2104. Radical Break Terhadap Ke-ugal-ugalan
05-10-2026
Apakah berbicara soal ‘pikiran konstitusional’ itu langsung bisa dimaknai sebagai sebuah radical break? Bagi khalayak kebanyakan, ‘pikiran-taat konstitusi’ itu sebagian besarnya taken for granted saja. Apa yang sudah diputuskan ya ditaati, diikuti saja. Karena kebanyakan akan sibuk dengan urusan keseharian masing-masing. Sampai pada suatu saat mungkin saja perhatian tersedot pada mahalnya harga, misalnya. Atau kemudian menjadi mudah paham ketika ada yang bicara soal ketidak-adilan. Pada sebagian khalayak, mudah paham terlebih lagi ketika ditunjukkan data-data yang tak terbantahkan untuk mendukung rasa merasa terkait dengan ketidak-adilan itu. Tetapi bagaimana jika ia adalah pengelola negara yang sekaligus pengumpul-pengguna pajak-pajak dari warga negaranya?
Dengan segala endapan di masa lalu, entah itu ‘ideologi’ atau apapun itu, maka bagi pengelola negara penghayatan akan konstitusi (semestinya) bukanlah soal ‘ketenangan biasa-biasa’ saja, tetapi penuh dengan kegelisahan. Bahkan kecemasan. Mengapa? Karena saat ia menghayati konstitusi, pada saat bersamaan ia sebenarnya selalu diingatkan bahwa to govern is to foresee, gouverner, c'est prévoir. Untuk melihat ke depan apa yang menjadi tantangan dari ke-empat hal yang menjadi tanggung jawabnya seperti ditulis di Pembukaan UUD 1945 alinea 4 bagian awal. Inilah radical break ‘tahap pertama’, menghayati konstitusi tidak sekedar taken for granted saja seperti khalayak kebanyakan atau warga negara biasa. Ia menghayati konstitusi pagi-pagi sudah dengan kegelisahan, dengan kecemasan.
Seperti disebut di atas, kecemasan karena ia dalam ketegangan antara amanat konstitusi dan tantangan ke depan, to govern to foresee. Sebenarnya ada modal besar ketika soal bubarnya republik dilihat sebagai tantangan ke depan. Juga masih banyaknya anak-anak kurang gizi, dan bahkan stunting. Atau juga tertatih-tatihnya langkah pemberdayaan ekonomi golongan kecil. Atau kesenjangan yang sungguh lebar. ‘Tahap’ seperti ini bisa dikatakan sebagai radical break ‘tahap dua’. Menghayati konstitusi sebagai bagian dari antisipasi bermacam ‘situasi negatif’ baik itu sebagai fakta faktual maupun fakta potensial. Ketegangan, kegelisahan, kecemasan itu akhirnya akan ‘memaksa’ untuk membuat pilihan-pilihan, membuat penetapan-penetapan, dan kemudian itu dioperasionalkan sebagai ‘antisipasi’ kongkret terhadap kecemasan yang muncul akibat to govern is to foresee. Apakah ini bisa dikatakan sebagai radical break ‘tahap ketiga’? Belum, itu akan menjadi radical break ‘tahap ketiga’ jika ada keterbukaan terhadap evaluasi, masukan, atau bahkan kritik.
Pemaparan di atas berangkat dari pemikiran Van Peursen dalam Strategi Kebudayaan, yang dalam Prakata Soedjatmiko menulis: “Berpangkal pada teori informasi Van Peursen melihat kebudayaan sebagai siasat manusia menghadapi hari depan. Dia melihat kebudayaan itu sebagai suatu proses pelajaran, suatu ‘learning processs’, yang terus-menerus sifatnya. Di dalam proses ini, bukan saja kreativitas dan inventivitas merupakan faktor penting, melainkan kedua faktor ini kait-mengait dengan pertimbangan-pertimbangan etis.” (hlm. 5)
Mengapa menulis radical break ini sampai tiga ‘tahap’? Supaya narasi radical break ini tidak hanya berhenti (penghayatan konstitusi) pada ‘tahap mitis’ saja, atau bahkan modus bablasan-nya, magis. Sebagai sihir, sebagai tirai asap tebal dari laku ugal-ugalan yang selama ini terus dinampakkan dengan sudah sangat telanjang itu. Dengan tanpa beban. Ugal-ugalan yang jelas itu bukan siasat republik menghadapi hari depan, tetapi siasat para perampok itu terus saja merampok republik tiada habis-habisnya. *** (05-10-2026)
2105. Keutamaan di Tengah Ketidak-pastian
07-10-2026
Apa yang dikatakan Sun Tzu terkait mengenal diri dan mengenal musuh dalam peperangan bisa dihayati tidak hanya soal mengenal diri, tetapi juga bagaimana membangun diri. Atau dalam olah kuasa negara, ini adalah juga soal nations-state character building. Sedangkan ‘perang’ juga bisa dihayati sebagai ‘ketidak-pastian’. Karena bagaimanapun juga ketika perang berlangsung, ketidak-pastian pasti akan menjadi nuansa lekatnya.
Kasus ijazah palsu dari sik-bapak dan kasus surat keterangan kesetaraan abal-abal dari sik-anak jika dilihat dari nations-state character building sungguh adalah kontra-produktif. Maka tidak berlebihan jika ada yang berpendapat bahwa sik-bapak-anak ini memang hanya merusak negara-bangsa saja. Hanya merusak republik saja. Merusak sampai pada akar-pondasi, terlebih ketika republik terus saja dihadapkan pada segala ketidak-pastian.
Bisa dibayangkan ketika republik dihadapkan pada segala ketidak-pastian, tetapi ia seakan menghadapinya tanpa karakter yang tepat? Karakter yang salah satunya dibangun oleh keutamaan-keutamaan itu? Keutamaan, virtue, dalam bahasa Yunani Kuno adalah areté, artinya sesuatu itu mempunyai kualitas tinggi sesuai dengan ‘takdir’-nya. Atau fitrahnya. Atau tugas dan tanggung-jawabnya. Pisau mempunyai keutamaan jika ia mampu mengiris kertas dengan tajamnya. Tidak tumpul, tidak kethul. Keutamaan juga akan melibatkan hal timbang-menimbang, sehingga tidak jatuh dalam pilihan ekstrem. Keutamaan keberanian misalnya, ia tidak akan mengambil di ujung kepengecutan atau sebaliknya berani-ekstrem waton suloyo. Menempatkan diri dalam situasi yang tepat itu perlu latihan, latihan, dan latihan, tidak bisa mendadak saja. Ketika kita bicara soal latihan dan latihan, itulah kita juga sedang bicara soal karakter.
Dalam komunitas dengan power distance index tinggi, peran pemimpin sebagai ‘model’ akan semakin penting. Model yang dalam skema teori mimesis-nya Rene Girard akan ditiru. Maka tidak mengherankan jika banyak yang mengharapkan sik-bapak dengan sikap kenegarawan menunjukkan ijazah yang diklaim-nya sebagai yang asli itu. Ditunjukkan untuk diuji keasliannya. Juga pada sik-anak untuk mundur dari jabatan sekarang karena sudah ditetapkan oleh MK bahwa ia tidak punya ijazah SMA. Sehingga sebenarnya ia tidak memenuhi syarat lagi pada jabatannya itu. Atau kepada presiden legal untuk meninggalkan berkata kasar, memojokkan pihak-pihak tertentu dengan vulgarnya, di depan publik-nya Dan kemudian berlatih, berlatih, dan berlatih membangun retorika yang akan beguna untuk menghadapi segala ketidak-pastian yang sedang dihadapi republik. Katanya mau menggandengkan komunikasi dengan persatuan …
Keutamaan prudence sering dikatakan sebagai ibu dari keutamaan-keutamaan lainnya. Atau jelasnya, bagaimana keutamaan lainnya itu ‘digantungkan’ dalam keutamaan prudence. Selama 12 tahun terakhir kita bisa melihat dengan telanjang bagaimana ke-ugal-ugal-an dalam mengelola republik nampak begitu telanjangnya. Dan semakin nampak lupa bahwa salah satunya adalah karena keutamaan prudence itu telah ditinggalkan. Akibatnya? Bermacam keutamaan itu seakan menjadi ‘gagap’ atau ‘tidak lengkap’ saat dipaksa-paksa untuk muncul (ditampilkan) di depan publik. Lihat saja keutamaan yang mendorong munculnya program-program unggulan itu, tiba-tiba saja terasa terseok-seok karena keutamaan prudence tidak ada sebagai cantholan-nya. Tidak lagi sebagai tempat bergantungnya.
Radical break itu bisa saja dihayati sebagai ‘kembali ke titik nol’ dan memulai lagi dengan cara-cara baru. Mulailah ‘dari titik nol’ lagi dan kemudian segala halnya dibangun berlandaskan keutamaan prudence. Hentikan total segala ke-ugal-ugal-an di ranah olah kuasa negara. Termasuk menarik pendulum (kuasa) secara ekstrem, yang itu dilakukan oleh rejim terdahulu. Termasuk juga di sini ‘reaksi’ terhadap laku ugal-ugalan dalam menarik pendulum itu. Tidak mudah ini, sangat tidak mudah. Salah satu yang mestinya dicoba, kembalikan pada areté-nya masing-masing, termasuk yang sudah ditarik-tarik ke ujung ekstremnya itu. Sekali lagi, ini tidak mudah karena rejim terdahulu sudah mengayunkan pendulum pada titik ekstremnya, secara ugal-ugal-an. Maka, jangan mengulangi kesalahan sama, bahkan ketika itu datang sebagai ‘reaksi-untuk-menghadapi’ aksi ugal-ugalan rejim terdahulu. Itu kalau memang soal nations-state character building ada dalam imajinasi. Jika imajinasi itu tidak ada maka janganlah sok-sok-an gegayaan bicara soal ancaman sekarang atau masa depan. Bagaimana mau menghadapi ancaman atau ketidak-pastian tanpa juga membangun karakter? *** (07-10-2026)
2106. Sudah Telanjang, Masih Tidak Malu
08-10-2026
Delapan-puluh tahun lalu, Ruth Benedict menulis tentang shame culture dan guilt culture. Ditambahkan juga soal culture of fear. Dari ketiga ini kita bisa membayangkan apa-apa yang terjadi di republik paling tidak (yang masih dirasakan) 12 tahun terakhir ini. Yaitu bagaimana culture of fear justru dipertebal, sementara shame culture dan guilt culture seakan terus tanpa henti dibatasi kemungkinan berkembangnya. Karena ‘inisiatif’ lebih dari ranah olah kuasa negara maka tidak lain tujuannya adalah: penguasaan. Jika kita memakai kosa kata ringkas, di ranah olah kuasa negara itu berarti semau-maunya, ugal-ugalan. Dan untuk rakyat, represi.
Dalam olah kuasa negara, shame culture[1] dan guilt culture ini sebenarnya bisa seiring dengan imajinasi tentang ‘efisiensi’ pengelolaan negara. Contoh dari ini sangat nampak dalam kasus ijazah palsu dari sik-bapak dan kasus suket kesetaraan abal-abal dari sik-anak. Bagaimana tiadanya shame culture dan guilt culture ini sungguh telah menampakkan bagaimana tidak efisiennya hidup bersama ini dikelola. Dan sebagai ‘kompensasi’-nya justru culture of fear yang dikembangkan. Dengan segala rentetan peristiwa ‘gelap’ ikutannya.
Menurut Benedict, shame culture akan lekat dengan bagaimana faktor eksternal akan memberikan sangsi sosialnya, misalnya. Sedangkan guilt culture lebih berdasarkan faktor internal. Kita tidak akan pernah menyalahkan ketika ada sebagian rakyat yang begitu ingin berebut ketika ada bingkisan yang dilempar dari mobil berjalan pelan oleh petinggi. Tidak, rakyat yang berebut itu tidak salah. Yang salah adalah sik-petinggi-pelempar-bingkisan-ke-rakyat itu. Ia tidak mempunyai rasa bersalah sedikitpun memperlakukan rakyatnya seperti itu. Bahkan menikmatinya! Masalahnya tidak berhenti pada peristiwa tersebut, tetapi bagaimana ketika peristiwa itu masuk dalam ‘dunia ketiga’-nya Popperian? Kemudian dipersepsi berulang dan berulang? Apalagi jika itu (lempar bingkisan) dilakukan lagi dan lagi? Berebut dan berebut dengan tidak mempedulikan lagi kanan-kiri? Bukankah peristiwa itu bisa dilihat juga adalah upaya (sadar-sengaja) dari pengelola ranah kuasa negara sedang mempreteli shame culture dan guilt culture? Atau juga sedang merusak kemampuan masyarakat, atau sosial, sebagai faktor eksternal yang akan membangun shame culture bagi petingginya? Sekaligus tentu menumpulkan juga guilt culture dari sik-pengelola negara? Lihat bagaimana ‘joget 6 juta rupiah’ dalam konteks MBG itu bisa muncul dengan tanpa beban, bahkan setelah ada ‘sangsi’, eh ternyata muncul lagi, sambil pecingas-pecingis pula. Atau gaya mewah dari pejabat dan keluarga yang ‘dengan sengaja’ dinampakkan itu. Berulang, bergantian.
Maka perlawan terhadap sik-bapak dan sik-anak ini adalah juga perlawanan terhadap dalang-dalang yang ingin merusak republik. Merusak dalam semua aspeknya. Merusak yang ujungnya adalah penguasaan. Penguasaan secara glondongan, atau penguasaan rute Plan B, republik dipecah-belah. Untuk dikuasai. *** (08-10-2026)
[1] https://www.beautynesia.id/life/5-kasus-pengunduran-diri-pejabat-di-jepang-ada-yang-gara-gara-ditraktir-makan/b-301504/4 atau juga: https://internasional.kompas.com/read/2011/09/13/07272088/menteri-mundur-karena-keseleo-lidah?page=all#page2
