. Belajarlah dari motto Pegadaian: “Mengatasi masalah tanpa (timbul) masalah (baru)’. Bukannya terus tanpa beban nyampluk kanan-kiri seakan sudah dibutakan oleh hal yang memang sungguh menggoda itu, akumulasi ‘modal’. *** (11-02-2026)

[1] https://www.youtube.com/shorts/t412B8k--Ps

[2] https://mondediplo.com/1998/12/08bourdieu

1877. Membangun dan Merusak

12-02-2026

Tulisan ini berangkat dari pendapat Arnold J. Toynbee dalam Psikologi Perjumpaan Kebudayaan-kebudayaan (1953) yang terdiri dari beberapa ‘hukum’. Salah satunya adalah “daya tembus sebuah pancaran budaya biasanya berbanding terbalik dengan nilai budayanya.”[1] Jadi nilai budaya yang ‘tidak berarti’ akan kurang mendapat tahanan dari komunitas yang ‘diserangnya’, karena biasanya itu tidak akan memberikan gangguan hebat dalam hidup sehari-hari. Itu berlaku sebaliknya, jika ada sinar budaya yang bernilai ‘tinggi’, akan menghadapi ‘resistensi’ tinggi. Arnold J. Toynbee menerbitkan karya besarnya, A Study of History dalam 12 jilid dan ditulis antara tahun 1934-1961. Kesimpulan utama dari karya besar itu adalah tentang bagaimana peradaban hancur atau berkembang. Peradaban berkembang, menurut Toynbee, akan sangat dipengaruhi bagaimana tantangan di-respon. Tantangan terlalu besar, misalnya gunung meletus sampai mengubur seluruh ruang hidup sekitar, akan melenyapkan peradaban. Dalam dinamika tantangan-respon itu, ada yang disebut Toynbee sebagai minoritas kreatif, yang dengan segala kapasitas diri ia berdiri paling depan untuk membangun respon. Sebagian besar lainnya, akan menirunya.

Epicurus (341-270 SM) sering dikenal sebagai ‘bapak hedonisme’. Tetapi yang sering dilupakan adalah apa di belakang ajarannya tentang ‘hedon’ itu, yaitu hal terkait dengan bagaimana menghindari kecemasan dan rasa sakit. Mungkin saja ketika republik ditempatkan sebagai ‘komunitas paling bahagia’ beberapa waktu lalu dan disampaikan oleh presiden berdasar satu survei dari Harvard -salah satunya disampaikan di World Economic Forum, itu karena mempunyai ‘mekanisme jitu’ dalam menghindari atau menghadapi kecemasan dan rasa sakit ini secara sosial. Mungkin. Tetapi apapun itu, salah satu dari hukum perjumpaan kebudayaan-kebudayaan di atas sedikit banyak ikut terlibat juga dorongan untuk menghindari kecemasan dan kesakitan. Maka menjadi lebih punya alasan mengapa ‘minoritas kreatif’ disebut Toynbee, karena paling tidak ia adalah yang mau dan mampu untuk masuk dalam ‘kecemasan dan rasa sakit’ secara sadar untuk menghadapi tantangan. Atau mau dan mampu ‘mengatasi’ kecemasan dan rasa sakit tidak hanya mendasarkan pada ‘insting’ saja, terlebih saat menghadapi tantangan.

Judul ‘membangun dan merusak’ dimaksudkan supaya kita tidak mengulangi kesalahan serupa dimana ‘sihir’ membangun itu kemudian melupakan bermacam biaya-biaya sosial atau lainnya, atau dimensi merusaknya. Dan kerusakan yang paling dahsyat sehingga apapun yang berhasil dibangun itu menjadi ‘kurang berarti’ adalah ketika kerusakan itu membuat hidup bersama menjadi tidak mampu membangun respon yang adekuat terhadap bermacam tantangan di kemudian harinya. Bagaimanapun sik-minoritas kreatif itu tidak di ruang kosong, ia mestinya menjadi semacam ‘lembaga’ yang terdukung, terutama secara sosial. Akan lebih baik jika ia mendapatkan prakondisi politis dan teknisnya juga.

Jika mengikuti pemikiran Alvin Toffler dalam triloginya (1970, 1980, 1990), dibedakan jaman-jaman yang didorong oleh Revolusi Pertanian, Industri, dan Informasi. Dan dengan itu pula terjadi power shift. Pergeseran dari jaman dengan ujung tombaknya kekuatan kekerasan, kemudian bergeser ke kekuatan uang, dan di jaman Revolusi Informasi seperti sekarang ini kekuatan pengetahuan semestinyalah yang memimpin. Maka kasus ijazah palsu itu mestilah diselesaikan dengan setuntas-tuntasnya. Termasuk juga surat keterangan kesetaraan abal-abal itu. Kedua hal ini adalah puncak dari gunung es dari hikayat kerusakan (berpikir-pengetahuan) lebih dari sepuluh tahun terakhir, dan ini semua akan membuat republik tertatih-tatih dalam membangun respon terhadap bermacam tantangan ke depan, di era Revolusi Informasi ini. Lebih-lebih dunia semakin sulit diprediksi. Dan ketika kita bicara soal tantangan dan respon, seperti dikatakan oleh Toynbee di atas, kita bicara soal peradaban. Sebenarnya, sudah kasat mata dan begitu telanjangnya, ‘orang-itu’ memang hanya merusak peradaban saja. Merusak peradaban republik bahkan sambil pecingas-pecingis, cengèngèsan, tanpa beban. Bahkan sampai sudah jadi mantan sekalipun. ‘Orang itu’ membuat republik menjadi semakin tidak kompatibel terhadap segala perkembangan yang terus berubah. *** (12-02-2026)

[1] Arnold J. Toynbee, Psikologi Perjumpaan Kebudayaan-kebudayaan, dalam Y.B. Mangunwijaya (ed.), Teknologi dan Dampak Kebudayaannya, Vol.1, YOI, 1987, hlm. 79-80

1878. Aèng-aèng

13-02-2026

A decade of academic merit decline: policy and institutional practices in conferring honorary professorships at Indonesian universities (2014–2024)

(Moh Mudzakkir, Naimatul Chariro, Wani Maler, Desy Fitriana, Ikomatussuniah)

OTORITAS: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 15, No. 3, 2025

1879. Keberanian Sebagai Keutamaan

14-02-2026

Pernah ada perdebatan, apakah bagi pelaku bom bunuh diri itu adalah sebuah ‘keutamaan keberanian’? Berani mati karena sesuatu, bahkan nyawa-pun diberikan. Tetapi lihat, yang tidak tahu apa-apa juga jadi korban, bahkan hampir semua korban bukanlah sasaran dari sesuatu yang dibela oleh sik-pelaku bunuh diri itu. Bahkan kadang ada korban yang masih anak-anak. Keberanian sebagai keutamaan kemudian menyeruak dalam perbincangan. Tetapi apa itu keutamaan? Banyak pendapat tentang ini, tetapi dari Aristoteles kita bisa belajar dan membayangkan bahwa kita menjadi mampu hidup ini adalah karena bumi ‘berkeutamaan’, yaitu ia ada di zona goldilocks-nya. Hanya saja ketika kita bicara tentang manusia, ‘zona goldilocks’ –‘kunci emas’, itu dituntun melalui hal timbang-menimbang. Tetapi bukan pula keutamaan itu adalah soal ‘sedang-sedang saja’. Keutamaan akan lekat dengan kualitas yang excellent, tetapi pada saat yang sama ia ada dalam tarikan dua kutub ekstrem. Keutamaan keberanian ada di antara kutub kepengecutan dan berani waton suloyo (Jw.), misalnya. Maka tidak mengherankan dari bermacam keutamaan, keutamaan prudence kemudian dianggap sebagai ibu dari keutamaan-keutamaan.

Tentu ketika ada yang mengatakan bahwa ia siap mati untuk rakyat misalnya, apapun itu patut dihormati. Tidak semua berani mengatakan itu, apalagi bertindak. Tetapi apakah keberanian itu kemudian akan mewujud dan maju dalam peristiwa bom bunuh diri seperti contoh di atas dan kemudian memicu perdebatan, dan juga tentu: keprihatinan? Hari-hari ini kita mendengar dari bermacam pemberitaan bahwa ada petinggi yang siap mati untuk rakyat. Tentu bom bunuh diri bukan sebagai kemungkinan, tetapi karena ia pejabat publik maka tekad itu bisa diartikan sebagai berani mati untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Tetapi bagaimana jika kebijakan yang dimaksudkan berpihak pada rakyat itu dipersiapkan dan dilaksanakan tidak dengan langkah-langkah yang prudence. Ketika keutamaan keberanian itu tidak ‘dipandu’ atau dibimbing oleh sik-ibu segala keutamaan, ke-prudence-an?

Lalu, apa bedanya dengan ‘bom bunuh diri’ seperti di atas? *** (14-02-2026)