2069. Amatiran di Depan Ketidak-pastian

02-09-2026

Ada yang ‘pasti’ dalam hidup bersama republik, apa-apa yang tertulis dalam konstitusi. Yang ‘tidak pasti’ adalah menginterpretasikannya, juga pelaksanaannya. Tetapi tidak hanya itu, tantangan situasi yang dihadapi semakin menggendong ketidak-pastian juga. Semakin hari semakin sulit diprediksi. Ketika pengelola negara ada di ‘ruang-antara’ antara amanat konstitusi dan situasi yang terus berubah, apa yang mesti dilakukan? Pertama-tama sebaiknya membuat diri sebagai ‘yang pasti’ lebih dahulu, terutama dalam menginterpretasi amanat konstitusi. Bisa dibantu dengan ideologi atau pengetahuan. Yang kedua adalah dalam hal pelaksanaan, dimana syarat mutlaknya adalah mampu dan mau membedakan antara ‘yang publik’ dan ‘yang privat’. Ketika tidak mampu membedakan kedua hal tersebut maka bola salju ke-amatiran-pun akan menggelinding cepat.

Sebenarnya judul tulisan maunya adalah: “Sebaiknya Survei Elektabilitas Dilarang”. Maksudnya, setelah pemenang pemilu dilantik, suvei-survei terkait dengan elektabilitas dilarang untuk dipublikasikan sampai katakanlah 3-4 tahun mendatang. Tentu partai atau siapapun boleh melakukan survei elektabiltas kapan saja untuk kepentingan ‘internal’, tetapi apapun itu republik perlu ‘masa tenang dalam rentang penggunaan kekuasaan’. Sedangkan survei elektabilitas itu secara telanjang ada dalam ranah ‘perebutan kuasa’. Survei kepuasan terhadap tingkah laku pemenang pemilihan tentu bisa dilakukan kapan saja, sebagai bagian dari cek-ricek ‘penggunaan kuasa’, selain berfungsinya oposisi tentunya. Dan suara-suara kritis dari masyarakat sipil, media massa.

Terlebih dalam komunitas dengan power distance index tinggi (Hofstede), dimana dalam komunitas itu power di atas sebagian besarnya akan dihayati sebagai baik-baik saja. Cenderung tidak rèsèh terhadap perbedaan power (termasuk perbedaan power akibat akumulasi kekayaan?). Maka perlu upaya ‘lebih’ untuk melakukan cek-ricek terhadap bagaimana kuasa digunakan oleh sik-pemegang kuasa. Untuk itu tidak usahlah ‘diganggu’ oleh hal yang semestinya ada dalam ranah ‘perebutan kuasa’ itu. Ranah ‘perebutan kuasa’ yang sudah dengan susah payah ‘dikandangi’ dalam proses pemilihan umum, komplit dengan rentang masa kampanyenya.

Machiavelli dalam Sang Penguasa pernah menyampaikan bahwa soal ‘merebut kuasa’ itu bisa berbeda dengan saat ‘penggunaan kuasa’. Karena dalam ‘penggunaan kuasa’ diperlukan virtu, dalam arti kemampuan untuk menghadapi situasi yang berubah-ubah. Ketergangguan membangun kemampuan sik-virtu ini bisa datang dari survei-survei elektabilitas itu, karena kemudian seakan menggeser ke ranah ‘perebutan kuasa’ yang tantangan di depannya cuma satu, merebut kuasa atau memenangkan pemilihan. Dan akhirnya yang mampu ‘menjawab’ situasi yang berubah-ubah itu adalah justru kuasa di luar pemenang pemilihan, macam-macam itu, oligarki misalnya.

Atau pemenang pemilihan kemudian semakin nampak bahwa mereka itu amatiran saja. Yang dipikirkan hanya memenangkan (lagi) pemilihan berikutnya. Akhirnya, salah satunya menjadi mudah ditipu. Karena hasrat menjadi lebih kuat dari virtu. Apalagi jika ‘kurang pengalaman’ seperti sik-T pokoknya ada itu. Diiming-imingi jabatan wapres misalnya, kayang atau koprol-pun akan dijalankan. Aèng-aèng saja. Di-ti-pu, cuk … Atau menjalankan kuasa layaknya sedang kampanye saja. Nuansa kampanye seakan tanpa ujung lagi.

Maka syarat mencukupi supaya tidak amatiran dalam penggunaan kuasa salah satunya adalah soal virtu seperti disebut Machiavelli di atas: mampu mengantisipasi situasi yang terus berubah, gouverner c'est prévoir, to govern is to foresee. Saran Machiavelli terkait bagaimana menghadapi penjilat di sekitar bisa sebagai pintu masuk. Machiavelli menyarankan pada Sang Pangeran supaya mengatakan dengan jelas bahwa siapa saja yang menyampaikan kebenaran tidak akan dipandang sebagai yang sedang menyerang dirinya. Ada dua hal bisa dicapai, pertama kebenaran termasuk bermacam situasi yang terus berubah bisa sampai, dan kedua, perlahan penjilat yang selalu ABS (asal bapak senang) itu akan mendapat lawan tangguh. Maka, ketika pejabat selalu nyinyir terhadap pengkritiknya, atau bahkan memojokkan siapa-siapa yang sedang menyampaikan kebenaran, itu by nature atau by nurture? Para ‘machiavellis’ pasti paham tentang hal ini. Makanya, jangan amatiran, cukBoleh dong kita bicara seperti itu, sebab ketika ketidak-pastian semakin membesar tetapi direspon secara amatiran, kita-kitalah justru yang pertama-tama akan merasakan akibat buruk-nya. Semakin kesulitan, semakin miskin saja. Bukan mereka-mereka yang amatiran itu … *** (02-09-2026)

2070. Fanatisme Program

03-09-2026

Program merupakan kata serapan bahasa asing, yang dari asal katanya akan bersinggungan dengan ke-publik-an, dideklarasikan ke publik. Artinya sebuah program semestinya akan terbuka untuk di-evaluasi (oleh publik). Bahkan jika itu dilihat dari ilmu manajemen sekalipun. Tetapi bagaimana jika sebuah program berjalan dalam aura fanatisme? Fanatik adalah juga serapan bahasa asing, fanaticus, yang salah satunya bersinggungan dengan kegilaan. Menurut Winston Churchill, fanatik adalah someone who can't change his mind and won't change the subject.

Paulo Freire membedakan kesadaran menjadi kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Perbedaannya dalam menyebut ‘masalah’, kemiskinan misalnya, kesadaran magis akan mengatakan bahwa itu adalah nasib, sedangkan pada kesadaran naif itu adalah soal orangnya. Pada kesadaran kritis mulai bisa melihat, jangan-jangan itu akibat adanya struktur-struktur yang memiskinkan. Dalam pendidikan penyadaran, Freire ingin mengajak untuk mampu mencapai ke kesadaran kritis. Semestinya setelah berkembangnya kesadaran naif, langkah selanjutnya adalah masuk dalam kesadaran kritis. Sayangnya, banyak yang justru masuk dalam kesadaran fanatik, dan ini ditemukan banyak di kota-kota besar.

Menyusun dan melaksanakan ‘program-program sosialistis’ itu tidak mudah. Pengalaman paling tidak dua ratus tahun terakhir menunjukkan hal tersebut. Mengapa tidak mudah? Karena kalau memakai ‘peta kesadaran’ Paulo Freire di atas, itu akan melibatkan ‘kesadaran kritis’. Sosialisme jelas bukan soal nasib, dan juga bukan soal ‘maksud baik’ seperti pada ‘sosialisme utopia’ doeloe. Jika bicara soal kemiskinan, sosialisme akan bertanya apakah ada struktur-struktur yang memiskinkan? Dan siapa yang mempunyai ‘waktu lebih’ untuk mendalami hal ini? Mau dibuat P3S (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Sosialisme) dan kemudian ditatarkan pada setiap hidung warga-pun tidak akan menjadikan warga negara terus mampu melihat struktur-struktur yang memiskinkan itu. Yang seperti ini hanya bisa dilakukan pada kelompok-kelompok atau komunitas kecil.

Tidak mengherankan jika kemudian ada yang menyimpulkan bahwa perlulah ‘partai pelopor’. Dan sebenarnya juga, katakanlah, perlu juga pemberdayaan komunitas-komunitas ‘basis’. Atau katakanlah, perlu diperhatikan ‘prakondisi politis’ dan ‘prakondisi sosial’-nya. Bagaimana dengan ‘prakondisi teknis’-nya? Apa yang terjadi dua tahun terakhir terkait pelaksanaan ‘program unggulan pemerintah’ sayangnya justru dalam prakondisi teknis ini bermacam evil justru menampakkan diri. Banyak faktornya, dalam kesempatan ini lebih dilihat pada diri sik-yang-punya-maksud-baik itu. Dan melalui bahasan Paulo Freire di atas, itu dikarenakan justru yang berkembang adalah ‘kesadaran fanatik’. Semestinya berkembang ke kesadaran kritis termasuk juga segala imajinasi yang dilahirkan. Termasuk imajinasi tentang bagaimana sesuatu itu akan dilaksanakan. Tetapi ketika yang berkembang berbelok ke kesadaran fanatic, maka tidak hanya can't change his mind and won't change the subject, seperti dikatakan Churchill di atas, tetapi juga menjadi gagap ketika ditanya soal detail masalah teknis. Pokoknya ada, demikian kata kasarnya. Dan karena kesadaran fanatic itu masih ada dalam ‘ranah’ kesadaran naif maka masih saja sering bicara soal ‘orang’-nya, perlahan semakin nampak saja tidak ada kemampuan untuk membedakan mana ‘yang privat’ dan ‘yang publik’. Amatiran-lah yang kemudian akan terhayati oleh kebanyakan khalayak. Atau, sama saja: rusak-rusakan-nya. *** (03-09-2026)

2071. Peradaban a la Sik-J

04-09-2026

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Budaya sendiri dari kata Sanskerta buddahyah, bentuk jamak dari buddhi atau akal. Dalam bahasa Inggris culture asal katanya dari colere, yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Sedangkan peradaban atau civilization biasanya dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah, seperti: kesenian, ilmu pengetahuan, serta sopan santun dan sistem pergaulan yang kompleks, dalam suatu masyarakat dengan struktur kompleks. Juga untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks.[1]

Sovereign is he who decides on the state of exception” demikian dikatakan Carl Schmitt lebih seratus tahun lalu. Bagaimana jika kemudan ‘dibalik’: akan ‘lebih berdaulat’ jika ada dalam situasi exception? Dan bagaimana jika itu digabungkan dengan machiavellisme? Itulah sebenarnya dasar strategi di belakang sik-J yang dimainken dalang-dalangnya. Republikanisme (yang sebenarnya ingin dibela Machiavelli) dihancurkan melalui cara-cara seperti saran-saran Machiavelli pada Sang Pangeran, dan itu kemudian dimainken dalam ‘situasi darurat’ sehingga semakin nampak siapa yang berdaulat: sik-‘raja’! Dan peradaban seperti apa yang akan berkembang di bawah ‘sihir kekuasaan’ seperti itu? Terlebih dalam komunitas dengan power distance index tinggi?

Ketika republikanisme menjadi retak-hancur maka pengalaman 12 tahun terakhir ini semakin nampak bahwa apa yang namanya publik itu semakin dianggap tidak ada. Terus saja dipecah dan diadu-domba. Intinya, kekuasaan menjadi semau-maunya, semakin ugal-ugalan. Bahkan sik-J-pun kemudian masuk sebagai finalis terkorup se-dunia! Keugal-ugalan ini, korupsi yang sungguh gigantis ini, disebarnya segala kenikmatan bagi lingkaran dekat dan kroni-kroninya, pada ujungnya peringatan Hobbes dalam Leviathan semakin nyaring: kekuasaan tidak hanya akan dihasrati sampai mati tetapi juga untuk melindungi apa-apa yang sudah ditangan, apa-apa yang sudah dinikmati. Akhirnya bandul pendulum kekuasaan itu diayunkan sampai di ujung ekstremya untuk membangun benteng perlindungan bagi segala kenikmatan yang sudah di tangan.

Politik-pun menjadi kejam dan kasar, semakin jauh dari keadaban publik. Tidak hanya itu, sesuai ‘pakem’ mereka, ‘situasi darurat’-pun terus dipelihara dan akhir-akhir ini seakan semakin dipompa lagi. Salah satu ‘situasi darurat’ adalah seakan hidup bersama khususnya ranah politik terus saja ditabuh dalam irama ‘perebutan kuasa’. Juga tentu ketika preman-preman mulai dibangunkan. Lembaga-lembaga negara, pejabat-pejabat negara di sana-sini justru kadang juga menampakkan diri wajah premannya. Mulai dari preman verbal sampai sungguh nampak dalam ketelanjangannya. Menjilat-pun sudah tidak malu-malu lagi, vulgar.

Bagi para ‘machiavellis’ akan sangat paham bahwa benteng terbaik adalah jangan sampai dibenci rakyat. Atau bisa juga dibaca, jangan sampai menjadi yang paling dibenci. Maka tidak mengherankan bahkan sejak hari pertama proyek monsterisasi mulai dijalankan. Jelasnya, ingin mengatakan pada publik bahwa yang di depan itu adalah monster yang patut dibenci lebih dari ‘saya’ -sik-J. Maka mulailah operasi-operasi dijalankan, terutama bagaimana bahasa verbal komplit dengan gestur-gesturnya justru akan mengundang kebencian. Caranya? Adaaa aja … Termasuk bermewah-mewah ber-acara ulang tahun bawahannya itu, dan kemudian (sengaja) diunggah.

Jika dibaca pelan-pelan ‘definisi’ peradaban yang disampaikan Koentjaraningrat di awal tulisan, maka hampir semua hal-halnya bersinggungan dengan ‘tahu batas’. Bahkan jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan-pun itu maju karena kemampuan menghadirkan batas. Apalagi jika bicara tentang ‘sistem negara’. Termasuk juga soal ‘sopan santun’ dan sekitarnya. Dan peradaban a la sik-J seperti apa yang akan berkembang jika olah kuasa menjadi ugal-ugalan tak tahu batas lagi? Ijazah dipalsukan, surat keterangan kesetaraan abal-abal, peraturan ditelikung, bohong tak tahu batas lagi, suka main raja-raja-an kayak anak kecil saja. Korupsi menggila, lembaga negara dihancurkan, lembaga peradilan jadi compang-camping kronis. *** (04-09-2026)

[1] Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, hlm. 9-10

2072. Moratorium MBG, Mumpung ...

05-09-2026

Serial TV CSI Season 6 Episode 6 ditutup dengan kutipan yang disampaikan Gil Grissom pada Sheriff, kutipan dari Oscar Wilde (1854 – 1900): “Ambition is the last refuge of the failure”. Jawaban itu muncul ketika Sheriff -setelah dibantu Grissom memenangkan kasus di pengadilan, menawarkan bantuan jika Grissom punya ambisi tertentu terkait dengan promosi jabatan. Bagi penggemar serial CSI tersebut tentu akan akrab dengan karakter Grissom sebagai ilmuwan. Setelah mengutip Oscar Wilde di atas, Grissom menutup episode tersebut dengan : ”I am fine. Thanks.” Kutipan dan konteks di atas tiba-tiba saja seakan langsung bersinggungan dengan tulisan ini yang sedang cari-cari ‘kata pembuka’-nya. Judul ‘lengkap dari tulisan semestinya Moratorium MBG, Mumpung … (maksud baik dari program masih bisa ‘diselamatkan’).

Jika kita membayangkan alam pikir Grissom, lalu dimana sebaiknya bicara soal kegagalam atau kesalahan? Jika Grissom adalah sebuah ‘lembaga’ maka yang namanya ‘ambisi’ itu bisa dibayangkan sebagai ‘prakondisi politis’. Dan masih perlulah ‘prakondisi teknis’ dan ‘prakondisi sosial’. Sebagai ilmuwan, ‘prakondisi sosial’ pertama-tama adalah peer group dalam ranah keilmuannya. Lebih luas seperti ada dalam film tersebut adalah ketika harus bersaksi di pengadilan sebagai ahli forensic. Maka bisa dibayangkan bagi Grissom sebagai ilmuwan, kesalahan pertama-tama adalah soal metode, soal ‘prakondisi teknis’. Ketika menghadapi sebuah ‘kesalahan’ atau bahkan ‘kegagalan’ pertama-tama adalah memeriksa kembali metode yang digunakan. Hal kontras jika kita bandingkan dengan ahli serangga di pihak lawan dalam pengadilan tersebut, yang membuat ‘prakondisi politis’ sebagai ‘segalanya’ sehingga untuk memenangkan kliennya ia kemudian mengotak-atik metode pembuktian yang melenceng dari kaidah ilmiah. Grissom mengalahkan ahli tersebut di pengadilan dengan membuktikan bagaimana metode dimanipulasi, dan akhirnya lawan Grissom tersebut ditangkap karena sumpah palsu.

Hari-hari ini bisa kita rasakan mau bicara soal sosialisme, kapitalisme, neoliberalisme, state capitalism boleh-boleh saja. Sebagian besar warga negara sebenarnya tidak peduli dengan istilah-istilah itu, wajar-wajar saja. Dan lapis yang menaruh perhatian lebih dari istilah-istilah itupun sudah tidak alergi-alergi amat, dan siap juga adu argumentasi. Artinya apa? Artinya dari sisi ‘prakondisi politis’ sudah ada ruang-ruang luas untuk menerapkan ‘ambisi’ masing-masing. Masalah utamanya adalah di ‘prakondisi teknis’ dan dari sinilah sebenarnya ‘prakondisi sosial’ akan membangun responnya. Atau jika ingat ungkapan Deng Xiao Ping, mau pilih kucing hitam atau putih, jangan lupa ‘prasarana pendukung’-nya. Jangan sampai memakai hitamnya kucing atau putihnya kucing sebagai tempat berlindung dari suatu kegagalan.

MBG yang diklaim sebagai salah satu program ‘sosialistis’ sampai sekarang menjadi terlalu banyak compang-campingnya, dan bagi pendukung ide sosialisme, ini bukan hanya soal berhasilnya sebuah program, tetapi perlahan menyelusup kekhawatiran akhirnya sosialisme di republik justru hanya akan jadi bahan tertawaan. Maka judul lengkap tulisan ini sebenarnya diteruskan dengan Mumpung … maksud baik dari program masih bisa ‘diselamatkan’. Moratorium MBG kemudian tidak hanya soal teknis saja, tetapi juga menyasar pada pertaruhan ‘prakondisi politis’ dan juga soal bagaimana ‘maksud baik’ itu menjadi terdukung.

Sayangnya apa yang terjadi ketika berhadapan dengan masalah teknis, justru tanpa sadar membuat ‘ambisi’ menjadi yang pertama-tama sebagai tempat berlindung (lihat juga art. no. 2070, Fanatisme Program). Seakan mengingkari bahwa potensi ‘kematian program’ itu perlahan sedang menuju pada kepastiannya. Jika kita bicara soal film, Lethal Weapon 3, Roger Murtaugh (Danny Glover) menjadi depresi karena telah menembak ‘gangster’ yang masih anak-anak. Di banyak film ketika korbannya masih anak-anak sebagian besarnya akan dinampakkan gejolak emosi dari orang-orang dewasa. Tidak hanya di film, mestinya di dunia nyata juga, ketika anak-anak menjadi korban. Maka keracunan yang berulang dan berulang dalam program MBG dan korbannya semua adalah anak-anak, ada hal besar yang sedang dipertaruhkan selain nasib anak-anak kita, yaitu rasa-merasa tentang kemanusiaan. Coba bayangkan ketika menghadapi keracunan anak yang berulang dan berulang itu semakin lama seakan kita ‘dipaksa’ untuk ‘tidak prihatin’? Seakan sedang ada ‘proses banalisasi’ saja. Dan kemanusiaan semakin terkikis karena gencetan dua ‘ambisi’, ‘ambisi’ sosialistis dan ‘ambisi’ ambil untung dari penyelenggara teknis pengadaan makan gratis?

Jika program MBG ini tidak segera di-moratorium, dan ditata ulang penyelenggaraannya secara besar-besaran-mendasar, maka ada hak bahkan dari pendukung sosialisme sekalipun, untuk berteriak lantang: sosialisme ndas-mu! Pakai itu hati dan otaknya! Mau sosialistis koq malas berpikir! Aèng-aèng saja … *** (05-09-2026)

2073. Jika Hobbes Jadi Pengamat MBG

06-09-2026

Salah satu pendapat Thomas Hobbes yang sering dikutip di sini adalah bahwa hasrat akan kuasa itu tidak hanya sampai ajal menjemput, tetapi juga untuk mengamankan apa-apa yang sudah di tangan. Bagi kaum neoliberalisme dengan paradigma ‘ultra-minimal state’ bisa dibayangkan bahwa hasrat akan kuasa itu berarti hasrat akan akumulasi (modal), dan kuasa negara semestinya mengamankan apa-apa hasil akumulasi saat ‘pemodal’ sedang ‘tidur’. Jadi sebenarnya tidaklah ‘ultra-ultra minimal’ amat. Bahkan di sana-sini justru negara bisa ‘maksimal’ ketika bicara soal kepentingan (akumulasi) modal. MBG tidak hanya soal maksud baik’, ternyata dalam praktek kedua hal di atas juga terjadi, (kuasa) negara justru menjadi tulang punggung akumulasi dalam dunia per-MBG-an itu, dan yang menjadi focus tulisan ini adalah, jangan-jangan (kuasa) negara-pun akan berdiri paling depan dalam mengamankan apa-apa yang sudah diakumulasi melalui dunia per-MBG-an itu.

Masalahnya adalah ketika akumulasi menjadi ugal-ugalan, tabrak sana tabrak sini, korupsi sana korupsi sini, dan sekitar-sekitarnya, maka ini akan berakibat kesibukan dalam mengamankan segala kenikmatannya itupun akan ugal-ugalan juga. Kata Machiavelli, pemimpin yang takut pada rakyatnya akan membangun benteng. Segala ugal-ugalan ranah kuasa negara digunakan untuk akumulasi itu cepat atau lambat akan membuat rakyat membecinya. Maka untuk melawan itu dibangunlah ‘benteng’ kokoh. Lembaga-lembaga negara-pun kemudian pertama-tama dibuat sebagai batu-batu pembangun benteng pertahanan itu. Sibuk sekali. Terutama lembaga-lembaga penegakan hukum dan yang pegang senjata. Tidak hanya itu, pelemahan potensi perlawanan rakyat-pun kemudian dilakukan secara massif, terstruktur, dan sistematis. Tidak hanya rakyat kemudian diadu satu sama lain, tetapi lihat bagaimana pendidikan-pun kemudian dirusak, terutama pendidikan tingginya. Hampir bisa dikatakan, semua dirusak. Itulah yang terjadi selama sepuluh tahun ditambah dua tahun bablasan-nya.

MBG yang dimaksud sebagai salah satu ‘jalan sosialisme’ itu akhirnya masuk dalam nuansa accumulation by dispossession -perkembangan modus akumulasi di era neoliberalisme menurut David Harvey, terutama fitur finansialisasi dan privatisasi. Bahkan management and manipulation crises dan soal state redistributions. Komplit. Bahkan juga mass incarceration secara tidak langsung.

Argumentasi bagaimana ‘komoditi’ MBG ini terlibat dalam hal dinamika ‘keuangan masyarakat’ sedikit banyak memgindikasikan bagaimana fitur finansialisasi ini telah berjalan. Privatisasi? Jelas dan telanjang. Soal management and manipulation crises, lihat soal ‘krisis’ stunting ini kemudian dimanipulasi dan lari kemana-mana. Bahkan sampai ranah usia lanjut! Soal state redistributions, sekali lagi nampak jelas dan telanjang, lebih berpihak pada ‘pemodal’ dan ‘cèntèng-cèntèng’-nya. Mass incarceration bisa dilihat bagaimana sebagian dari para guru-guru yang masih bergaji kecil itu semakin sulit saja hidup keseharian karena ada ‘pengalihan anggaran’ besar-besaran. Belum lagi sekolah-sekolah rusak kemudian tetap dibiarkan.

Jadi semakin nampak bahwa MBG sebagai salah satu ‘jalan sosialisme’ itu barulah ada di ‘prakondisi politik’. Maunya begitu. Tetapi mengapa justru (akumulasi) ‘jalan neoliberalisme’ yang dipakai? Aneh memang. Masalah besar ke depan-depannya bukan hanya keanehan ini saja, tetapi seperti sudah disinggung di atas adalah juga soal ‘benteng’ yang akan dibangun untuk melindungi segala kenikmatan yang sudah diperoleh melalui jalan accumulation by dispossession itu. Yang tidak hanya melibatkan fitur-fiturnya secara komplit, tetapi juga ugal-ugalannya korupsi perburuan rente-nya. Maka saran, sekali lagi moratorium program MBG itu. Jika itu dibayangkan sebagai salah satu ‘jalan sosialisme’ maka bangun ‘metode’ yang bener-lah. Pakai itu hati dan otak.

Tulisan Ignas Kleden dalam Sosialisme Dari Tepi Sungai Elbe (1996) bisa menjadi salah satu masukan, bahwa ‘sosialisme itu akan baik jika tidak diganggu’. Lihat begitu banyak gangguan dalam pelaksanaan program MBG itu. Bahkan tidak sekedar gangguan, tetapi sekali lagi: accumulation by dispossession. Hati-hati cuk … *** (06-09-2026)

Thomas Hobbes, 1588-1679