1881. Kejahatan Hasrat/Logika

15-02-2026

Dalam Introduction buku The Rebel (1951), Albert Camus (1913-1960) membedakan antara kejahatan hasrat (crimes of passion) dan kejahatan logika (crimes of logic). Kematangan intelektual Camus ada dalam irisan Perang Dunia II, termasuk menyaksikan kekejaman Nazi. David Hume (1711-1776) pernah menulis bahwa reason, nalar, memang akan menjadi budak dari passion, hasrat. Banyak penafsiran tentang apa yang dikatakan oleh Hume ini, tetapi kita coba bayangkan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo yang sudah berlangsung setahun lebih beberapa bulan ini. Bayangkan setahun ini ia masih disibukkan untuk ‘membaca peta’, dan dengan apa ia ‘membaca peta’ itu? Tentu dengan timbang-menimbang, atau bermacam data masuk dan kemudian dianalisa, tetapi apa dorongan utama ketika memaksimalkan daya penalaran dalam membaca ‘peta’ itu? ‘Peta’ sama yang akan bisa dibaca lain oleh ‘pihak lain’ -siapapun itu, dan itu semua tidak lepas dari apa yang menjadi passion-nya.

Politik media bukanlah merupakan keseluruhan dunia politik, tetapi politik harus melalui media supaya berdampak pada pembuatan keputusan.[1] Hal ini dikatakan oleh Manuel Castells dalam The Power of Identity, terbit pertama kali tahun 1997. Tahun dimana sudah mulai merebak jaringan internet, tapi belum ada media sosial seperti yang kita kenal sekarang ini (facebook: 2004, twitter: 2006). Pada bagian Informational Politik in Action: the Politics of Scandal,[2] Manuel Castells menulis: “I contend that scandal politics is the weapon of choice for struggle and competition in informational politics”.[3] Terjemahan tanpa basa-basi dalam konteks republik adalah sandera kasus. Dan dengan telanjang pula kita bisa memaknai ungkapan David Hume di atas secara vulgar, bagaimana nalar bisa betul-betul menjadi budaknya hasrat. Segala nalar siap dijungkir-balikkan asal (skandal) hasrat yang terkait dengan sandera kasus itu tidak ‘diproses’. Maka merebaklah asal mangap dan asal njeplak itu, salah satunya.

Skandal dalam bermacam bentuknya adalah juga sebuah kejahatan hasrat. Hasrat yang sebenarnya wajar-wajar saja itu kemudian mengambil bentuk bablasannya, semau-maunya. Apalagi di era propaganda dengan ditopang segala kemajuan modus komunikasi ini, ‘politik skandal’ kemudian (maunya) diminimalkan resikonya melalui kejahatan logika-nya. Atau katakanlah, ‘logika ndableg -emang loe siapa, yang berujung pada normalisasi’. Ini pada level terendahnya. Kadang kejahatan logika ini terbungkus dalam teori yang nampaknya memang sungguh ciamik, contoh logika trickle-down effect itu. “Man is essentially a story-telling animal,” demikian dikatakan Alasdair MacIntyre dalam After Virtue (1981). Tetapi harus diingat ada terusannya: “ ...but a teller of stories that aspire to truth.” Maka tidak hanya soal dimana aku ada dalam story-telling itu, tetapi juga tentu boleh mempertanyakan atau mendiskusikan dengan yang lain sehingga ‘kebenaran’ akan semakin menampakkan diri.

Reifikasi adalah salah satu kejahatan logika dalam kapitalisme yang dibongkar oleh George Lukacs dalam History and Class Consciousness (1923). Relasi-relasi dalam hubungan sosial manusia itu kemudian ‘dibendakan’. Diperlakukan semata menjadi barang komoditas saja. Kegilaan hasrat akan akumulasi itu kemudian menormalkan begitu saja ‘pem-benda-an’ hubungan antar manusia. Dan itulah yang terjadi ketika anak-anak kita mengalami keracunan setelah menyantap makanan gratis yang dibagikan di sekolah-sekolah itu. Mereka sedang di-benda-kan sebagai angka-angka statistik belaka. Maka kitapun sah bertanya, apalagi itu menyasar anak-anak kita, lalu apa ‘kejahatan hasrat’ yang sedang berlangsung? *** (15-02-2026)

[1] Manuel Castells, The Power Identity, Blackwell Publisher, 2001, hlm. 317

[2] Ibid, hlm. 333-342

[3] Ibid, hlm. 337

1882. Siapa Pencuci Piringnya?

16-02-2026

Double movement atau gerakan ganda disinggung Karl Polanyi dalam The Great Transformation (1944). “The one was the principle of economic liberalism, aiming at the establishment of a self-regulating market, relying on the support of trading classes, and using largely laissez-faire and free trade as its methods; the other was the principle of social protection aiming at the conservation of man and nature as well as productive organization, relying on the varying support of those most immediately affected by the deleterious action of the market –primarily, but not exclusively, the working and landed classes – and using protective legislation, restrictive associations, and other instruments of interventions as its method.”[1] Sepuluh tahun sebelumnya, Harold J. Laski sudah mengingatkan dalam The State in Theory and Practice (1935) bahwa fasisme bisa-bisa menjadi ‘solusi’ dari dilemma terhadap ugal-ugalannya pengambilan keuntungan atau profit dan demokrasi yang berkeinginan untuk lebih merata dalam kesejahteraan. Bagaimana jika dalam gerakan ganda, gerakan pertamanya, the one dalam kutipan di atas, kemudian bablas menjadi neo-liberalisme? Maka tidak mengherankan jika Pierre Bourdieu menandaskan bahwa esensi dari neoliberalisme itu adalah “A programme for destroying collective structures which may impede pure market logic.”[2]

Pelajaran masa lalu sering gerakan ganda di atas ‘diselesaikan’ dengan perang, atau juga fasisme sebagai ‘solusi jalan gampang’. Bagaimana jika itu diselesaikan dengan ‘perang tanpa pertumpahan darah’? Melalui jalan politik? Tetapi ada pertanyaan, apa yang memungkinkan politik itu ada? Atau yang sering disebut sebagai the political, ‘yang political’ itu? Banyak pendapat tentang ‘the political’ itu, salah satunya dari Carl Schmitt, ‘yang politikal’ adalah pembedaan antara lawan dan kawan. Karena adanya pembedaan itulah maka politik menjadi dimungkinkan ada. Maka ‘the one’ dan ‘the other’ dalam kutipan tentang gerakan ganda dari Karl Polanyi di awal tulisan sebenarnya bisa dihayati sebagai pembedaan lawan dan kawan. Dan memang beda. Sedikit banyak ini bisa tergambarkan pada Partai Republik dan Partai Demokrat di AS sono. Partai Demokrat selalu akan menempatkan diri ‘lebih kiri’ dalam spektrum kebijakan dibanding dengan Partai Republik. Katakanlah, soal ‘pertumbuhan’ dan ‘pemerataan’ itu diselesaikan bukan semata karena ‘maksud baik’ tetapi dikawal oleh kekuatan politik. Model Trump seperti sekarang ini bagaimanapun bisa dirunut akar ‘ideologi’-nya di Partai Republik. Hanya saja memang ini model bablasannya.

Duapuluh tahun sebelum Karl Polanyi mengintrodusir tentang ‘gerakan ganda’, Nikolai Kondratiev -seorang ekonom Soviet, memperkenalkan teori siklus naik-turunnya gelombang perkembangan ekonomi (kapitalisme) yang kemudian oleh Joseph Schumpeter pada tahun 1939 dinamai sebagai ‘gelombang Kondratieff’. Menurut Kondratieff, ada siklus naik turun yang berlangsung sekitar 50-60 tahun-an. Model bangunan politik seperti di AS sono itu sebenarnya bisa dilihat sebagai ‘latihan’ untuk membuat ‘jaring pengaman’ ketika gelombang atau ‘gelembung’ naik dari siklus itu sudah mendekati pecah atau puncaknya. Atau kalau mau tanpa basa-basi, ada satu pihak yang (selalu) siap sebagai ‘pencuci piring’ ketika pesta sudah usai. ‘Mekanisme’ itu jika lebih jauh dilihat memang dapat berhasil di negara yang dalam praktek terdiri dari dua partai (koalisi partai) dominan. Maka peran partai politik memang sentral di sini. Suka atau tidak. Bahkan jika peran partai politik itu lebih sering ‘terpaksa’ sebagai ‘pencuci piring’ sekalipun.

Apa syarat utama sebagai ‘pencuci piring’ dalam konteks menjaga ‘keberlangsungan’ hidup bersama sebagai suatu bangsa? Nampaknya itu adalah keberanian untuk mengatakan tidak. Atau kalau meminjam kata Thatcher dalam satu pidato, no, no, no. Tegas. Dan itu tidak hanya berhenti dalam omongan saja, tetapi itu adalah sikap yang akan mewujud dalam kebijakan. Maka kata tidak itu adalah ujung dari ‘olah ideologis’ yang berhadapan dengan realitas yang terus berkembang. Berdiri sebagai ‘pencuci piring’ dari pesta ugal-ugalan rejim terdahulu adalah konsekuensi dari berkata tidak itu, dan sekaligus menegaskan mana lawan dan kawan. Boleh-boleh saja menggendong ‘mikul dhuwur mendem jero’, tetapi jelas itu bukan soal kebijakan yang merusak. Ugal-ugalannya pesta tetap harus disingkap. Dan kemudian berani mengatakan: tidak. Tidak untuk mengulangi, apalagi melanjutkan yang rusak-rusakan. Atau ugal-ugalannya pesta.

Apakah itu kemudian merusak ‘harmoni’? Apa yang dimaksud dengan harmoni? Bahkan di tingkat atom-pun yang namanya ‘harmoni’ itu ada dalam ‘ketegangan-tarik-tarik-an’. *** (16-02-2026)

[1] Karl Polanyi, The Great Transformation, Beacon Press, 2001, hlm. 138-139

[2] https://mondediplo.com/1998/12/08bourdieu

1883. Musuh Oligarki

17-02-2026

Seringnya ketika bicara republik hari-hari ini, yang menjadi musuh utamanya adalah oligarki. Benar. Tetapi coba kita balik, jika kita adalah sik-oligarki, siapa musuh oligarki? Yang dibicarakan di sini adalah ranah kuasa, seperti dikatakan Hobbes (1588-1679), soal kuasa ini tidak hanya dihasrati sampai ajal menjemput, tetapi kuasa di tangan adalah juga untuk memastikan apa-apa yang sudah diperoleh tetap aman. Kalau bisa terus bertambah. Oligarki dari kata olig dan arki, artinya rule by the few. Maka sebenarnya bisa segera nampak musuh dari oligarki itu, yaitu mono-arki , aristo-krasi, dan demos-krasi. Bahkan ketika mono-arki mengalami pembusukan menjadi tirani-pun bisa jadi musuh, misalnya ketika berkembang menjadi bentuk oligarki-sultanistik seperti dijelaskan oleh Jeffrey A. Winters. Artinya, menjadi musuh oligarki karena bentuk-bentuk rejim di atas itu semuanya akan menempatkan apa-apa yang sudah diperoleh tidak bisa dipastikan tetap ada di tangan.

Dan kaum oligark itu sangat paham tentang itu, juga sangat memahami apa itu politik, terlebih tentang apa yang membuat politik itu dimungkinkan ada. Mereka adalah schmittian tulen, politik itu dimungkinkan karena adanya pembedaan kawan dan lawan. Maka musuh mereka adalah siapa saja yang mempunyai potensi untuk menjadi mono-arki, aristo-krasi, dan demos-krasi. Bahkan juga jika ada yang bermimpi menjadi sik-tiran. Aristokrasi dari kata aristo dan krasi, aristo, yang terpilih. Maka terutama ‘yang terpilih’ karena kemampuannya, misal kaum teknokrat itu, adalah juga musuhnya. Atau juga siapa saja yang mempunyai potensi menggalang kekuatan demos, jelas itu adalah juga musuh. Untuk sik-mono-arki dan tiran, sejauh mau menjadi boneka maka akan dipersilahkan melenggang ke kekuasaan. Bahkan jika itu ada, misalnya mau saja diberi pakaian kemaharajaan -main raja-raja-an, dan segala pernak-perniknya, itu justru akan sangat menguntungkan kaum oligarki dengan kebijakan-kebijakannya, dan juga terutama untuk memperlemah kekuatan demos serta menyingkirkan sik-aristo karena kemampuan dan integritasnya.

Dari pengalaman Russia, kaum oligarki belajar (lagi) bagaimana sosok tiran itu bisa menjadi pengendali mereka. Bahkan jauh sebelum itu, fasisme. Mereka bisa menjadi ‘tidak berkutik’ di depan Putin. Dan harus mau berkompromi untuk masuk dalam skema ‘oligarki-sultanistik’. Demikian juga menjadi ‘tidak berkutik’ di depan Xi Jinping, misalnya. Jika kita membedakan tiga sumber power, kekuatan kekerasan, kekuatan uang, dan kekuatan pengetahuan, bagaimana sik-tiran mampu mengendalikan oligarki nampaknya karena kekuatan kekerasan ada di tangan. Tetapi ‘kompromi’ itu bagaimanapun juga adalah juga sebuah faustian bargain, karena pada titik tertentu dalam ‘pakta perjanjiannya’ mereka tetap akan menempatkan demos sebagai ‘musuh bersama’. Sebagai sik-‘kambing hitam’ permanen.

Pengalaman bertahun terakhir, bukan oligarki-sultanistik yang menjadi idaman, tetapi seperti ditunjukkan oleh Jeffrey Winters, lebih dalam bentuk oligarki-penguasa-kolektif. Tangan-tangan oligarki masuk dalam hampir semua apparatus negara. Dan jelas itu termasuk pada ‘lembaga’ aristokrasi dan demokrasi. Bagaimana partai politik ‘digarap’ dengan sungguh serius. Termasuk juga perguruan-perguruan tinggi sebagai bagian penting ‘peer group’ dari kaum aristokrasi, dalam hal ini ‘terpilih’ karena kemampuan, pengetahuan, dan integritasnya. Budaya meritokrasi dihancurkan tanpa henti, diganti dengan ‘budaya loyalitas’. Nyaris tidak jauh berbeda dengan spoils system-nya Andrew Jackson presiden AS ke-7 (1829-1837), hanya saja sik-‘pemenang’ pemilihan (selalu) adalah kaum oligarki. *** (17-02-2026)

1884. Propaganda Sebagai Panacea?

18-02-2026

Pada tahun 1967, Guy Debord (1931-1994) merilis tesis-tesisnya dalam The Society of the Spectacle. Terbit pertama kali dalam bahasa Perancis. Ada yang mengatakan bahwa pendapat Debord dipengaruhi oleh Walter Benjamin (1892-1940) dalam tulisannya 30 tahun sebelumnya. The Society of the Spectacle terbit sepuluh-an tahun setelah istilah ‘throw-away society’ diperkenalkan dalam Life Magazine pada tahun 1955. Dan memang Debord saat itu juga berangkat dari gejala hiper-konsumerisme yang merebak pasca Perang Dunia II. Walter Benjamin jelas hidup di era kekejaman Nazi, dan meraba bagaimana fasisme telah membangun politik menggunakan alat-alat ‘seni’ atau estetik secara gila-gilaan, salah satunya bagaimana karya-karya Richard Wagner dalam musik itu kemudian dijadikan ‘musiknya Nazi’. Dan banyak lagi, yang kasat mata adalah bagaimana ‘panggung kebesaran’ itu penuh dengan pernak-pernik Nazi untuk memberikan dukungan kuat saat Hitler pidato di panggung.

“Politik media bukanlah merupakan keseluruhan dunia politik, tetapi politik harus melalui media supaya berdampak pada pembuatan keputusan,”[i] demikian dikatakan oleh Manuel Castells dalam The Power of Identity (1997). Kita bisa membayangkan bagaimana ‘euforia’ dari merebaknya modus komunikasi man-to-mass saat Walter Benjamin menulis tentang ‘aestheticization of politics’. Hasil cetak massal semakin mudah dan beragam, telegram telepon ditemukan, radio film mulai dikenal, dan kemudian televisi. Bahkan juga ‘pengeras suara’. Pada bulan April 1917, Presiden AS saat itu, Woodrow Wilson, membentuk Komite Creel yang tugas utamanya adalah mempengaruhi opini publik untuk mendukung keterlibatan Amerika dalam Perang Dunia I yang sedang berkecamuk di Eropa saat itu. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, rakyat AS yang sebagian besar tidak peduli terhadap perang tersebut (makanya Woodrow Wilson terpilih (lagi) karena saat kampanye menjanjikan tidak akan ikut-ikutan perang di Eropa itu) berubah menjadi keranjingan perang, dan minta pemerintah untuk mengirim pasukan melawan Jerman. Ada yang mengatakan bahwa apa yang diperbuat Komite Creel itu adalah tonggak berkembangnya ‘propaganda modern’. Bandingkan dengan ‘skandal Cambridge Analytica’ yang terlibat saat Trump memenangkan pemilihan presiden pada periode pertamanya dan saat peristiwa Brexit (2016).

Dalam banyak halnya, ketika ranah negara masuk dalam ‘dunia pertunjukan’, salah satunya perkara politik misalnya, supaya lebih mudah dicerna oleh khalayak kebanyakan. Masalahnya, ini membuat ranah politik bisa menjadi ‘gampangan’, lupa bahwa ada dan banyak masalah serius di balik dunia politik itu. Bahkan yang dimaksud dengan ‘aestheticization of politics’ oleh Benjamin di atas, jika memakai istilah Van Peursen dalam Strategi Kebudayaan, itu berarti bablas masuk dalam tahap ‘magis’ (bablasan tahap mitis). Bukan hanya supaya hal politik menjadi ‘mudah dicerna’ melalui kekuatan ‘sihir’-nya, tetapi segala ‘pertunjukkan’ itu dimaksudkan memang untuk ‘mengurung’ khalayak kebanyakan. Masuk dalam ‘lingkaran tertutup seakan menolak ‘pertunjukan tandingan’ yang akan meretakkan ketertutupan lingkaran itu. Cerita selanjutnya adalah apa yang disebut oleh Hannah Arendt sebagai banality of evil itu, dengan segala akibat gelapnya. Ketidak-berpikiran meraja-lela, dan keberpikiran kemudian -kalau memakai istilah di republik, akan mengalami kriminalisasi.

Paling tidak sepuluh tahun terakhir di republik, dengan segala ‘euforia’ atas kemajuan modus mass-to-mass via jaringan digital-internet seperti sekarang ini, sadar atau tidak sedang ‘mendaur-ulang’ ‘aestheticization of politics’, yang kemudian dikatakan oleh Benjamin sudah jatuh dalam situasi fiat ars -pereat mundus, plèsètan dari adagium tentang hukum, fiat justitia et pereat mundus. Atau dalam konteks tulisan ini: meskipun dunia runtuh, propaganda mesti tetap harus dilakukan. Atau dalam judul, ‘propaganda sebagai panacea’. Apapun masalahnya, propaganda-lah solusinya. Lalu apa masalahnya, bagaimanapun ranah negara itu pasti akan lekat dengan propaganda. Masalahnya adalah soal batas, adalah soal ‘aestheticization of politics’ dimana Walter Banjamin saat itu -sekitar 90 tahun lalu, sedang bicara soal fasisme. Atau sekarang, fasisme di tengah hiper-konsumsi informasi? *** (18-02-2026)

[i] Manuel Castells, The Power Identity, Blackwell Publisher, 2001, hlm. 317