1920. Sembunyi Di Balik Hiruk-pikuk

24-03-2026

Tidak bisa dihindari, penampakan dominan dari pemilihan umum adalah hiruk-pikuk. Padahal pemilihan umum adalah juga soal nasib negara-bangsa, paling tidak lima tahun mendatang. Apa iya nasib hampir 300 juta manusia dan segala kekayaan alam ditentukan dalam situasi hiruk-pikuk? Bertahun terakhir kita bisa belajar ternyata di balik hiruk-pikuk itu ada kepentingan ‘lain’ yang menyelusup. Dan faktanya, ini tidak bisa dihindari juga. Sama dengan kehiruk-pikukan itu sendiri. Pada awal-awal Reformasi, banyak telaah soal demokrasi dikaitkan dengan pertanyaan, penting mana actor atau sistemnya? Dengan pengalaman dua-puluh lima tahun ini, pertanyaan itu bisa kita angkat lagi, bukan sebagai ‘pilihan’ tetapi bagaimana jika actor dan system itu berhadapan dengan ke-hiruk-pikuk-an? Kadang bicara system akan juga bicara soal distrik atau proporsional, dengan segala ‘variannya’, tetapi bagaimana jika pilihan-pilihan itu sama-sama dihadapkan pada kehiruk-pikukan?

Tetapi bukankah demokrasi memang harus memberikan tempat bagi hiruk-pikuk? Sik-A bicara ini, sik-B bicara itu, dan seterusnya? Yang dimaksud hiruk-pikuk di sini adalah hiruk-pikuknya massa. Mau actor se-maknyus apapun, mau system secanggih apapun, ketika ia berhadapan dengan hiruk-pikuknya massa, ia atau system itu bisa menjadi ‘lumpuh’. Tentu pasti ada kemungkinan ia akan mampu juga ‘menunggangi’ massa. Maka keasyikan yang kemudian dominan muncul salah satunya adalah, siapa menunggangi siapa. Tetapi jangan-jangan, di tengah keasyikan itu, ada yang mengambil kesempatan. Kesempatan yang sudah dipersiapkan lama jauh sebelum actor-sistem-massa itu asyik sendiri saling menunggangi dalam hiruk-pikuknya kontes pemilihan itu.

Maka adalah penting untuk melihat massa dalam pemilihan itu tidak hanya soal hak, tetapi juga soal tirai. Tirai yang menyembunyikan siapa-siapa yang akan mengambil kesempatan dengan bersembunyi lebih dahulu di balik hiruk-pikuk. Siapapun actor yang tampil, apapun system yang dipakai, ia tetap sembunyi dulu di balik hiruk-pikuk. Lalu, apa yang mesti dilakukan? Jika memang perlu ‘studi banding’, Jepang bisa sebagai tempat bagaimana ‘hiruk-pikuk’ pemilihan bisa dikelola. Dari perjalanan bermacam rejim, demokrasi itu memang adalah soal ‘demos’ berdaulat: melalui kebebasannya bersuara, dan sebelum bersuara semestinyalah: berpikir. Demokrasi adalah penolakan dari kungkungan sihir dari monarki dan aritokrasi. Dan apa bedanya ketika sik-demos itu ternyata jatuh pada sihir yang dibuatnya sendiri, sihir massa? Dan sik-mono, sik-tiran, sik-aristo, sik-olig(arki) ternyata bersembunyi di balik sihir yang dibuat oleh sik-demos sendiri atau isinya ya demos itu sendiri? Bukankah itu juga paradoks dari demos-krasi juga?

Selain bagaimana massa-kerumunan baik dalam hal ini kerumunan orang, bendera, foto calon, pamphlet dikelola atau dibatasi, perbanyaklah kampanye model ‘Desak Anies’ itu. Katakanlah, ada waktu kampanye 6 bulan (ya enam bulan), dengan empat bulan hanya boleh digelar kampanye model ‘Desak Anies’, sedangkan dua bulan terakhir bisa diteruskan ditambah dengan melibatkan massa-kerumunan. Juga baru boleh pasang bendera dll, di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Itupun tetap ada pembatasan dalam hal kerumunan itu, sekali lagi dalam hal orang, bendera, foto calon, pamphlet, dll-nya. Atau ada usulan lain? Tentu juga soal wasitnya, KPU dan Bawaslu. Untuk memperbaiki kualitas KPU dan Bawaslu, bisa dimulai dengan mengajukan ke sidang KIP, pertanggung-jawaban keuangan KPU dan Bawaslu itu haruslah merupakan informasi terbuka. Terbuka bagi publik untuk meng-auditnya sampai sekecil-kecilnya. Termasuk dana untuk sewa private-jet mewah itu. *** (24-03-2026)

1921. Negara Kesatuan Republik Indonesiaaaa

1922. Maksud Baik dan Ideologi

25-03-2026

Sama-sama rentang waktunya 10 menit, tetapi saat menunggu teman ditangani di UGD serasa lama, beda ketika ngobrol gayeng dengan sahabat, seakan waktu cepat berlalu. Lama sepuluh menit itu bisa dikatakan waktu obyektif, bisa diukur secara ‘publik’ dan sama hasilnya. Kadang disebut sebagai ‘waktu kalender’. Sedangkan waktu yang terhayati saat di ruang tunggu UGD (terasa lama) dan saat ngobrol gayeng di lèsèhan (cepat berlalu), kadang itu disebut sebagai waktu subyektif atau juga ‘waktu internal’. Ada jenis waktu yang lebih ‘primordial’: conscious of internal time. Untuk yang terakhir ini, bayangkan ada nada-nada 1, 2, dan 3, dan kita sekarang sedang mendengar nada 2, itu bukan berarti nada 1 terus menghilang saja, tetapi ia seakan mengalami retensi, dan akan memberikan ‘nuansa’ saat kita mendengar nada 2. Sedangkan nada 3 meski belum hadir, seakan sudah kita antisipasi kedatangannya.

Coba bayangkan, ketika ada rentang waktu obyektif ‘dipotong’ dan dilakukan survei, hasilnya kemudian dikatakan sebagai yang obyektif menilai keseluruhan kondisi masyarakat, dan dengan itu pula dibuat bermacam kebijakan, dengan sekaligus (me)lupa(kan) seperti apa khalayak kebanyakan menghayati kondisi dari hari ke hari. Jika itu dilakukan dan yakin bahwa ukuran-ukuran obyektif itulah realitas sebenarnya, tanpa sadar sebenarnya sedang menyongsong sebuah krisis. Lembaga perwakilan melalui bermacam mekanisme dalam hal mendekat pada khalayak kebanyakan bisa dilihat sebagai upaya memperkecil potensi krisis dalam konteks ini. Maka ketika lembaga perwakilan tidak mampu menjalankan tugas kewajibannya dan suara-suara dari masyarakat sipil dibungkam atau tidak didengar, mbudeg, sekali lagi, potensi krisispun akan melebar. Atau bisa dikatakan, ketika prakondisi politis dan prakondisi teknis setelah pemilihan seakan dengan mudahnya mencampakkan prakondisi sosial. Bagai anak durhaka melupakan siapa ibu yang melahirkannya.

Dalam ranah negara, bagaimana khalayak kebanyakan akan lebih menampakkan diri ketika ‘ada masalah’ dan semestinya sik-pengelola negara harus memperhatikan, terlebih ketika kebijakan-kebijakan dibuat dan dilaksanakan? Meski kadang tidak mudah untuk menyuarakan tentang keadilan, tetapi khalayak kebanyakan akan peka ketika rasa-merasa soal ketidak-adilan mulai hadir dalam penghayatan. ‘Cita-rasa’ tentang ketidak-adilan akan lebih mudah dirasakan dan disuarakan oleh khalayak kebanyakan. Memang Gayatri Spivak pernah menulis terkait dengan can subaltern speak? (1988), tetapi dengan berkembangnya modus komunikasi mass-to-mass melalui jaringan internet-digital lebih memungkinkan untuk ‘yang satu mengetahui apa yang menjadi sentiment yang lain’, salah satu hal penting menurut (di pertengahan decade 1970-an) Noam Chomsky untuk melawan status quo.

Jika tidak hati-hati, dalam masa kampanye seperti yang sudah-sudah itu, bisa-bisa sik-pemenang pemilihan menggunakan ‘suasana kebatinan’ saat kampanye untuk menyusun ‘nada-nada’-nya sendiri yang itu akan didendangkan berulang-ulang saat sampai pada rentang ‘penggunaan kuasa’, setelah pemilihan. ‘Nada-nada’ yang terbentuk dari bahan dasar utamanya: bagaimana mudahnya sebuah kerumunan dimanipulasi, dibodohi, dan sekitar-sekitarnya. Tak jauh beda seperti dikatakan oleh Syed Hussein Alatas dalam Lazy Native (1977), ketika penjajah mendendangkan lagu tentang ‘bangsa malas’.

Menurut Toynbee dalam psikologi perjumpaan kebudayaan-kebudayaan. Sinar budaya yang nilainya ‘rendah’ akan lebih mudah menerobos karena resistensinya kecil. Dalam konteks di atas, ‘sinar kebudayaan’ apa yang dilepas oleh kerumunan dalam sebuah kampanye, dan itu menjadi lebih mudah diserap oleh yang di atas podium? Dan apa yang menjadi filter bagi -katakanlah, yang ada di atas podium sehingga bukan yang rendah nilainya tetapi yang tinggi nilainya untuk ‘masuk’ ikut membentuk dirinya? Filter itu salah satu yang penting adalah ideologi. Sebuah ideologi tidak hanya mempunyai ‘struktur’-nya sendiri, tetapi ia menjadi ‘hidup’ tidak hanya karena menuntut dalam sebuah perilaku dan atau saat pembuatan kebijakan, tetapi juga karena adanya kritik-oto-kritik. Ketika nuansa ideologis menjadi begitu minimnya, maka ketika naik di atas podium yang lebih diteriakkan adalah maksud baik. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi harus selalu ingat bahwa kekuatan filter terhadap sinar budaya dominan kerumunan itu lebih sedikit kuatnya dibandingkan dengan ideologi. Hasilnya? Akhirnya maksud baik itu tanpa sadar tiba-tiba saja telah bersekutu dengan ketidak-berpikiran, ‘sinar budaya’ dominan yang dikeluarkan oleh kerumunan. ‘Struktur’ maksud baik itupun tidak berkembang, apalagi soal kritik-oto-kritik di sekitarnya. Keluarannyapun akhirnya adalah: pokok-é, selama ada maksud baik semua menjadi ‘sah-sah’ saja. Akhirnya yang ada hanyalah romantika saja, tanpa dinamika dan dialektika. Nada-nada yang didendangkan terus saja adalah nada-nada maksud baik. Karena tidak mengenal soal kritik-oto-kritik, tidak hanya kritik kemudian akan dilihat sebagai gangguan dari maksud baiknya, tetapi juga karena sudah bersekutu dengan ketidak-berpikiran, akan mudah saja dijerumuskan. Sekali lagi, eksperimen Milgram di awal 1960-an bisa ikut menjelaskan penampakan ini. *** (25-03-2026)

1923. World From Home

26-03-2026

Yang dimaksud dengan judul memang bukan work from home, tetapi bisakah kita menghayati ‘dunia’ dari rumah? Melalui segala in-formasi berasal dari jaringan digital-internet? Tetapi jika memang bisa, mengapa sampai ada larangan bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk mengakses sosial media? Mulai dari Australia dan kemudian menyebar ke beberapa negara lain. Mengapa anak-anak tidak dibiarkan saja menghayati dunia melalui jaringan sosial media sebagai salah satu yang disediakan oleh jaringan digital-internet?

Apa ‘nilai-lebih’ dari perjumpaan tatap muka, atau face-to-face yang dikhawatirkan akan ‘dirampok’ oleh dunia digital-internet itu? Ketika kita bertemu tatap muka dengan yang lain, bagaimanapun juga kita hanya menangkap penampakan sebagian saja, yang ‘diberikan’ pada kita. Di balik wajah yang hadir di depan kita itu, ada banyaaak sekali kemungkinan, sehingga pada dasarnya kita tidak mungkinlah untuk ‘menyerap’ keseluruhannya. Jika kita hanya menangkap satu kemungkinan saja sebagai satu-satunya kepastian, maka pada dasarnya kita telah ‘membunuh’ yang lain itu. Maka menurut Levinas, dalam pertemuan face-to-face menyelusup sebuah ‘tanggung jawab’ kita terhadap yang lain, karena seakan yang lain itu sedang berkata “jangan bunuh aku”. Wajah dengan segala tarikannya itu kemudian memberikan ‘tanggung jawab etis’ dalam pertemuan tatap muka. Apa yang mau dikatakan di sini adalah ada masalah etis dalam pertemuan tatap muka itu. Apakah itu ‘nilai lebih’ yang akan dirampok oleh dunia digital-internet? Paling tidak dengan ini juga kita bisa terbantukan untuk memahami mengapa pelarangan sosial-media bagi anak-anak diterapkan, untuk membangun ‘pondasi-etis’ bagi anak-anak melalui perjumpaan tatap muka. Atau jika ingat penelitian Albert Mehrabian, yang mengatakan bahwa sebagian besar berhasilnya komunikasi itu ditentukan oleh bahasa tubuh, terutama terkait dengan ekspresi wajah.

Dalam sebuah survei terkait dengan tingkat kebahagiaan[1] disinggung pula peran sosial media. Dikatakan di sini pada komunitas yang terekspos social media terlalu banyak, kebahagiaan cenderung lebih rendah. Ini lebih berpengaruh pada komunitas dengan berbahasa Inggris. Dan bisa dibayangkan jika bermacam algoritma ikut nimbrung dalam dinamika sosial media, misalnya. Bukankah algoritma yang akhir-akhir ini banyak digugat itu seakan membuat atau mengingkari adanya banyaaak kemungkinan di belakang manusia? Atau kalau dalam bahasan Levinas di atas, bermacam algoritma itu perlahan berubah menjadi pembunuh berdarah dingin atau bahkan pembunuh berantai dalam dunia komunikasi. Nampaknya benar jika menjelang akhir abad-20 lalu ada yang menyebut bahwa abad 21 semestinyalah menjadi Abad Etika. Nampaknya ini lebih karena soal etika akan menghadapi tantangan beratnya. Dimana-mana. *** (26-03-2026)

[1] https://www.forbes.com/sites/laurabegleybloom/2026/03/18/the-25-happiest-countries-in-the-world-according-to-a-2026-report/

1924. Restorasi Meiji

28-03-2026

The New York Times edisi 31 Juli 1890 memuat berita dengan judul The First Japanese Election. Pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan Konstitusi Meiji yang ditetapkan setahun sebelumnya. Pemilih harus memenuhi syarat-syarat tertentu saat itu, misalnya usia minimal 25 tahun, minimal yang bayar pajak 15 Yen, dan menjadi warga tetap di tempat pemilihan minimal satu tahun. Dan saat itu hanya laki-laki dengan kualifikasi di atas yang mempunyai hak pilih. Dengan syarat-syarat tersebut, hanya 450 ribu-an memenuhi syarat untuk memilih (1,13% dari hampir 40 juta penduduk), dan sebagian besar adalah para tuan tanah di pedesaan dan entrepreneur di perkotaan. Dari kelas sosial, sekitar 91% adalah rakyat biasa dan 9% ex-samurai.[1]

Restorasi Meiji sendiri dimulai sekitar dua tahun sebelum UU Agraria ditetapkan di Hindia Belanda pada tahun 1870. Jika dilihat lebih luas, itu ada dalam rentang ‘gelombang globalisasi pertama’. Dengan Restorasi Meiji bisa dikatakan Jepang seakan berselancar di atas ‘gelombang globalisasi pertama’ itu. Sebenarnya bisa dikatakan juga, Deng Xiao Ping juga membuat maju China seperti sekarang ini dengan berselancar di atas ‘gelombang globalisasi kedua’. Baik Jepang di bawah Kaisar Meiji maupun Deng Xiao Ping mengawali berselancarnya tidak dengan mudah, terutama terkait dalam hal menghadapi ‘kekuatan lama’. Inti cerita dari pengalaman mereka, jika mau berselancar di atas segala gejolak gelombang pasang tidak mungkinlah ‘berselancar tandem’, berselancar bersama ‘matahari kembar’. Dari banyak halnya, secara tidak langsung Machiavelli sudah menulis tentang hal-hal tersebut. Jika tanpa basa-basi, tak mungkin berselancar dengan tandem karena salah satu dari sik-matahari kembar itu akan selalu mencari kesempatan untuk menusuk dari belakang.

Tulisan ini sebenarnya didorong oleh penggunaan kata restorasi dalam khazanah bahasa hari-hari ini di republik, restorative justice, terlebih dikaitkan dengan kasus ijazah palsu. Restorasi Meiji atau Pembaharuan Meiji adalah juga berakhirnya kekuasaan militeristik Shogun Tokugawa, yang cenderung tertutup atau isolasionis. Membuka diri kemudian menjadi jalan berikutnya bagi Meiji, tak jauh seperti dilakukan oleh Deng Xiao Ping. Membuka diri termasuk terhadap kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh Barat saat itu. Tidak hanya teknologinya, tetapi juga ‘gaya-kelola’ kekuasaannya. Tentu banyak pernak-pernik dalam hikayat Restorasi Meiji ini, tetapi dalam konteks tulisan ini, apa pernak-pernik yang berkembang dalam narasi restorative justice (RJ) di republik hari-hari ini? Apa yang ada di balik RJ dari ES, DHL, dan RHS? Aturan main (RJ) dipermainkan habis-habisan? Coba bayangkan, semestinya kasus terkait dilaporkannya ‘pencemaran baik’ terhadap dua klaster ‘tersangka’ itu sudah gugur karena sudah melampaui tenggat waktunya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi tetap saja ‘wajib lapor’ itu terus saja berlangsung, gila. Bayangkan jika kita mengalami ‘wajib lapor’ sebagai tersangka ke kepolisian tanpa jelas kapan itu berakhirnya. Dipermainkan habis-habisan! ‘Restorasi’ macam apa yang sedang dijalani republik ini? Atau bahkan, republik macam apa yang kita punyai ini? Semakin nampak saja, ‘orang itu’ memang hanya merusak republik saja. Tidak lebih dari itu. Kalau berani dan tidak pengecut, semestinya sejak dulu ijazahnya sudah diperlihatkan dan mempersilahkan siapa saja untuk menguji keasliannya. Dengan segala teknologi yang ada di planet ini. *** (28-03-2026)

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/1890_Japanese_general_election