1945. Politik Uang Sebagai Mitos

20-04-2026

The Myth of the Lazy Native adalah tulisan Syed Hussein Alatas, terbit pertama kali tahun 1977. Sepuluh tahun kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh LP3ES. Suka atau tidak, bermacam mitos selalu saja mengiringi perjalanan manusia, entah itu sesuai dengan ‘fakta’ atau tidak. Tetapi seiring berjalannya waktu, bermacam mitos-pun banyak yang ‘terbongkar’ fakta-faktanya. Salah satu ‘kerugian’ dari terbongkarnya mitos adalah semakin liarnya keserakahan manusia saja. Jadi memang kadang mitos itu serasa berwajah ganda. Ada yang menarik ketika mitos dihadapkan pada kebenaran, yaitu hadirnya ‘kemalasan berpikir’ seperti dikatakan oleh John F. Kennedy di Universitas Yale tahun 1962.[1]

Politik uang diangkat dalam tulisan ini karena apa yang terjadi hari-hari ini, dan sebenarnya juga sudah bertahun terakhir, akan semakin terjelaskan ketika politik uang itu banyak terhayati sebagai layaknya sebuah mitos saja. Mitos yang akan mendorong pada ‘kemalasan berpikir’ untuk membuat bermacam terobosan. Tetapi dalam ranah politik, mitos bukan hanya soal ‘kemalasan berpikir’ tetapi adalah juga soal siapa diuntungkan? Jika kita memakai pemikiran Alvin Toffler terkait powershift, semestinya dalam Abad Informasi ini ‘politik (dengan kekuatan) uang’ sudah diganti dengan politik berdasar kekuatan pengetahuan. Di jaman old, politik lebih didominasi oleh kekuatan kekerasan, sedangkan hari-hari ini dominasinya pada kekuatan uang, dan semestinya segera saja digeser pada kekuatan pengetahuan jika hidup bersama ini ingin berkembang semakin kompatibel dengan ‘semangat jaman’. Tentu kekuatan kekerasan, uang, dan pengetahuan akan selalu ada, masalahnya pada pergeseran siapa yang ‘memimpin’. Menurut Toffler, saat Revolusi Pertanian, kekuatan kekerasan yang memimpin. Revolusi Industri kemudian menggeser ‘pimpinan’ ke kekuatan uang. Semestinya saat Revolusi Informasi seperti sekarang ini, kekuatan pengetahuan-lah yang memimpin.

Mitos menjadi mitos tidak hanya perlu waktu tetapi ia butuh juga ‘mesin perawat’-nya, apapun itu siapapun itu. Entah para tetua atau lembaga, sehingga pada titik tertentu tahu-tahu mitos sudah terlembagakan, sudah ‘mapan’. Ketika politik uang sudah terhayati sebagai mitos, maka perilaku menumpuk uang-pun bisa-bisa menjadi ugal-ugalan. Imajinasinya terkurung bahwa soal menang atau kalah itu adalah soal siapa paling banyak uangnya. Dan apakah itu memang benar mitos? Jangan-jangan itulah realitasnya, fakta-fakta yang nyata bertebaran. Dipersoalkan sebagai mitos di sini (politik uang) kira-kira supaya kita mau mempersoalkan seperti kita merasa tergugat dan kemudian mempersoalkan benarkah yang dulu terjajah itu memang ‘bangsa malas’ (lihat awal tulisan) dan sampai sekarang bablas tetap malas saja?

Maka dalam konteks ini pertanyannya adalah bagaimana membongkar mitos politik uang itu? Apakah kita perlu ‘menghancurkan mesin perawat mitos’ politik uang itu? Atau juga sekaligus memperkuat ‘mesin kontra’ mitos, dalam hal ini mitos politik uang itu? Ada satu hal sentral yang perlu diperhatikan dalam politik uang yang erat dengan pemilihan umum, yaitu peran KPU dan Bawaslu. Maka KPU dan Bawaslu adalah ‘mesin kontra’ terkait dengan mitos politik uang. Dalam republik yang seakan tidak bisa lepas dari perburuan rente ini, dijauhkannya KPU dan Bawaslu dari potensi perburuan rente adalah syarat mutlak. Jangan ada pengadaan barang atau jasa yang melibatkan KPU/Bawaslu. Terlalu banyak jebakannya. Terlalu banyak, apalagi jika berhadapan dengan kesekretariatan yang diisi oleh birokrat yang sudah sangat paham dengan pernak-pernik pengadaan barang/jasa. Belum lagi jika dari intelijen juga menyusup. Dalam pengadaan barang dan jasa itulah salah satu ‘jebakan’ (utama) untuk masuk pada ‘sandera kasus’. Tentu ada yang lain, soal seks misalnya. Atau kemewahan pakai private jet.

Terus bagaimana KPU/Bawaslu memenuhi kebutuhannya? Buat daftar dan diskusikan dengan wakil rakyat di DPR(D) di semua tingkatannya. Pengadaannya? Biar itu urusan legislative dan eksekutif, tanpa melibatkan satupun tanda tangan dari KPU/Bawaslu. Usaha lainnya adalah dibuat desain pemilihan yang murah. Ini bisa kita bayangkan untuk melawan ‘mitos bangsa malas’ kita mendisain sistem meritokrasi, misalnya. Untuk lebih mengedepankan ‘kekuatan pengetahuan’ perlu diberikan perhatian khusus tidak hanya soal dialog-tatap-muka, tetapi juga bagaimana ‘kerumunan’ dikelola. Termasuk ‘kerumunan’ bermacam alat peraga kampanye itu.

Dengan KPU/Bawaslu yang dijauhkan dari potensi ‘sandera kasus’ melalui rute pengadaan barang dan jasa, diharapkan KPU/Bawaslu mampu menegakkan aturan, termasuk terkait dengan ‘politik uang’ itu. Tentu bantuan dari masyarakat sipil dalam mengawasi KPU/Bawaslu tetap diperlukan.

Dari pernak-pernik kasus ijazah palsu, kita bisa belajar dari apa-apa yang muncul dari beberapa sidang KIP, maka adalah penting untuk menekankan sejak awal apa yang merupakan ‘dokumen publik’ dimana publik bisa selalu mengaksesnya. Termasuk di sini adalah soal pertanggung-jawaban keuangan, sampai sedetail-detailnya. Tahap-demi-tahap tanpa harus menunggu selesainya pemilihan. Tentu masih banyak upaya lainnya. *** (20-04-2026)

[1] The great enemy of truth is very often not the lie--deliberate, contrived and dishonest--but the myth--persistent, persuasive and unrealistic. Too often we hold fast to the cliches of our forebears. We subject all facts to a prefabricated set of interpretations. We enjoy the comfort of opinion without the discomfort of thought.