1871. Think Globally, Act Locally?

05-02-2026

The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point, however, is to change it. (Marx, Theses on Feuerbach, 1845)

Think globally act locally sebagai ungkapan lahir 110 tahun lalu, melalui Patrick Geddes seorang urban planner Skotlandia. Tetapi ketika narasi globalisasi mulai merebak, ungkapan itu seakan menemukan momentum keduanya. Kita tunda lebih dulu kemungkinan pertanyaan mana yang lebih penting, global atau lokal, berpikir atau bertindak? Hannah Arendt dalam The Human Condition (1959) menunjukkan bahwa kegiatan mendasar manusia itu dapat dibedakan menjadi vita contemplativa dan vita activa. Vita contemplativa termasuk di dalamnya berpikir, berkehendak, dan mempertimbangkan. Sedangkan vita activa terdiri dari kerja, karya, dan tindakan. Dengan tetap melihat peran penting vita contemplativa, Arendt memberikan tempat ‘mulia’ terhadap vita activa, terutama terkait dengan tindakan. Dalam tindakan inilah semestinya nuansa vita contemplativa terbayang lebih lekat dibanding dengan karya, dan apalagi, kerja.

Van Peursen dalam Strategi Kebudayaan -terbit pertama kali dalam bahasa Belanda sekitar 10 tahun setelah Human Condition, membedakan ‘tahap-tahap’ kebudayaan: tahap mitis, ontologis, dan fungsionil. Tahap mitis seakan kita hidup dalam ‘lingkaran tertutup’, hidup dijalani seakan taken for granted saja, dan (suka atau tidak) itu memang sebagian besar hidup akan dijalani dengan modus tersebut. Insting pemenuhan kebutuhan biologis melalui kerja, sangat mungkin dijalani dengan modus taken for granted ini. Dalam karya, manusia mulai ‘mempertanyakan’ adanya ‘lingkaran tertutup’ ini, dan sudah mulai berusaha meloloskan diri. Keretakan semakin melebar, dan dalam tindakan (politik) semestinya lingkaran menjadi terbuka terhadap tahap ontologis, dengan adanya upaya serius menyingkap hal-hal mendasar. Pada akhirnya, ketika masuk tahap fungsionil, kemudian tidak jatuh pada bentuk operasionalisme, bablasan atau ‘kegilaan’ dimensi operasional dari tahap fungsionil. Operasionalisme yang salah satu ciri pentingnya adalah: anti-kritik.

Hal-hal di atas lebih untuk menunjukkan bagaimana hubungan antara think dan act mestinya berkelindan erat, terutama bagi pemangku kebijakan (publik), yang mestinya khalayak kebanyakan dengan sudah membayar bermacam pajak dari hari-ke-hari akan berharap sik-pengelola pajak atau pejabat publik tidak tenggelam dalam modus taken for granted saja. Apalagi sambil pecingas-pecingis gegayaan sok-sok-an. Karena beban berat ada di pundak, bayangkan sebagian besar hidupnya (mestinya) dijalani dengan tidak taken for granted. Dan bayangkan pula jika politik yang akan menghasilkan juga para ‘pejabat publik’ itu terhayati sebagai kerja, kerja, kerja yang orientasi utamanya adalah pemenuhan kebutuhan biologis/fisik. Menurut Hannah Arendt, (politik) semestinya sebagai tindakan.

Kaizen yang merupakan salah satu pilar meraksasanya Toyota adalah soal bagaimana ‘rantai produksi’ itu dijalani tidak terus tenggelam total dalam modus taken for granted, bahkan itu dilaksanakan tidak hanya yang ada di jajaran direksi atau lembaga risetnya. Setiap yang terlibat dalam rantai produksi dipersilahkan untuk ‘mengambil jarak’ terhadap rutinitas harian mereka dan menilai serta mengajukan usulan perbaikan komplit dengan alasan-alasan atau temuan-temuannya. Satu hal tidak mudah secara ‘sosial’ di dalam komunitas dengan power distance tinggi (Hofstede). Kuncinya? Pertama-tama adalah inisiatif dari yang punya power lebih. Kualitas dari para visible hands-nya, para manager, atau dalam praktek: ‘orang-orang tengahnya’. Tentu pemimpin tinggi atau tertinggi akan sangat berpengaruh, tetapi yang menentukan keberhasilan ‘bangunan budaya’-nya adalah ‘orang-orang tengah’ itu. Dalam hikayat Jepang sana, ada modal, semangat yang digendong samurai bisa dilihat sebagai ‘jangkar-tengah’-nya. Kemauan dan kemampuan untuk tidak terus menerus tenggelam dalam modus taken for granted (di semua tingkatan) inilah yang membuat continuous improvement Toyota menjadi hal yang terdukung.

Hal-hal di atas disinggung untuk menunjukkan bahwa think dan act itu dalam kelindannya akan mendorong perkembangan yang bahkan bisa mendorong kemajuan pada ‘lompatan’ yang tak terbayangkan sebelumnya. Yang diperlukan adalah ‘berhenti sejenak’ untuk memeriksa bermacam hal secara prudence, sehingga ‘kualitas’ kegiatan bisa semakin ditingkatkan, ditingkatkan, dan ditingkatkan. Bagaimana dengan globally dan locally? Sebagian besar khalayak kebanyakan, ia akan act locally tanpa think globally. Act locally yang digabung dengan think globally adalah ‘kemewahan’ tersendiri. Yang bisa dilakukan pada khalayak kebanyakan adalah bagaimana bersama-sama ‘memajukan horizon’. Horizon yang terus dimajukan sehingga ketika merasa ada ‘sesuatu yang nggak bener’ dari pemangku kebijakan, iapun bisa segera mengendus, atau bisa diajak mengendus bersama-sama. Dengan semakin horizon dimajukan, kemungkinan-kemungkinan lain bisa hadir sebagai pembanding dari kemungkinan yang disodorkan oleh pemangku kebijakan. Menjadi lebih mampu membangun imajinasi untuk mengecek-ricek imajinasi dari pengelola negara. Tidak selalu harus sampai pada isu global meski jika sampai di situ lebih baik, tetapi paling tidak mampu membayangkan bermacam gambar besar yang (semestinya) menjadi latar belakang dari hal-hal ‘lokal-parsial’. Apa yang akan terjadi ketika imajinasi sik-pengelola negara seakan berjalan sendiri tanpa cek-ricek dari imajinasi khalayak kebanyakan? Salah satu yang berulang dan berulang di banyak tempat dan banyak waktu, imajinasi menjadi liar: akhirnya kegilaan, madness. Mania. *** (05-02-2026)

1872. Memperlemah 'Perang Semesta'

07-02-2026

“Know thy self, know thy enemy. A thousand battles, a thousand victories,” demikian pernah dikatakan Sun Tzu. Dan jangan pernah melihat ‘doktrin’ Sun Tzu itu hanya ada pada pihak yang akan diserang, yang akan menyerangpun akan meyakini-mempertimbangkan juga. Maka siapa saja yang akan menyerang republik, pasti akan mempelajari pernak-pernik pertahanan yang disiapkan republik. ”Dalam menghadapi acaman pertahanan negara yang bersifat konflik terbuka atau perang konvensional, Indonesia menggunakan sistem perang semesta dimana tentara bersama seluruh rakyat ikut berperang mempertahankan negara. Perang semesta ini sudah diakui kekuatannya yang sangat luar biasa, tetapi dengan syarat perang semesta ini harus betul – betul dilaksanakan dengan semangat kebangsaan yang tinggi,” demikian dikatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada Acara Pertemuan dengan Tim Pakar Kementerian Pertahanan, Selasa (7/7/2015) di kantor Kemhan.[1] Atau dalam ungkapan Menteri Pertahanan sekarang, Sjafrie Sjamsoedin, kita harus siap dengan ‘perang berlarut’.

Maka jika ada pihak yang mau menyerang republik, ia harus mengenal betul apa itu ‘perang semesta’ dan ‘perang berlarut’. Dalam ‘perang semesta’ pastilah kemungkinan terjadi ‘perang berlarut’ akan besar. Di satu pihak, Sun Tzu mengingatkan bahwa ‘perang lama’ justru akan banyak ‘prasyarat’-nya karena ‘perang lama’ tidak hanya akan menguras logistic, tetapi juga moral prajurit bisa-bisa perlahan akan tergerus. Kalau bisa ‘perang cepat’ saja, dan segera selesai dengan kemenangan. Itulah yang dibayangkan petinggi tentaranya Putin saat menggelar perang atau menginvasi Ukraina bulan Februari 4 tahun lalu. Dibayangkan saat itu dalam hitungan minggu selesai dengan kemenangan, ternyata (berlarut-larut) sampai 4 tahun belum selesai. Sampai sekarang. Ukraine sangat paham ketika perang menjadi berlangsung lama. Presiden Zelenskyy kemudian sering memberikan dukungan moral pada prajuritnya, bahkan hadir di garis depan. Juga bagaimana ia mencari dukungan logistic kemana-mana. Dan yang penting juga, ketika ada menterinya korupsi segera dipecat dan diproses hukum.

Maka benar bahwa dalam ‘perang semesta’ diperlukan ‘syarat mutlak’: semangat kebangsaan tinggi. Tetapi bagaimana semangat kebangsaan ini mendapat bahan bakar utamanya? Tentu soal kedaulatan. Tetapi dari mana kedaulatan itu sungguh perlu dipertahankan? Supaya menjadi bangsa berdaulat. Untuk apa? Dari perjalanan sejarah republik, untuk bisa semakin mendekati keadilan, atau untuk melawan ketidak-adilan yang sungguh sudah dirasakan dari-hari-ke-hari mulai jauh sebelum kemerdekaan. Kita tidak bisa lagi memaksakan diri bertanya, untuk apa adil? Yang sering dengan cepat dirasakan adalah ketidak-adilan, ‘cita’ -rasa-merasa, soal ketidak-adilan. Maka ‘perang semesta’ terutama adalah untuk melawan ketidak-adilan, yang pasti akan merebak ketika republik hancur-hancuran ketika berhasil di-invasi sebagai puncak dari penguasaan. Semangat kebangsaan tinggi sebagai bagian penting dari ‘perang semesta’ akan terhayati dalam modus know-how ketika rakyat mempunyai ingatan dari hari-ke-hari bagaimana ketidak-adilan itu memang terus sedang dilawan. Seperti naik sepeda saja, ketika kita pernah bisa naik sepeda, saat mau naik sepeda, naik saja dan jalan.

Jogat-joget pecicilan saat puncak peringatan kemerdekaan yang selalu berulang dan berulang diperlihatkan oleh petinggi itu adalah soal ketidak-adilan juga. Peringatan kemerdekaan di bulan Agustus itu seakan campuran dari Hari Kebangkitan, Sumpah Pemuda, sampai dengan Hari Pahlawan juga. Jogat-joget pecicilan di tempat sama dengan peringatan itu seakan sedang memperlakukan pengorbanan para pendahulu dengan cara paling rendah. Mereka berjuang melawan ketidak-adilan, dan harapan untuk ‘diperlakukan adil’ bahkan cuma 1-2 jam itupun dirusak dengan pethakilan jogat-joget tidak karu-karuan. Itulah gambaran rejim terdahulu yang memang semakin ke sini semakin menampakkan bagaimana ketidak-adilan selalu saja hadir di sana sini. Bahkan setelah menjadi mantan-pun masih lekat dengan dunia ketidak-adilannya.

Ketidak-adilan adalah sumber utama dari ‘spiral kekerasan’, demikian dikatakan oleh Uskup Dom Helder Camara di sekitar tahun 1970-an. Bagaimana dengan pengalaman ketidak-adilan yang terus menerus dialami rakyat tetapi kemudian rakyat diharapkan jadi bagian dalam ‘perang semesta’? Contoh ‘kecil’ ketika ada yang berusaha melawan kejahatan malah jadi tersangka. Atau yang sudah berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun, bagaimana kasus ijazah palsu itu telah memberikan pengalaman pada khalayak kebanyakan bagaimana ketidak-adilan itu secara telanjang dipertontonkan. Dan masih banyaaak lagi. Jika ada imajinasi soal keadilan pada diri ‘orang itu’, maka ijazah (jika ada) itu pasti akan segera saja diperlihatkan dan mempersilahkan siapa saja untuk menguji keasliannya.

Apa akibat ketika ‘semangat kebangsaan yang tinggi’ semakin kehilangan bahan bakar akibat merebaknya ketidak-adilan? Yang sungguh mengkhawatirkan di sini adalah ketika dimunculkan ‘kambing hitam’, apapun itu. Karena soal ‘apapun itu’ maka republik yang terdiri dari ribuan pulau dan multi-etnis inilah banyak yang mulai mengintrodusir untuk membangun paradigma ‘warga jaga warga’. Apapun kita menghayati hal itu, ‘warga jaga warga’ adalah juga ‘perang (sipil) semesta’ menghadapi ketidak-adilan ketika ketidak-adilan itu dimainken atau ditutupi mati-matian bahkan brutal dengan hal lain. Bukannya perlahan langkah-demi-langkah diselesaikan dengan bermartabat. *** (07-02-2026)

[1] https://www.kemhan.go.id/2015/07/09/menhan-perang-semesta-butuh-semangat-kebangsaan-yang-tinggi.html

1873. Asal 'Njeplak' Sebagai Newspeak

08-02-2026

Asal njeplak, asal mangap, lama-lama semakin dirasa sebagai newspeak Orwellian saja. Kata-kata yang keluar dari mulut sebagai kepanjangan dari sebuah totalitarianisme accumulation by dispossession (David Harvey), terutama ketika terkait erat dengan state-redistribution. Jika kata adalah sebuah simbol, asal njeplak, asal mangap, adalah juga simbol dari sebuah ‘paradigma’: emang loe siapa? Emang loe siapa kok berani-beraninya mempertanyakan bagaimana segala sumber daya itu akan didistribusi oleh negara? Emang loe siapa tentu tidak hanya tersimbolkan dalam kata-kata asal njeplak, tetapi akhirnya juga dalam perilaku, kebijakan atau keputusan. Semau-maunya, nir-empati.

Trio RRT bisa dihayati sebagai salah satu bagian dari reaksi-perlawanan terhadap aksi asal njeplak, asal mangap ini. Atau perilaku semau-maunya. Terhadap ‘paradigma’ emang loe siapa, mereka mengajukan paradigma ‘tandingan’: sains. Yang terakhir adalah ketika 21 guru besar, dosen, praktisi hukum melawan terhadap diangkatnya Adies Kadir sebagai hakim pengganti salah satu hakim MK yang pension. Tentu dengan pertimbangan tidak asal njeplak, asal mangap. Sekali lagi, sangat telanjang naiknya Adies Kadir itu ada dalam ‘paradigma’ emang loe siapa, semau-maunya. Tentu yang ‘di belakang’ laku asal njeplak, asal mangap ini sudah memperhitungkan akan adanya reaksi atau perlawanan. Hanya saja ‘perlawanan’ yang mengedepankan ‘sains dan ilmu pengetahuan’ ini sebenarnya tidak diharapkan ‘mereka’, kelihatannya ‘mereka’ sedang ‘menunggu’ reaksi dari ‘kaum radikalisme’. Mengapa? Karena itu lebih mudah untuk ‘dijual’ seperti masa-masa lalu. Dijual kemana? Kepada siapa-siapa ‘yang berminat’ yang ada di ‘pakta dominasi primer’.

Tentu sering kita tidak tahu apa yang menjadi ‘dorongan mental’ sehingga seseorang itu menjadi tahan banting dan tidak mudah menyerah, tetapi penampakan sains atau ilmu pengetahuan sebagai ‘ujung tombak’ ini penting tidak hanya bagi bangunan hidup bersama, tetapi juga untuk me-restorasi peran sains dan ilmu pengetahuan yang sudah diobok-obok oleh rejim terdahulu. Ingat, apa yang menjadi salah satu perhatian utama Restorasi Meiji di bagian akhir abad 19 itu? Restorasi Meiji bisa dibayangkan retaknya ‘lingkaran tertutup’ saat Jepang bertahun sebelumnya masuk dalam periode isolasi. Keputusan politis membuat retaknya ‘lingkaran tertutup’ itu, dan keterbukaanya terhadap sains dan ilmu pengetahuan membuat keputusan itu menjadi semakin terdukung. Sedikit banyak rejim terdahulu dekat-dekat dengan ‘isolasionis’, lihat bagaimana pimpinan tertingginya tidak pernah hadir di sidang PBB, misalnya. Dan lihat bagaimana tebaran bermacam sihir seakan semakin menguatkan ‘lingkaran tertutup’ yang seakan mengurung republik, tanpa henti. Maka siapa saja yang menggunakan sains dan ilmu pengetahuan sebagai titik berangkat dalam perlawanan kemarin, hari-hari ini, besok-besoknya, sungguh sepatutnya didukung dengan sepenuh hati. Rusak-rusakan yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu harus dihentikan. Sekarang atau tidak sama sekali. *** (08-02-2026)

1874. Kemunduran Nasional dan Politik Tidak Etis

09-02-2026

Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap 20 Mei itu sering dibahas terkait dengan Politik Etis. Di balik Politik Etis yang diselenggarakan oleh penjajah jamak ditengarai bahwa itu juga merupakan upaya mendidik kaum terjajah sehingga tersedia tenaga (terdidik) murah bagi kepentingan penjajah. Tetapi seperti ditunjukkan oleh Toynbee, dalam perjumpaan kebudayaan-kebudayaan sering ‘yang satu membawa yang lain’. Ketika pada tahun 1839 Mohamad Ali Pasya ingin membangun kekuatan angkatan lautnya, diundang dan dipekerjakanlah ahli-ahli Barat saat itu untuk membangun kapal perang di arsenal-arsenal kota Iskandariah. Segera saja nampak rentetan peristiwa dengan ujung salah satunya berdiri klinik-klinik bersalin di sekitar arsenal itu, dengan ‘aktor utamanya’ dokter-dokter Barat yang mempunyai waktu luang itu mulai melayani juga penduduk sekitar, dengan rentetan ‘perubahan sosial’ lanjutannya.[1] Mangunwijaya membayangkan juga bagaimana ada rentetan peristiwa yang mulai dari datangnya guru-guru Barat saat Politik Etis, dengan segala waktu luangnya itu membuat mereka menjadi lebih bebas dalam berinteraksi dengan ‘pribumi’. Menjadi lebih bebas dalam menampakkan diri sebagai ‘manusia bebas’ yang berpengetahuan dan berintegritas. Dan perlahan kemudian menjadi ‘model’ yang akan ‘ditiru’ oleh sebagian yang nantinya membesar menjadi tokoh-tokoh pergerakan. Tentu berkembangnya modus komunikasi man-to-mass melalui hasil cetak, radio, dan film juga berpengaruh besar saat itu.

Menjadi ‘bangkit’ dalam Kebangkitan Nasional itu bisa dihayati juga sebagai mampu ‘meretakkan lingkaran tertutup’ yang seakan mengurung selama penjajahan. Tentu perlawanan sudah hadir sebelumnya dalam bermacam bentuknya, salah satunya ditunjukkan oleh James C. Scott dalam Senjatanya Orang-orang yang Kalah (1985), atau juga Peter Carey yang menulis tentang Pangeran Diponegoro (Perang Diponegoro 1825-1830). Maka momentum Kebangkitan Nasional itu bisa juga dihayati sebagai ‘katalis’ perlawanan ketika Nusantara masuk dalam periode ‘modern’, paling tidak sejak UU Agraria ditetapkan di Hindia Belanda tahun 1870. Juga adanya Revolusi Industri 1760 dan seterusnya, Revolusi Perancis 1789-1799, dan juga berkembangnya ‘sosialisme utopia’ 1800-1850.

Dari hal-hal di atas maka bisa kita lihat bahwa ada peran penting pendidikan dalam arti luas dalam bangunan respon terhadap ‘jaman-yang-sedang-bergerak’. Apa yang dikatakan Sun Tzu seakan menggema lagi, tahu akan diri, tahu akan musuh, maka perang akan dimenangkan. Pendidikan dalam arti luas itu semakin mendorong kemampuan untuk mampu jauh menyelam pada masalah sebenarnya, kepada masalah-masalah yang mendasar, tahu akan diri, tahu akan musuh. Dan pada titik tertentu, menjadi mampu memanfaatkan momentum ketika musuh dalam kondisi ‘rantai terlemahnya’. Judul ‘Kemunduruan Nasional dan Politik Tidak Etis’ dimaksudkan untuk menegaskan pentingnya pendidikan atau hal timbang-menimbang dalam arti luas untuk menghadapi ‘jaman-yang-sedang-bergerak’ seperti sekarang ini. Kegagalan dalam respon maka ‘kemunduran nasional’-lah yang akan dituai. Termasuk di sini adalah berkembangnya dunia politik yang semakin menjauh dari hal-hal etis. Semau-maunya. Kegilaan akan hasrat terhadap kuasa (dan uang) itu telah meminggirkan secara telak hal timbang-menimbang.

Kemunduran nasional dalam konteks ini artinya menuju ‘kembali terjajah’. Terjajah karena begitu ugal-ugalannya segala sumber daya diangkut demi kepentingan penjajah, demi kepentingan segelintir pihak saja. Dan semua itu bisa terjadi karena habis-habisan terkurung dalam ‘lingkaran tertutup’, dalam hegemoni penguasa. Apa yang mau dikatakan di sini adalah ‘kemunduran nasional’ itu mulai ketika hal timbang-menimbang dipinggirkan dengan telak. Ketika kegilaan hasrat akan kuasa termasuk uang itu menjadi begitu meminggirkan hal timbang-menimbang. Maka bagi banyak pihak, isu ijazah palsu dan surat keterangan kesetaraan abal-abal itu tidaklah sekedar simpang-siurnya selembar kertas, tetapi adalah salah satu puncak gunung es dari ‘kemunduran nasional’. Tidak hanya hal timbang-menimbang dipinggirkan, bahkan diobok-obok diolok-olok terus. Hasrat akan kuasa dan uang itu benar-benar sudah sampai level kegilaannya. Mau bangkit? Mari berjuang mengembalikan hal timbang-menimbang di tempat yang terhormat dan bermartabat. Termasuk timbang-menimbang di ruang-ruang pengadilan, tentunya. Atau di tempat lainnya. *** (09-02-2026)

[1] Arnold J. Toynbee, Psikologi Perjumpaan Kebudayaan-kebudayaan, dalam Mangunwijaya (ed), Teknologi dan Dampak Kebudayaannya, Vol. 1, YOI, 1987, hlm. 84-86