1980. Krisis vs Krisis
26-05-2026
Bukan Kramer vs Kramer (1979), tetapi krisis vs krisis. Bukan di ranah ‘privat’ tetapi di ranah kuasa negara. Negara yang sebenarnya selalu saja ada kemungkinan kehancurannya, berkeping-keping. Negara, terlebih lagi seperti diistilahkan oleh Driyarkara sebagai juga menegara. Menegara yang selalu dihadapkan pada bermacam kemungkinan, termasuk di dalamnya pilihan-pilihan dalam merespon kemungkinan-kemungkinan itu. Maka tidak hanya manusia yang ada dalam bayang-bayang Being-towards-death seperti dikatakan oleh Heidegger, bisa dibayangkan pula hidup bersama dalam menegara-pun bisa saja selalu mengarah pada (kemungkinan) kehancuran-kematiannya.
Maka menjadi penting bagaimana respon terhadap kemungkinan kehancuran itu, terlebih ketika kemungkinan itu membesar dalam situasi krisis. Pengelola negara semestinya menjadi salah satu actor penting dalam membangun respon tersebut. Tidak hanya dalam krisis sebenarnya, tetapi juga dalam menghadapi bermacam tantangan di depan. Atau katakanlah dalam terminology Toynbee, sebagai salah satu ‘minoritas kreatif’. Minoritas kreatif yang responnya terhadap tantangan akan ditiru oleh khalayak kebanyakan. Dengan ini pula bisa dibayangkan apa ‘syarat’ sehingga khalayak kebanyakan akan meniru? Salah satu faktor penting adalah ‘bisa dipercaya’ atau katakanlah mempunyai kredibilitas. Kredibilitas sebagai serapan kata asing dengan asal katanya dari credo, percaya.
‘Yang bisa dipercaya’ dalam nuansa kosmosentris, teosentris, dan antroposentris tentu akan berbeda dalam bermacam penampakannya. Dalam nuansa antroposentris yang akan terlibat dengan bermacam keterbatasannya, ‘yang bisa dipercaya’ itu juga akan bersinggungan juga dengan ‘batas’, atau katakanlah ‘terukur’. Karena itu bisa ‘diperdebatkan’. Atau jika kita bicara ‘politik riil’ dimana itu berarti adalah ‘sesuatu yang masih bisa dicapai’, kredibilitas atau ‘yang bisa dipercaya pada sebuah batas tertentu’ menjadi penting. Akan berbeda ketika kita bicara tentang ‘politik ideal’, yang mungkin saja tentang ‘masyarakat adil-makmur berdasarkan PS’ akan diulang-ulang dibicarakan. Ada leitstar -bintang penuntun, dan ada tempat dimana kita berpijak, ruang antara-nya adalah lapangan ‘politik riil’ berdenyut dalam panas-dinginnya. Itulah mengapa setelah proses pemilihan umum itu selesai, sebaiknya bermacam relawan itu dibubarkan saja. Mengapa? Karena sebenarnya mereka hanya punya satu leitstar, memenangkan pemilihan, titik. Dan bagaimana jadinya menegara di rentang penggunaan kuasa setelah pemilihan jika berjalan tanpa leitstar -katakanlah, sebagai bagian dari ‘elan vital’-nya? Bertahun-tahun terakhir kita mendapat pelajaran berharga tentang hal itu.
Ketika terlalu demen bicara tentang ‘hal-hal besar’ komplit dengan segala bahasa tubuhnya -entah itu ‘di-blondrok-é / dijerumuskan, atau memang begitu adanya, maka bisa saja tiba-tiba ‘kehilangan’ bermacam momentum dalam ‘politik riil’-nya, dan lebih parah lagi, gagal dalam membangun kredibilitas. Akibatnya? Perlahan dinamika ‘politik riil’ itu telah bergeser, atau parahnya lagi, ditabuh oleh ‘kepentingan lain’. Sibuk bicara soal ‘masyarakat adil-makmur’ tetapi lupa bahwa itu semua butuh tahap-tahapnya. Tahap-tahap yang mestinya dibangun-disambung oleh sebuah kredibilitas.
Hari-hari ini terberitakan bagaimana krisis di era SBY berhasil diatasi dan pemerintahan sekarang ingin mendapat masukan dari beberapa petinggi di era itu. Tetapi yang sering dilupakan, pagi-pagi di hari-hari pertama, SBY sudah menaruh perhatian besar tentang (potensi) ‘matahari kembar’. Lihat misalnya terkait dengan posisi Penglima TNI saat itu. Dan pengalaman itulah yang secara tidak langsung telah dibagikan SBY jauh sebelum situasi seperti sekarang ini berkembang seakan tanpa kendali lagi. Atau katakanlah, saat menghadapi krisis saat itu, bagian dalam internal pemerintahan (SBY) tidak mengalami krisis secara ‘internal’. Jadi tidak masuk dalam cerita krisis vs krisis. Bahkan sebenarnya pemerintahan SBY dulu itu semestinya berterimakasih terhadap partai di luar pemerintahan, saat itu diujung-tombaki oleh PDIP. Jelas ada di luar, sekeras apapun tetapi jelas tidak plintat-plintut ada di belakang dan selalu siap menusuk dari belakang, menjerumuskan dengan bermacam dorongan supaya masuk ‘jurang’.
Dengan adanya oposisi itu maka seakan saja selalu ada pengingat akan Being-towards-death, kemungkinan akan ‘matinya rejim’. Dengan selalu dihadapkan oleh kemungkinan ‘kematian’-nya maka dorongan untuk bersikap ’otentik’ di depan bermacam pilihan itu akan semakin kuat pula. Salah satunya adalah menjadi berani dengan stamina tinggi menggeluti hal timbang-menimbang. Mungkin akan dibingkai sebagai sik-peragu, tetapi sejarah mencatat itu lebih dari soal ragu-ragu atau tidak. Dan jika ditanya hari-hari ini, mengapa SBY santai-santai saja dibingkai sebagai sik-peragu? Mungkin jawabannya, daripada dibingkai sebagai sik-monster … *** (26-05-2026)
1981. Tidak Masalah Kucing Hitam atau Putih, Asal ...
28-05-2026
Bagi para pemburu rente dan ‘derivatif’-nya, tidak masalah pimpinan tertinggi itu sukanya baca komik atau baca buku ‘berat-berat’, sejauh perburuan rentenya tidak diganggu. Lebih-lebih jika diberi kesempatan memperlebar sayap-sayapnya. ‘Kekuasaan’ tidak hanya dihasrati sampai ajal menjemput, tetapi terutama untuk merawat atau mempertahankan apa-apa yang sudah dinikmatinya, atau yang sudah di tangan. Sejarah perburuan rente atau rent seeking activities di republik berkembang paling tidak sejak 50 tahun lalu, melalui dunia konsensi hasil hutan. Bisa dibayangkan kemudian ini berkembang menjadi ‘oligarki sultanistik’ yang kemudian berkembang terus menjadi ‘oligarki penguasa kolektif’, setelah ‘sik-sultan’ lengser.
Selama 50 tahun itu, rent seeking activities terus berkembang dengan bermacam ‘derivatif’-nya. Macam-macam, tetapi intinya seakan sudah menjadi satu ‘kelas’ tersendiri. Kalau dulu pada awalnya sebagai ‘budak’-nya ‘sik-sultan’ bapak pembangunan itu, pemimpin tertinggi, sekarang sudah terbalik, pemimpin tertinggi harus menjadi ‘budak’. Budak yang bahkan merasa bukan siapa-siapa jika tidak didukung oleh ‘kelas’ pemburu rente dan ‘derivatif’-nya. Atau jelasnya, oleh kelas ‘oligark penguasa kolektif’. Relasi-relasi ‘kekuatan produksi kekayaan’ itu kemudian menjadi tuan yang sewenang-wenang dalam menentukan apa-apa yang ada di ‘bangunan atas’, termasuk politik tentunya. Bahkan juga lembaga-lembaga pendidikan dan keagamaan.
Maka sebagai ‘budak’-nya kelas ‘oligark penguasa kolektif’, sik-pemimpin tertinggi sebagai yang ada di ujung dalam pengelolaan negara, ada satu syarat mutlak yang tidak boleh ‘dilanggar’, ia tidak boleh mempunyai akar kuat di khalayak kebanyakan. Makanya Gus Dur dan Megawati itu ‘dipaksa’ untuk membagi rentang waktu 5 tahun jadi dua, supaya akar kuat-nya tidak semakin kuat jika genap 5 tahun, misalnya. Apalagi selama dua periode, sepuluh tahun. Atau bisa dikatakan, ‘hantu’ sebenarnya adalah ‘prakondisi sosial’.
Ada pelajaran dari perjalanan USSR menjadi Russia dari sudut ke-oligarkiannya Jeffrey Winters. Katakanlah selama USSR, oligarkinya adalah jenis ‘oligarki panglima’, dan dengan glasnost dan perestroika, Rusia kemudian bersahabat dengan ‘oligarki penguasa kolektif’, yang memuncak di era Yeltsin. Ketika Putin naik, perlahan kaum oligark itu di-disiplinkan, dan akhirnya jadilah ‘oligarki sultanistik’. Bagaimana Putin berhasil menggeser tipe oligarki itu? Dengan lama di KGB Putin sangat paham tentang sepak terjang kaum oligark itu, komplit dengan segala kenakalannya. Dan dengan semua ‘kekuatan kekerasan’ ada di tangan maka Putin tidak hanya mengeliminir kemungkinan adanya ‘matahari kembar’ tetapi juga mempunyai daya tawar tinggi ketika berhadapan dengan ‘oligarki penguasa kolektif’. Selain itu, faktanya yang disebut sebagai ‘oligarki penguasa kolektif’ itu umurnya masihlah ‘muda’, sangat muda jika dibandingkan dangan umur KGB.
Tetapi lain ladang lain belalang, ‘oligarki penguasa kolektif’ di republik tetaplah tidak bisa menghilangkan ‘archetype’ terkait dengan hubungan patron-klien. Atau katakanlah, ‘relasi-relasi kekuatan produksi khas mereka’ tetaplah di rasa ada dalam ‘pakta dominasi sekunder’. Maka kemana itu akan dicantholkan, akan digantungkan pada ‘pakta dominasi primer’-nya, dengan tetap ‘di-dalam negeri’ sebagai ‘oligarki penguasa kolektif’? Ketika ‘sik-sultan’ sudah tidak ada? Bagaimana ‘pakta dominasi primer’ menyikapi ‘rejeki nomplok’ ini? Dan dalam dunia semakin ‘multi-polar’, bagaimana dengan ‘pakta dominasi primer’ lainnya? Dan bagaimana sikap mereka jika ada yang ingin menggeser ‘oligarki penguasa kolektif’ kembali menjadi ‘oligarki sultanistik’ seperti jaman old? Atau a la Putin? A la Chaves? *** (28-05-2026)




1982. Kecanduan
29-05-2026
Apakah soal kecanduan adalah masalah nature atau nurture? Nature dalam arti memang dari sono-nya sudah punya bakat kecanduan. Sedangkan nurture terkait dengan faktor lingkungan. Bahkan dalam studi epigenetic faktor dari sono-nya itu bisa berubah karena faktor lingkungan dan diturunkan pula. Di otak, kecanduan ini akan melibatkan dopamine yang akan dikeluarkan oleh ‘area atau pusat senang-senang’ di otak. Ada studinya terkait dengan hal ini. Tetapi dalam kesempatan ini akan lebih pada soal nurture, meski bisa saja dalam dunia intelijen akan didukung dengan ‘studi DNA’ untuk melihat kuat atau tidaknya bakat kecanduannya. Terlebih ketika bicara di ranah kuasa negara dimana ada pertaruhan sangat besar di situ.
Tidak sedikit contoh di kalangan elit atau ‘calon’ elit dalam ranah kuasa negara soal kecanduan ini dimainken. Tidak hanya langsung pada yang bersangkutan, tetapi juga lingkaran dekatnya, katakanlah anggota keluarganya. Macam-macam kecanduan yang dimainken, dari soal kekayaan bahkan juga soal kuasa, narkotika dan obat-obatan, judi, narsis-narsis-an, bahkan sampai seks. Kasus Epstein Files yang menggegerkan itu tidak lepas juga bagaimana kecanduan dimainken, dalam hal ini kecanduan akan seks. Mengapa susah-susah membuat ‘lingkungan’ yang menjerumuskan sehingga terperangkap dalam sebuah kecanduan? Mudah ditebak, sandera kasus. Lihat bagaimana dalam Epstein Files itu adalah juga soal foto-foto ‘terlarang’, belum soal video jika ada. Kata Manuel Castells di penghujung abad-20 (The Power of Identity, 1997) di seberang Revolusi Informasi sana akan ada senjata ampuh dalam politik yang akan berkembang pesat: politik skandal. Bahkan saat itu belumlah berkembang sosial-media.
Wilhelm Reich (1897-1957) seorang pengikut Freud dan menjadi saksi hidup juga bagaimana fasisme Nazi berkembang, berpendapat bahwa eksploitasi ketidak-sadaran (kolektif) itulah yang membuka pintu fasis untuk berkembang. Ketidak-sadaran dimana id (berprinsip kesenangan) ada di dalamnya. Paulo Freire membedakan kesadaran sebagai kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Selangkah lagi sebenarnya kesadaran naif bisa melangkah ke kesadaran kritis, tetapi jika gagal dan jika memakai analisis Reich di atas tentang eksploitasi ketidak-sadaran, justru fanatisme-lah yang berkembang. Dalam kesadaran naif ada kecenderungan menyalahkan diri sendiri atau justru menyalahkan yang lain di luar diri, karena memang belum sampai pada pemahaman yang ‘menyeluruh’. ‘Kecanduan’ menyalahkan pihak lain dalam situasi tertentu, misalnya porak-poranda akibat Perang Dunia I, termasuk juga segala ‘kehinaan’ akibat kekalahannya, akhirnya terbukti menjadi salah satu ‘pondasi’ dari fasisme Nazi doeloe.
Holocaust adalah salah satu eposide terkelam saat itu, dan itu menurut Hannah Arendt berangkat dari ketidak-berpikiran yang kemudian di-istilahkan di ujungnya sebagai banality of evil itu. Ke-tidak-berpikir-an kolektif yang dengan telak telah meminggirkan super-ego (berprinsip moralitas) dan (terlebih) ego (berprinsip realitas) yang akan lekat dengan rasio atau hal timbang-menimbang. Bagaimana jika saat Hitler naik saat itu sosial-media telah berkembang via jaringan digital internet?[1] Saat itu yang dominan adalah modus komunikasi man-to-mass melalui radio, surat kabar, film, dan perlahan mulai menyebar: televisi. Sebagai ‘contoh kasus’, pernak-pernik kasus ijazah palsu bisa menjadi pelajaran, bagaimana satu pihak nampak dengan telanjang sering lebih mengaduk-aduk emosi, termasuk para buzzer-nya, sedang yang ingin membongkar lebih lekat dengan nalar atau hal timbang-menimbang, sekaligus banyak pihak menghimbau untuk sik-pemegang ‘ijazah’ itu mau melakukan sesuatu yang berprinsip pada ‘moralitas’ seperti berperilaku negarawan, misalnya. Maka kita sangat berterimakasih terhadap trio RRT (sekarang tinggal RT saja) dan kawan-kawan, juga Bonjowi dan Bonatua Silalahi serta Pak Taufiq cs dengan gugatan CLS di Solo itu, mereka -sadar atau tidak, telah ‘menjaga kewarasan’ dan dengan itu pula ‘gaya-gaya fasis’ menjadi tidak mudah lagi untuk semau-maunya. Tentu ini perlu keberanian dan stamina tinggi. Dan tentu pula perlu pihak-pihak lain untuk ‘ikut bermain’ di ranah-ranah lainnya.
Kembali ke hal ‘kecanduan’ dimana di atas sudah disinggung bagaimana kecanduan itu bisa ada di tingkat individu atau kolektif. Yang sebenarnya ujungnya tidaklah jauh berbeda, berkembangnya ke-tidak-berpikir-an (terkait ego) dan semakin jauh dengan prinsip-prinsip moralitas (terkait super-ego). Ego yang semakin lemah sehingga ‘prinsip realitas’ juga semakin lemah, hidup seakan ada dalam angan-angan saja. Jika bicara ideologi-pun menurut si-Bung, ideologi akhirnya hanya menjadi ‘ideologi kenang-kenangan’ saja. Atau inginnya menjadi ‘pemimpin sosialis’ tetapi penghayatannya ternyata abracadabra, sim-sa-la-bim. Sedang ‘kecanduan’ atau ‘mabuk’ apa ya …? Kok jadinya malah super-semrawut seperti ini. Semrawut dalam berpikir bahkan dalam berimajinasi, semrawut dalam integritas sehingga korupsi di depan mata-pun di-diamkan, seakan ‘evil atau iblis’ semrawut itu sudah menjadi banal saja. *** (29-05-2026)
[1] Tetap saja ‘wajah janus’ akan ada, misalnya terkait dengan ‘skandal Cambridge Analytica’ kira-kira sepuluh tahun lalu
