2100. Metaparadigma (2)

01-10-2026

Mungkin dengan pendapat si-Bung tentang asas, asas perjuangan, dan taktik terkait dengan ‘metaparadigma’ ini bisa lebih dibayangkan dalam praktek di seberang jembatan emas. Bisa saja akan ada perbedaan terkait yang disebut dalam asas, tetapi dalam konteks ini bisa dikatakan bahwa ‘paradigma proses’ ini adalah asas, yang mestinya terus menerus harus dijalankan sebagai pondasi, tidak boleh berubah. Dalam ranah keutamaan (virtue) bisa dibayangkan ‘paradigma proses’ ini adalah juga akan menampakkan diri pada keutamaan prudence, yang sering juga dikatakan sebagai ibu dari keutamaan-keutamaan lainnya.

Asas perjuangan? Sekali lagi bisa sangat berbeda, tetapi dalam konteks tulisan ini katakanlah itu seperti sedang digambarkan dari narasi ‘pergeseran paradigma’ akhir-akhir ini. Misalnya, sedang digeser ke ‘paradigma sosialistis’. Yang akhirnya juga muncul dalam kebijakan, keputusan, dan eksekusinya. Termasuk juga mestinya perilaku dari yang sedang mengelola negara. Hari-hari ini juga kita sedang mendapat banyaaak pelajaran ketika asas perjuangan itu ternyata lepas dari asas. Pecicilan jauh dari sikap prudence. Bahkan tetap saja berjalan dalam paradigma output. Bukan dalam paradigma proses yang semestinya menjadi asas di seberang jembatan emas.

Akibatnya? Ketika mata asyik memandang hasil akhir, di sana-sini lubang-lubang yang ada dalam proses itu kemudian dimanfaatkan justru oleh kepentingan-kepentingan lain. Bahkan mungkin saja: sabotase. Bahkan pula sebenarnya ia sedang asyik bermimpi saja tentang masa depan. Ujung konsekuensi kepada taktik ternyata tidak jauh berbeda, propaganda menjadi ujung tombak taktik. Propaganda yang penuh dengan glorifikasi masa depan, maunya menebar sihir untuk melupakan carut-marut hari-hari ini. Taktik bisa berubah-ubah memang, tetapi karena segala pernak-pernik proses ‘dilompati’ maka akhirnya hanya terpaku dalam satu taktik saja: propaganda. Data-data disulap, statistik dipelintir sana dan sini. Propaganda yang memang condong gebyah uyah, dan lupa akan detail dalam proses. Akhirnya, lihat bagaimana kemudian begitu mudahnya jatuh pada gaya heroik, maunya jadi pahlawan saja. Pahlawan yang menghasilkan hal-hal besar. Lupa bahwa itu perlu ‘kemenangan-kemenangan kecil’. Lupa pula bahwa yang digunakan untuk ini dan itu adalah juga uang-uang pajak yang dikumpulkan dari warga negaranya.

Tentu ada ungkapan garbage in garbage out. Tetapi di tangan seorang entrepreneur Ir. Ciputra, bisa saja garbage in gold out, jika sangat paham akan prosesnya. Yang tidak paham dan tidak menghargai proses, bisa saja justru menjadi kebalikannya, gold in garbage out. Gold-nya dirampok-dijarah ramé-ramé. Rakyat hanya dapat sampah-nya, dapat ampas-nya saja.

Lalu bagaimana dengan Pancasila yang kita peringati hari ini? Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu seakan menjadi ‘bintang penuntun’, leitstar dalam mengelola negara. *** (01-10-2026)

2101. Vs. Kerumunan

02-10-2026

Ada yang begitu demen menjadikan kerumunan sebagai andalan. Ini bukan hanya sekedar gejala populisme, tetapi memang kerumunan sudah menjadi ‘senjata’ ujung tombak permainan. Dan itu ternyata sambil mendayung dua-tiga pulau terlampaui. Dalangnya berharap tidak hanya soal popularitas atau dukungan, tetapi juga sekaligus bagaimana menghancurkan republik. Memperlemah republik. Kegilaan dalam merampok republik itupun sudah sampai pada kegilaan lain: kalau perlu republik dipecah-belah asal tetap dikuasai, balkanisasi -setelah dilemahkan. Itu Plan-B-nya. Caranya? Salah satunya ya (maunya) dibuat bodoh melalui permainan kerumunan itu.

Ada yang mulai membuka kasus, Bambang Tri dan Gus Nur. Apapun keluarannya, melalui keduanya ada yang sudah dilempar ke ‘dunia ketiga’-nya popperian itu. Ketika semakin bertambah yang ikut mempersoalkan, masih saja khalayak seperti sedang bicara sendiri, riuh sendiri, sampai trio RRT seakan memukul palu keras-keras di atas meja dan hadirin mulai terdiam, kemudian mulai menengok ke panggung. Dan perlahan sadar atau tidak, kita kemudian mendapat asupan argumentasi yang didukung nalar saintifik kuat. Kemudian hari-hari ini kita melihat bagaimana argumentasi hukum dibangun secara ketat dan tak terbantahkan. Meski ini juga telah dilakukan pada sidang-sidang Roy, Tifa, Bonatua, Bonjowi, Subhan Palal, M. Taufik, Bu Mersi, dan banyak lagi.

Lepas dari kasus ijazah palsu dan surat keterangan kesetaraan abal-abal itu, ada gerak yang semestinya tidak hanya didukung tetapi juga dikembangkan dan terus dijaga, yaitu ketika nalar mengambil tempat untuk melawan logika kerumunan. Kerumunan itu laksana ‘energi licin’ yang siap menerjang siapa saja, masuk ke pori-pori dan perlahan akan ikut menentukan. Padahal di belakang kerumunan, apalagi jika ‘tidak berjarak’ dengan yang di depannya, lebih akan sebagai gumpalan hasrat dibandingkan dengan keberpikiran. Satu contoh ‘klasik’ yang akan diputar ulang dan ulang sebagai bahan studi generasi mendatang adalah ketika ada yang bicara di atas podium dan mengatakan dengan segala energinya bahwa pakar itu semakin pintar malah menjadi goblok. Dan tidak hanya tepuk tangan, tetapi kerumunan partai yang di depan itu malah mengelu-elukan namanya, seakan menjadi histeris saja. Dan lihat lagi bahasa tubuh yang di atas podium itu, seakan sedang ‘dimakan’ begitu saja oleh kerumunan. Bayangkan dalam kerumunan itu ada ‘penyusup-provokator’ yang dengan sengaja tidak hanya memulai tepuk tangan tetapi juga dengan lantang mulai meneriakkan nama yang di atas podium itu. Jadi yang namanya ‘provokator’ itu tidak hanya ada dalam (kerumunan) demonstrasi, cuk. Hal lain bisa saja terjadi, misalnya ada yang mulai melempar botol minuman kosong, bisa-bisa kerumunan itu ramai-ramai akan melempar botol minuman juga.

Inilah yang dimaksud bahwa kerumunan itu dapat sebagai ‘senjata’, salah satunya seperti dalam ‘skenario’ di atas. Atau di kesempatan awal-awal setelah seorang menteri keuangan dilantik, mendapat sambutan karena ceplas-ceplos-nya. Dan bahkan di kemudian hari ketika ia datang di satu tempat disambut oleh kerumunan ‘penggemar’-nya, dan bahkan pula ada yang minta tanda tangannya segala. Wajar? Bisa ya bisa tidak, wajar karena di era serba banyak-banyakan ‘like’ ini memang begitu, tidak karena ada yang sedang menggelembungkan hasrat sik-menteri dengan kerumunan sebagai senjatanya, sedang di-blondrok-é, dijerumuskan. Dan banyak lagi bagaimana contoh kerumunan dimainken sebagai ‘senjata’.

Maka jika boleh menyarankan, jika tidak mau atau bisa mengurangi jumlah menteri, jangan pernah lagi menampakkan kepada publik ‘kerumunan rapat paripurna’ kabinet yang isinya bisa mencapai seratusan orang itu. Apalagi nuansa rapat akan lebih banyak kata-kata: siap, pak. Tampilkan saja pada publik rapat kabinet yang menampakkan rapat koordinasi sembilan kementrian saja, dengan asumsi dihadiri oleh sekitar 9 menteri dan 9 wakilnya. Staf nggak usah ikut-ikutan rapat. Sebagai perbandingan, dalam satu kelas pendidikan sampai SMA, menurut penelitian itu hanya akan efektif ketika jumlah murid 18-24 siswa saja satu kelasnya. *** (02-10-2026)

2102. Audit Etik, Audit Medik, dan Audit Klinik

03-10-2026

Audit, auditus, audio, berarti ‘mendengar’. Bayangkan seorang dokter sedang melaksanakan profesinya di rumah sakit, maka sebenarnya ia harus siap untuk di-audit, baik itu audit etik, audit medik, dan audit klinik. Audit etik katakanlah terkait dengan moralitas, perilaku, kepantasan. Audit medik terkait dengan ketrampilan medis dari seorang dokter, dibandingkan dengan standar yang ada. Audit klinik tidak hanya melibatkan dokter saja, tetapi juga perawat dan pihak lain terkait dalam pelayanan. Jadi lebih menyeluruh. Semua proses audit di atas tidak hanya soal kesalahan, tetapi juga bisa berarti mengusahakan standar baru yang lebih ‘tinggi’ misalnya. Hal di atas memang contoh di dunia kedokteran, tetapi di profesi lain tentu akan melibatkan bermacam audit juga. Apakah juga profesionalisme pejabat publik perlu bermacam audit juga? Pengelola negara juga perlu di-audit juga?

Inilah salah satu alasan mengapa usulan hasil survei elektabilitas hanya boleh dipublikasikan satu-setengah atau dua tahun menjelang pemilihan. Supaya apa? Supaya audit terhadap pengelola negara bisa dilakukan lebih pada penggunaan kekuasaan setelah ia dilantik. Fokus bisa lebih pada ‘penggunaan kekuasaan’, bukan soal ‘perebutan kekuasaan’. Termasuk juga di sini survei kepuasan terhadap penguasa misalnya, itu juga adalah salah satu bentuk audit, jadi bisa dipublikasikan kapan saja. Audit terkait bagaimana kekuasaan digunakan. Sekali lagi, bukan soal ‘perebutan kekuasaan’. Tentu survei elektabilitas bisa dilakukan kapan saja, tetapi hanya untuk kepentingan internal saja, tidak dipublikasikan sampai satu setengah atau dua tahun menjelang pemilihan. Publik tidak usah diseret-seret dalam genderang isu elektabilitas itu, supaya sekali lagi, bisa lebih focus dalam meng-audit pemenang pemilihan dalam menggunakan kekuasaannya. Apalagi di komunitas dengan power distance index tinggi (Hofstede), dimana untuk mau dan mampu ‘meng-audit’ kekuasaan di atasnya akan lebih menuntut usaha atau bahkan tekad lebih. Mengapa? Menurut Hofstede, dalam komunitas dengan power distance tinggi, kuasa di atas itu akan terhayati sebagai baik-baik saja. Tidak meratanya distribusi kuasa itu diterima sebagai baik-baik saja. Dan tidak hanya soal ‘yang di bawah’, tetapi ‘yang di atas’ jangan sampai justru menjadi ‘penikmat’ tingginya indeks power distance itu sehingga menjadi menutup mata dan telinga terhadap bermacam ‘audit’. Artinya, jangan sampai ‘kedua-belah-pihak’ teralih focus oleh riuhnya isu elektabilitas.

Rencana judul tulisan adalah: “Lupakan Ndas-mu Etik”. Rencana judul terpicu ketika melihat jawaban Rocky Gerung pada wartawan setelah dirinya dilantik jadi salah satu Wantimpress.[1] Salah satu yang disinggung Rocky adalah soal etika, soal hal etis. Penulis selalu akan menempatkan diri pada ‘menunggu’ ketika seorang yang biasa kritis terhadap penguasa dan kemudian masuk dalam jajaran penguasa, akankah ia bisa mempengaruhi jalannya kekuasaan dalam praktek? Maka ‘lupakan ndas-mu etik’ itu lebih sebagai lontaran (yang memang tidak pantas sebenarnya) yang muncul dalam rentang ‘perebutan kuasa’, dan sekarang adalah rentang ‘penggunaan kuasa’ dengan tambahan masuknya orang seperti Rocky Gerung. Tentu adagium garbage in garbage out banyak memberikan inspirasi, tetapi pendapat Ir. Ciputra tentang entrepreneur, bagaimana membuat sampah menjadi emas, artinya ada proses tertentu di dalamnya, apakah Rocky mampu mengubah garbage ‘ndas-mu etik’ itu melalui proses tertentu menjadi berubah? Menjadi sesuatu yang berguna bagi republik?

Masalah utama sebenarnya ada dalam ungkapan Rocky sendiri, yaitu ia akan bicara soal hal etis, sedangkan yang sono, dalam hal ini para menteri, soal teknis. Padahal seperti dicontohkan terkait dengan profesi dokter di atas, ia selalu saja akan ada (paling tidak) dalam bayang-bayang audit etis, medik (teknis), dan klinik (‘sosial’), sekaligus. Akan lebih mudah sebenarnya jika yang dimaksud ‘sono’ itu adalah kaum teknokrat, karena bagaimanapun juga di dalam ‘peer-group’-nya ia sudah terbiasa dengan bermacam audit di atas. Jika itu yang dihadapi (kaum teknokrat), memang seakan tugas Rocky hanyalah memperluas dan memperdalam ‘hal etis’, dalam hal ini ‘etika sosialistis’, misalnya. Tetapi faktanya kan tidak, bahkan sebagian besarnya bukanlah kaum teknokrat itu. *** (03-10-2026)

[1] https://www.youtube.com/watch?v=X2tAHZUK0EA

2103. Retorika vs Algoritma

04-10-2026

Retorika sudah mengiringi perjalanan manusia sejak manusia masih dominan oralitas, kemudian manuskrip, mesin cetak massal, radio, televisi, dan sampai sekarang di era digital-internet. Retorika akan selalu ada baik dalam modus komunikasi man-to-man, man-to-mass, ataupun mass-to-mass. Apakah retorika akan perlahan mati terbunuh karena berkembangnya bermacam algoritma dan artificial intelligence dalam modus komunikasi mass-to-mass ini? Di dalam ranah komunikasi kuasa negara, apakah retorika akan tersingkir karena adanya algoritma dan artificial intelligence? Menurut Pierre Bourdieu dalam teori tindakan-nya, baik dalam ‘ranah’ maupun ‘capital’ itu akan selalu terjadi juga kompetisi. Jadi masalahnya bukan soal akan tersingkir atau tidak, tetapi ini adalah soal kompetisi juga. Apakah retorika manusia kongkret akan kalah dengan licinnya algoritma dan artificial intelligence?

Menyalahkan bermacam carut-marut komunikasi negara pada algoritma dan artificial intelligence itu bisa-bisa terjebak dalam ‘buruk muka cermin dibelah’. Atau bisa saja akan terhayati, kok pagi-pagi sudah sibuk cari kambing hitam. Tentu masalah perkembangan algoritma dan artificial intelligence adalah tantangan tersendiri, dan jika bicara peradaban maka respon terhadap bermacam tantangan kemudian menjadi penting di sini. Apalagi perkembangan algoritma dan artificial intelligence hari-hari ini telah menimbulkan kecemasan tersendiri. Seakan-akan ada bayang-bayang ‘kematian’ potensi manusia yang semakin membesar.

Membangun respon terhadap tantangan itu pertama-tama adalah sadar terkait dengan apa-apa yang tergantung pada kita. Dan bicara tentang komunikasi, yang tergantung pada kita pertama-tama adalah tubuh kita sendiri. Apakah keseluruhan tubuh dibiarkan ikut saja menari di atas genderang yang ditabuh oleh sosial-media atau tidak misalnya, itu adalah tergantung pada kita. Mungkin bagi kebanyakan akan sulit meloloskan diri dari terkaman ‘algoritma hasrat’ yang terus saja memborbardir sepanjang waktu, tetapi tentunya tidak bagi si-sekte agung atau famous sect jika meminjam istilah Adam Smith dalam The Theory of Moral Sentiments edisi terakhir. Kalau masih sulit meloloskan diri, ya jangan jadi pemimpin, jadi saja seperti kebanyakan orang biasa.

Kalau kita bicara soal rejim terakhir ini, terbaru, dua tahun ini adalah contoh kongkret bagaimana retorika dari pengelola negara itu memang kalah telak dalam kompetisinya dengan algoritma dan artificial intelligence, jika kita memakai kedua hal tersebut sebagai sebuah tantangan tersendiri. Atau ‘kompetitor’. Ini bukan soal, aku memang begini kok, jadi itulah yang murni dari diriku. Asli. Dan seluruh semesta diminta untuk memahami dan memakluminya. Di ranah olah kuasa negara dimana pajak-pajak juga dikumpulkan, itu namanya egois, cuk. Bahkan ke-kanak-kanak-an. Atau kalau meminjam istilah si-Bung, ia tidak paham soal asas, asas perjuangan, dan taktik dalam komunikasi. Sebagai ‘minoritas kreatif’ yang diharapkan mampu memberikan respon yang adekuat, mestinya ia berlatih, berlatih dan berlatih dalam membangun retorika yang mampu melawan ketangguhan dari algoritma dan artificial intelligence itu. Bukan malah terus jadi melodramatic di ujungnya.

Dari sekian syarat-syarat sebuah retorika yang baik, ada beberapa hal yang bisa ‘dirangkum’ jadi satu, tahu batas. Bahkan jika ia juga seorang minoritas kreatif sekalipun, justru karena tahu batas ia bisa menjadi sik-minoritas kreatif. Ia yang mampu membangun batas horizon-nya sehingga bermacam kemungkinan itu semakin menampakkan diri. Hanya orang yang terlatih dan terlatih untuk tahu batas maka ia bisa menggunakan retorika untuk membangun peradaban yang lebih baik. Tahu batas ini juga yang akan membedakan mana yang sekedar demagog dan yang tidak.

Sebagai catatan terakhir, kita ingat jaman old ketika ada keinginan besar supaya warga negara tahu apa yang ada dalam pikiran konstitusional presiden tentang Pancasila, maka dirancanglah yang kemudian kita kenal sebagai P4. Mungkinkah jika modus komunikasi via jaringan digital-internet sudah dikenal saat itu maka P4 tidak hanya dilaksanakan melalui penataran dan penerbitan buku, tetapi juga ada satu tim khusus mengembangkan rute algoritma dan artificial intelligence? Tak jauh berbeda ketika Woodrow Wilson membentuk Komite Creel di AS sono sekitar 110 tahun lalu?

Yang kedua adalah terkait soal know-that dan know-how (Ryle, 1945). Ada pertanyaan, anda sedang mengajari segala sesuatu tentang catur kepada orang yang sama sekali tidak tahu tentang catur, atau anda sedang bermain catur laksana seorang grandmaster? Terkait ‘pikiran konstitusi’ seorang presiden itu? *** (03-10-2026)