1945. Politik Uang Sebagai Mitos

20-04-2026

The Myth of the Lazy Native adalah tulisan Syed Hussein Alatas, terbit pertama kali tahun 1977. Sepuluh tahun kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh LP3ES. Suka atau tidak, bermacam mitos selalu saja mengiringi perjalanan manusia, entah itu sesuai dengan ‘fakta’ atau tidak. Tetapi seiring berjalannya waktu, bermacam mitos-pun banyak yang ‘terbongkar’ fakta-faktanya. Salah satu ‘kerugian’ dari terbongkarnya mitos adalah semakin liarnya keserakahan manusia saja. Jadi memang kadang mitos itu serasa berwajah ganda. Ada yang menarik ketika mitos dihadapkan pada kebenaran, yaitu hadirnya ‘kemalasan berpikir’ seperti dikatakan oleh John F. Kennedy di Universitas Yale tahun 1962.[1]

Politik uang diangkat dalam tulisan ini karena apa yang terjadi hari-hari ini, dan sebenarnya juga sudah bertahun terakhir, akan semakin terjelaskan ketika politik uang itu banyak terhayati sebagai layaknya sebuah mitos saja. Mitos yang akan mendorong pada ‘kemalasan berpikir’ untuk membuat bermacam terobosan. Tetapi dalam ranah politik, mitos bukan hanya soal ‘kemalasan berpikir’ tetapi adalah juga soal siapa diuntungkan? Jika kita memakai pemikiran Alvin Toffler terkait powershift, semestinya dalam Abad Informasi ini ‘politik (dengan kekuatan) uang’ sudah diganti dengan politik berdasar kekuatan pengetahuan. Di jaman old, politik lebih didominasi oleh kekuatan kekerasan, sedangkan hari-hari ini dominasinya pada kekuatan uang, dan semestinya segera saja digeser pada kekuatan pengetahuan jika hidup bersama ini ingin berkembang semakin kompatibel dengan ‘semangat jaman’. Tentu kekuatan kekerasan, uang, dan pengetahuan akan selalu ada, masalahnya pada pergeseran siapa yang ‘memimpin’. Menurut Toffler, saat Revolusi Pertanian, kekuatan kekerasan yang memimpin. Revolusi Industri kemudian menggeser ‘pimpinan’ ke kekuatan uang. Semestinya saat Revolusi Informasi seperti sekarang ini, kekuatan pengetahuan-lah yang memimpin.

Mitos menjadi mitos tidak hanya perlu waktu tetapi ia butuh juga ‘mesin perawat’-nya, apapun itu siapapun itu. Entah para tetua atau lembaga, sehingga pada titik tertentu tahu-tahu mitos sudah terlembagakan, sudah ‘mapan’. Ketika politik uang sudah terhayati sebagai mitos, maka perilaku menumpuk uang-pun bisa-bisa menjadi ugal-ugalan. Imajinasinya terkurung bahwa soal menang atau kalah itu adalah soal siapa paling banyak uangnya. Dan apakah itu memang benar mitos? Jangan-jangan itulah realitasnya, fakta-fakta yang nyata bertebaran. Dipersoalkan sebagai mitos di sini (politik uang) kira-kira supaya kita mau mempersoalkan seperti kita merasa tergugat dan kemudian mempersoalkan benarkah yang dulu terjajah itu memang ‘bangsa malas’ (lihat awal tulisan) dan sampai sekarang bablas tetap malas saja?

Maka dalam konteks ini pertanyannya adalah bagaimana membongkar mitos politik uang itu? Apakah kita perlu ‘menghancurkan mesin perawat mitos’ politik uang itu? Atau juga sekaligus memperkuat ‘mesin kontra’ mitos, dalam hal ini mitos politik uang itu? Ada satu hal sentral yang perlu diperhatikan dalam politik uang yang erat dengan pemilihan umum, yaitu peran KPU dan Bawaslu. Maka KPU dan Bawaslu adalah ‘mesin kontra’ terkait dengan mitos politik uang. Dalam republik yang seakan tidak bisa lepas dari perburuan rente ini, dijauhkannya KPU dan Bawaslu dari potensi perburuan rente adalah syarat mutlak. Jangan ada pengadaan barang atau jasa yang melibatkan KPU/Bawaslu. Terlalu banyak jebakannya. Terlalu banyak, apalagi jika berhadapan dengan kesekretariatan yang diisi oleh birokrat yang sudah sangat paham dengan pernak-pernik pengadaan barang/jasa. Belum lagi jika dari intelijen juga menyusup. Dalam pengadaan barang dan jasa itulah salah satu ‘jebakan’ (utama) untuk masuk pada ‘sandera kasus’. Tentu ada yang lain, soal seks misalnya. Atau kemewahan pakai private jet.

Terus bagaimana KPU/Bawaslu memenuhi kebutuhannya? Buat daftar dan diskusikan dengan wakil rakyat di DPR(D) di semua tingkatannya. Pengadaannya? Biar itu urusan legislative dan eksekutif, tanpa melibatkan satupun tanda tangan dari KPU/Bawaslu. Usaha lainnya adalah dibuat desain pemilihan yang murah. Ini bisa kita bayangkan untuk melawan ‘mitos bangsa malas’ kita mendisain sistem meritokrasi, misalnya. Untuk lebih mengedepankan ‘kekuatan pengetahuan’ perlu diberikan perhatian khusus tidak hanya soal dialog-tatap-muka, tetapi juga bagaimana ‘kerumunan’ dikelola. Termasuk ‘kerumunan’ bermacam alat peraga kampanye itu.

Dengan KPU/Bawaslu yang dijauhkan dari potensi ‘sandera kasus’ melalui rute pengadaan barang dan jasa, diharapkan KPU/Bawaslu mampu menegakkan aturan, termasuk terkait dengan ‘politik uang’ itu. Tentu bantuan dari masyarakat sipil dalam mengawasi KPU/Bawaslu tetap diperlukan.

Dari pernak-pernik kasus ijazah palsu, kita bisa belajar dari apa-apa yang muncul dari beberapa sidang KIP, maka adalah penting untuk menekankan sejak awal apa yang merupakan ‘dokumen publik’ dimana publik bisa selalu mengaksesnya. Termasuk di sini adalah soal pertanggung-jawaban keuangan, sampai sedetail-detailnya. Tahap-demi-tahap tanpa harus menunggu selesainya pemilihan. Tentu masih banyak upaya lainnya. *** (20-04-2026)

[1] The great enemy of truth is very often not the lie--deliberate, contrived and dishonest--but the myth--persistent, persuasive and unrealistic. Too often we hold fast to the cliches of our forebears. We subject all facts to a prefabricated set of interpretations. We enjoy the comfort of opinion without the discomfort of thought.

1946. Bukannya Tidak Tahu Terimakasih ...

21-04-2026

Ketika sang pangeran telah menguasai Rogmana dan merasa perlu untuk menenangkan dan membuat Rogmana patuh kepada pemerintahannya, ia menunjuk Remirro de Orco, seorang yang kejam, cakap dan diberinya segala kepercayaan dan wewenang. Dalam waktu yang singkat, Remirro telah berhasil memulihkan tata tertib dan persatuan dan mendapatkan pujian besar.

Kemudian sang pangeran mengambil keputusan bahwa wewenang yang berlebihan ini tidak diperlukan lagi, karena bisa tumbuh dan tak dapat dikendalikan lagi. Karena itu ia mendirikan di tengah propinsi sebuah pengadilan sipil, yang dipimpin oleh seorang ketua yang sangat terkenal. Setiap kota mempunyai perwakilannya di pengadilan tersebut. Dengan menyadari bahwa kekejaman dari masa lalu telah banyak menimbulkan kebencian padanya, sang pangeran bertekad untuk membuktikan bahwa kekejaman yang ditimpakan, bukanlah merupakan tindakannya, tetapi dilakukan oleh sifat kejam para menterinya.

Cesare menunggu kesempatan baik ini. Kemudian, pada suatu pagi, tubuh Remirro ditemukan terpotong dua di lapangan Cesena bersama sepotong kayu dan sebilah pisau berdarah di samping tubuhnya. *** (*)

*) Niccolo Machiavelli, Sang Penguasa, Penerbit Gramedia, 1987, hlm. 29-30

Lihat juga:

https://pergerakankebangsaan.org/tulisan-65 Machiavelli dan Kita, Nomer: 1399

https://pergerakankebangsaan.org/tulsn-115 Machiavellisme Sebagai Tantangan Nomer 1646

1947. Purbaya Sebagai Pelajaran

22-04-2026

Bukan soal kebijakan ekonomi konteks tulisan ini, tetapi lebih Purbaya sebagai individu yang kebetulan sedang menjabat sebagai menteri keuangan. Dari waktu ke waktu seperti dinampakkan dalam bermacam pemberitaan. Bagaimana Purbaya masuk dengan gaya yang berbeda dari pendahulunya, dengan gebrakan terutama gebrakan verbalnya, dan lihat bagaimana publik menyerap gaya itu. Harapan kemudian naik, dan wajar sekali itu. Bahkan terberitakan saking ‘ngetop’-nya di depan khalayak kebanyakan-pun banyak yang akan menyambutnya pada sebuah kunjungan, bahkan mengelu-elukan.[1] Bahkan sayup-sayup mulai terdengar sebagai calon kuat paling tidak sebagai wakil presiden ke depannya. Pikiran nakal yang mungkin saja tidak bermutu, apakah ‘penggemukkan’ popularitas -katakanlah begitu, itu alamiah atau by design? Jika berandai-andai ada ‘operasi penggemukan’ lalu apa mau dicapai? Pertanyaan-pertanyaan tidak bermutu ini didorong oleh seakan-akan ada pola tidak jauh berbeda dari waktu ke waktu, pada orang ke orang tertentu: penggemukkan, penggelembungan hasrat -apapun itu, ternyata lebih untuk ‘menjerumuskan’ atau apalah namanya. Intinya supaya jadi ‘lepas kendali’ sebagai salah satu keluarannya. Jika suatu saat ternyata lebih menguntungkan untuk tidak (dibuat) hancur maka siapa tahu untuk dikendalikan saja.

Minimal sekali dapat digunakan sebagai ‘alat pukul’ ketika diperlukan. Siapa yang akan dipukul? Bisa siapa saja atau apa saja, tetapi dalam konteks tulisan ini sebut saja sebagai ‘kambing hitam’. ‘Kambing hitam’ yang dalam teori mimetic-nya Rene Girard menempati peran penting. Seseorang (S) itu akan menghasrati suatu obyek (O) lebih karena ia meniru model (M) yang menghasrati O itu. Masalahnya jika itu ‘model internal’, bisa karena dekat misalnya, perlahan akan muncul rivalitas antara S dan M yang ditirunya itu. Supaya ‘hidup bersama’ tidak kemudian pecah tercerai-berai karena rivalitas yang semakin tidak terkendali maka dihadirkanlah apa yang disebut Girard sebagai ‘kambing hitam’ itu. Kambing hitam yang akan ‘dirayakan bersama penyembelihannya’ yang dengan itu pula tensi rivalitas lebih bisa dikelola. Penggelembungan atau penggemukan itu supaya sik-S ‘lebih cepat’ tumbuh ‘rivalitas’-nya dengan sik-M sehingga di satu sisi kebutuhan akan adanya sik-‘kambing hitam’ akan meningkat.

Lalu bagaimana bisa ‘menentukan’ mana yang akan menjadi ‘kambing hitam’? Sekali lagi, skema dalam percobaan Milgram yang dibuat di era decade 1960-an yang seakan ingin ‘menguji’ tesis Hannah Arendt tentang banality of evil bisa dipakai. Dalam gambar besarnya, hal-hal di atas ada dalam ‘ranah penjilatan’ sedangkan yang mau dibahas melalui skema percobaan Milgram ini ada dalam ‘ranah pengawasan’. Percobaan Milgram dimulai dari rekrutmen ‘relawan’ yang mau ikut dalam percobaan. Dalam pamphlet rekrutmen disampaikan ada hal-hal besar yang mau dicapai dalam percobaan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan.[2] Dan juga diinformasikan bahwa ‘relawan’ yang mau ikut dalam percobaan akan memperoleh sekian dollar sebagai ‘uang lelah’.

‘Relawan’ atau rekrutmen dalam skema percobaan itu akan berperan sebagai ‘guru’. Di depan ‘guru’ ada tombol yang dihubungkan dengan kabel kepada ‘murid’ di depannya, diperankan oleh actor. Kabel-kabel itu berisi ‘aliran listrik’ (pura-pura, tapi ‘guru’ tahunya ya memang ada sengatan listrik), dan ketika ‘murid’ salah menjawab pertanyaan yang diajukan guru, maka ‘guru’ wajib memberikan sengatan listrik dari voltase rendah sampai tertinggi sampai jawaban benar. ‘Murid’ (actor) akan pura-pura kesakitan. Tak jauh dari tempat duduk sik-guru, ada ‘pengawas’ yang fungsinya memperingatkan guru jika ia ragu-ragu memberikan sengatan ke murid. Hasilnya? Sebagian besar ‘guru’ yang merupakan rekrutmen percobaan itu ternyata bisa ‘sampai hati’ memberikan sengatan listrik ke ‘murid’ sampai voltase tertinggi, bahkan ketika ‘murid’ yang di depannya itu sudah ‘menghiba-iba’ (sang actor berperan dengan meyakinkan) supaya sengatan dihentikan. Latar belakang dari sik’guru’ hasil rekrutmen itu bermacam-macam, dari dosen-guru, pendeta, pekerja kasar, dll.

Apa yang terlibat dalam percobaan Milgram sehingga bisa menampakkan ‘kekejaman’ itu? Pertama dari pamphlet rekutan, diyakinkan bahwa itu terkait dengan ‘hal-hal besar’. Tetapi juga ada soal ‘uang lelah’. Dan terakhir, hadirnya sik-‘pengawas’, di sekitar sik-‘guru’. Hasrat akan ‘hal-hal besar’ atau uang, pada titik tertentu ia bisa-bisa lebih ada dalam id, yang dominan ada di alam tidak sadar. ‘Pengawas’ fungsinya adalah untuk mengurangi celah ‘super-ego’ (berprinsip pada moralitas) dan ‘ego’ (prinsip realitas) yang bisa saja berkembang ketika ‘guru’ mulai ragu untuk memberikan sengatan. Dengan sedikit ‘gertakan’ celah itu kemudian tertutup lagi. Atau tidak hanya ‘gertakan’ tetapi juga ‘rengekan manja’?

Maka tidaklah mengherankan jika Hannah Arendt mengkaitkan banality of evil ini dengan ketidak-berpikiran. Duapuluh-delapan tahun sebelum pengadilan Eichmann yang menjadi dasar Arendt mengunggah soal banality of evil, Wilhelm Reich menulis buku The Mass Psychology of Fascism (1933), yang menurutnya fasisme Hitler itu berkembang karena eksploitasi ketidak-sadaran, atau id. Ketika super-ego dan ego semakin tertekan atau terdesak, maka ‘kambing hitam’ itupun menjadi lebih mudah untuk dihadirkan. Maka sebenarnya, hari-hari ini sangat beralasan untuk bicara soal ‘teknokrasi’ dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kaum teknokrat yang selalu harus didampingi juga terutama oleh peer group-nya dan masyarakat sipil pada umumnya, supaya tidak jatuh pada ‘penggemukan’ ugal-ugalan, ataupun jatuh pada permainan ‘sandera kasus’. Kaum teknokrat yang paling tidak lama teruji dalam kemampuan berpikirnya. Tentu ini pilihan dalam sebuah nuansa minus malum. Jangka panjang perlulah ‘debat ideologis’ yang memang lebih ada dalam ‘super-ego’ dan ‘ego’. *** (22-04-2026)


[1] Lihat juga hari-hari ini, fenomana Letkol Teddy itu

[2] Bayangkan jika percobaan itu hal-hal besarnya adalah peningkatan gizi anak, pemberantasan stunting, peningkatan ekonomi orang mislin melalui koperasi, dst

1948. Kita dan Sosialisme

24-04-2026

Abracadabra Socialism

Dari pencarian google terkait asal-usul kata abracadabra, menurut AI-nya google salah satu asal-usulnya dikatakan berasal dari bahasa Aram avra kehdabra, artinya I create as I speak. Jadi, abracadabra socialism ini ‘lebih parah’ dari sosialisme utopia, apalagi sosialisme ilmiah. Seakan semalaman tidur nyenyak bermimpi akan menegakkan sosialisme, dan ketika bangun tidur seakan sosialisme itu sudah berjalan. Modal bicara saja kemudian tiba-tiba saja sudah terjadi, abracadabra, simsalabim. Dalam sistem komando militer, modal bicara (perintah) maka bisa saja akan terwujud perintah itu, diwujudkan oleh bawahannya. Bawahan yang sudah mengikuti bermacam latihan panjang sehingga menjadi mampu melaksanakan segala perintah tanpa tanya-tanya lagi. Siap grak, berangkat.

Ketika Marx mengintrodusir tentang ‘sosialisme ilmiah’, Marx sudah memperingatkan bahwa ‘para filsuf itu memang pandai menafsirkan dunia, tetapi yang penting adalah mengubahnya’. Lenin kemudian membayangkan bahwa ‘mengubah’ itu tidak cukup hanya berdasarkan ‘maksud baik’ saja tetapi diperlukan juga sebuah ‘partai pelopor’. Di kemudian hari Gramsci menekankan pentingnya ‘intelektual organik’. Artinya, bahkan tidak hanya sosialisme saja sebenarnya, maksud baik itu tentu memerlukan bermacam ‘alat’ untuk realisasinya. Dan di luar sistem komando militer, tidak bisa hanya dengan retret seminggu misalnya, dan diberi seragam loreng hijau terus akan menyerap berbagai perintah laksana seorang prajurit menerima perintah dari komandan. Ya nggak gitulah. Ya tidak terus siap grak, berangkat. Mimpi itu namanya.

Sudah lama republik tidak mendengar kata ‘sosialisme’ di ranah kuasa negara, jadi apapun itu ketika seorang presiden mengatakan bahwa ia ingin menjadi pemimpin sosialis, bahkan tidak hanya republik tetapi Asia,[1] tetaplah menarik untuk dicermati. Apapun itu, siapapun itu.

Hallo Presiden

Aló Presidente, adalah program tatap muka Hugo Chaves tiga bulan setelah ia terpilih sebagai presiden. Disiarkan melalui televisi dan radio. Pertama kali siaran melalui radio Mei 1999. Suka atau tidak, beberapa program yang dibuat oleh ‘pemimpin sosialis’ republik itu banyak yang mirip dengan program Chaves di Venezuela. Tidak semua tentu. Atau paling tidak terkait dengan mau-maunya. Dan lihat juga misalnya, bagaimana militer juga dilibatkan dalam program-program sosialis Chaves, yang juga lama berkarir dalam dunia militer itu. Misalnya terkait dengan soal (pembagian) pangan-nya Chaves. Tetapi focus kali ini lebih pada program ‘halo presiden’ di atas.

Jelas saat program ‘halo presiden’ dimulai, modus komunikasi dominan masihlah man-to-mass via radio, televisi, media cetak. Empat-puluh dua tahun lalu, atau 15 tahun sebelum Chaves naik sebagai presiden, republik mulai mengenal istilah Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa). Lima tahun sebelum Kolempencapir dimulai, tahun 1979 terjadi Revolusi Iran, dan naiklah Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin tertinggi di Iran. Alvin Toffler dalam Powershift (1990) melihat bagaimana kreatifitas Khomeini dan pengikutnya mengambil kesempatan di tengah-tengah segala modus komunikasi man-to-mass yang dikuasai oleh Shah Iran saat itu, yaitu menggunakan modus komunikasi mass-to-mass. Saat itu belum ada jaringan digital-internet, maka yang dilakukan adalah rekaman pidato Khomeini yang saat itu masih ada dalam pengasingan di Perancis selama empat bulan terakhir selama 14 tahun pengasingan (berpindah-pindah), digandakan dari tape-recorder ke tape-recorder lain, dan kemudian didengarkan bersama secara sembunyi-sembunyi dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok pendengar (Kelompencapir tanpa ‘capir’).

Apa yang mau dikatakan terkait dengan hal-hal di atas adalah bagaimana sebuah program atau bahkan revoulsi, diupayakan melalui bermacam cara, salah satunya melalui komunikasi di atas, supaya mendapatkan prakondisi sosialnya. Atau menjadi program, revolusi, yang terdukung.

Kudeta Program

Pada bagian pertama, lebih bicara soal ‘prakondisi politis’ dan ‘prakondisi teknis’. Bagian kedua soal ‘prakondisi sosial’. Dan satu-setengah tahun ini kita bisa belajar bagaimana ‘prakondisi teknis’ dan ‘prakondisi sosial’ itu hadir dengan segala compang-campingnya. Akhirnya yang terjadi adalah bagaimana ‘maksud baik’ itu hanyalah terdengar saja, berulang-ulang. Program ‘sosialis’ itu telah dikudeta habis-habisan. Bahkan sambil pecingas-pecingis, sok-sok-an, semau-maunya dengan tanpa beban tanpa sungkan lagi. Piyé, cuk*** (24-04-2026)

[1] https://rmol.id/politik/read/2025/05/21/667261/diungkap-rocky-gerung-prabowo-ingin-jadi-pemimpin-sosialis-asia

Hugo Chaves

1949. Pertanggung-jawaban

25-04-2026

Kadang kita menjadi terpaku atau terpukau dengan pepatah ‘siapa menabur angin, menuai badai’. Ketika masuk dalam lapangan ‘sebab-akibat’, tetapi bagaimana dengan lapangan ‘tanggung-jawab’? The word “responsibility” is surprisingly modern. […] The original philosophical usage of “responsibility” was political (see McKeon, 1957). This reflected the origin of the word. In all modern European languages, “responsibility” only finds a home toward the end of the eighteenth century. This is within debates about representative government, that is, government which is responsible to the people.[i] Kutipan ini disampaikan untuk lebih menegaskan bahwa soal ‘tanggung-jawab’ itu sebenarnya ‘khas manusia’, sik-zoon politikon.

Keranjingan dan bahkan sudah menjadi salah satu pilar rejim, bertahun terakhir kita melihat bagaimana ‘sandera kasus’ itu telah berkontribusi besar dalam menghancurkan ‘dunia pertanggung-jawaban’ ini. Apa yang disebut sebagai tanggung-jawab seakan semakin melenyap dalam ranah publik. Ujungnya, semau-maunya. Seperti dalam dunia mafioso, yang berkembang bukanlah sebuah tanggung jawab, tetapi loyalitas, kesetiaan. Apa yang disebut tanggung jawab itu semata adalah tertuju pada atasan, bukan pada tugas, apalagi pada khalayak kebanyakan. Tanggung jawab kepada khalayak kebanyakan akan ‘diganti’ melalui bermacam sihir yang ditebar. Tak jauh-jauh amat dari jaman feudal-kerajaan, dan jelas bukan di ranah representative government, that is, government which is responsible to the people seperti kutipan di atas.

Tidak mengenal tanggung jawab, semau-maunya, adalah soal akumulasi kuasa. Dari bermacam pemberitaan, kitapun bisa bertanya, apakah akumulasi kuasa yang ugal-ugalan itu adalah akibat dari laku ugal-ugalannya akumulasi kekayaan, atau sebaliknya? Jika soal tanggung jawab ini kita bicarakan dengan kebebasan, maka tiba-tiba saja kita akan bicara soal ‘batas’. Kebebasan yang menemui ‘batas’-nya ketika kita ikut bertanggung-jawab pula terhadap ‘yang lain’. Levinas menyampaikan hal ini ketika mendalami peristiwa pertemuan tatap-muka, face to face.

Hikayat rent seeking activity di republik paling tidak sudah mengakar sejak 50 tahun lalu. Dari beberapa studi itu dimulai secara skematis dan massif terkait dengan hak pengelolaan hutan. Atau bisa dikatakan, kapitalisme kroni-lah yang menjadi dinamika dominan dalam proses akumulasi kekayaan itu. Keserakahan dalam perburuan rente-lah yang seakan tidak pernah bisa dikendalikan selama 50 tahun ini. Dan bertahun terakhir, itu seakan ‘dilembagakan’ untuk menjadi salah satu pilar utama rejim. Khalayak bilang, bagi-bagi lahan basah. Termasuk juga di sini tentu pelemahan lembaga-lembaga pengawasnya. Satu-satunya ‘lembaga pengawas’ adalah pemimpin tertinggi, dan dengan itulah kemudian dimainken dalam genderang ‘sandera kasus’. Hasilnya? Jadilah sik-pemimpin tertinggi masuk sebagai finalis pemimpin terkorup sedunia! Dan bisa dibayangkan juga bagaimana korupnya gerombolannya. Cerita selanjutnya? Seperti dikatakan Thomas Hobbes dalam Leviathan (1651), hasrat akan kuasa itu tidak hanya dibawa sampai ajal menjemput, tetapi adalah juga untuk mengamankan apa-apa yang sudah diperolehnya.

Politik yang ada di ‘bangunan atas’ itu menjadi gagal-total dalam ikut mempengaruhi bagaimana ‘kekayaan sebaiknya dibagi’. Politik justru sama sekali menjadi tidak berdaya menghadapi keserakahan para pemburu-rente itu. Ketika melalui demokrasi khalayak kebanyakan memperjuangkan keadilan dalam ‘pembagian kekayaan’ maka segera saja langkah-langkah fasisme bisa-bisa menjadi pilihan ‘jalan gampang’. Harold J. Laski dalam The State in Theory and Practice (1935) sudah menegaskan hal itu. Maka semakin dirasakan bahwa fasisme itu akhirnya bisa dihayati sebagai mafioso tingkat negara. Itulah mengapa dirancang supaya lembaga yang pegang senjata dan atau pentungan itu tidak terlalu lama dipimpin oleh orang yang sama. Terlalu banyak godaannya. *** (25-04-2026)

[i] https://iep.utm.edu/responsi/