2104. Radical Break Terhadap Ke-ugal-ugalan

05-10-2026

Apakah berbicara soal ‘pikiran konstitusional’ itu langsung bisa dimaknai sebagai sebuah radical break? Bagi khalayak kebanyakan, ‘pikiran-taat konstitusi’ itu sebagian besarnya taken for granted saja. Apa yang sudah diputuskan ya ditaati, diikuti saja. Karena kebanyakan akan sibuk dengan urusan keseharian masing-masing. Sampai pada suatu saat mungkin saja perhatian tersedot pada mahalnya harga, misalnya. Atau kemudian menjadi mudah paham ketika ada yang bicara soal ketidak-adilan. Pada sebagian khalayak, mudah paham terlebih lagi ketika ditunjukkan data-data yang tak terbantahkan untuk mendukung rasa merasa terkait dengan ketidak-adilan itu. Tetapi bagaimana jika ia adalah pengelola negara yang sekaligus pengumpul-pengguna pajak-pajak dari warga negaranya?

Dengan segala endapan di masa lalu, entah itu ‘ideologi’ atau apapun itu, maka bagi pengelola negara penghayatan akan konstitusi (semestinya) bukanlah soal ‘ketenangan biasa-biasa’ saja, tetapi penuh dengan kegelisahan. Bahkan kecemasan. Mengapa? Karena saat ia menghayati konstitusi, pada saat bersamaan ia sebenarnya selalu diingatkan bahwa to govern is to foresee, gouverner, c'est prévoir. Untuk melihat ke depan apa yang menjadi tantangan dari ke-empat hal yang menjadi tanggung jawabnya seperti ditulis di Pembukaan UUD 1945 alinea 4 bagian awal. Inilah radical break ‘tahap pertama’, menghayati konstitusi tidak sekedar taken for granted saja seperti khalayak kebanyakan atau warga negara biasa. Ia menghayati konstitusi pagi-pagi sudah dengan kegelisahan, dengan kecemasan.

Seperti disebut di atas, kecemasan karena ia dalam ketegangan antara amanat konstitusi dan tantangan ke depan, to govern to foresee. Sebenarnya ada modal besar ketika soal bubarnya republik dilihat sebagai tantangan ke depan. Juga masih banyaknya anak-anak kurang gizi, dan bahkan stunting. Atau juga tertatih-tatihnya langkah pemberdayaan ekonomi golongan kecil. Atau kesenjangan yang sungguh lebar. ‘Tahap’ seperti ini bisa dikatakan sebagai radical break ‘tahap dua’. Menghayati konstitusi sebagai bagian dari antisipasi bermacam ‘situasi negatif’ baik itu sebagai fakta faktual maupun fakta potensial. Ketegangan, kegelisahan, kecemasan itu akhirnya akan ‘memaksa’ untuk membuat pilihan-pilihan, membuat penetapan-penetapan, dan kemudian itu dioperasionalkan sebagai ‘antisipasi’ kongkret terhadap kecemasan yang muncul akibat to govern is to foresee. Apakah ini bisa dikatakan sebagai radical break ‘tahap ketiga’? Belum, itu akan menjadi radical break ‘tahap ketiga’ jika ada keterbukaan terhadap evaluasi, masukan, atau bahkan kritik.

Pemaparan di atas berangkat dari pemikiran Van Peursen dalam Strategi Kebudayaan, yang dalam Prakata Soedjatmiko menulis: “Berpangkal pada teori informasi Van Peursen melihat kebudayaan sebagai siasat manusia menghadapi hari depan. Dia melihat kebudayaan itu sebagai suatu proses pelajaran, suatu ‘learning processs’, yang terus-menerus sifatnya. Di dalam proses ini, bukan saja kreativitas dan inventivitas merupakan faktor penting, melainkan kedua faktor ini kait-mengait dengan pertimbangan-pertimbangan etis.” (hlm. 5)

Mengapa menulis radical break ini sampai tiga ‘tahap’? Supaya narasi radical break ini tidak hanya berhenti (penghayatan konstitusi) pada ‘tahap mitis’ saja, atau bahkan modus bablasan-nya, magis. Sebagai sihir, sebagai tirai asap tebal dari laku ugal-ugalan yang selama ini terus dinampakkan dengan sudah sangat telanjang itu. Dengan tanpa beban. Ugal-ugalan yang jelas itu bukan siasat republik menghadapi hari depan, tetapi siasat para perampok itu terus saja merampok republik tiada habis-habisnya. *** (05-10-2026)

2105. Keutamaan di Tengah Ketidak-pastian

07-10-2026

Apa yang dikatakan Sun Tzu terkait mengenal diri dan mengenal musuh dalam peperangan bisa dihayati tidak hanya soal mengenal diri, tetapi juga bagaimana membangun diri. Atau dalam olah kuasa negara, ini adalah juga soal nations-state character building. Sedangkan ‘perang’ juga bisa dihayati sebagai ‘ketidak-pastian’. Karena bagaimanapun juga ketika perang berlangsung, ketidak-pastian pasti akan menjadi nuansa lekatnya.

Kasus ijazah palsu dari sik-bapak dan kasus surat keterangan kesetaraan abal-abal dari sik-anak jika dilihat dari nations-state character building sungguh adalah kontra-produktif. Maka tidak berlebihan jika ada yang berpendapat bahwa sik-bapak-anak ini memang hanya merusak negara-bangsa saja. Hanya merusak republik saja. Merusak sampai pada akar-pondasi, terlebih ketika republik terus saja dihadapkan pada segala ketidak-pastian.

Bisa dibayangkan ketika republik dihadapkan pada segala ketidak-pastian, tetapi ia seakan menghadapinya tanpa karakter yang tepat? Karakter yang salah satunya dibangun oleh keutamaan-keutamaan itu? Keutamaan, virtue, dalam bahasa Yunani Kuno adalah areté, artinya sesuatu itu mempunyai kualitas tinggi sesuai dengan ‘takdir’-nya. Atau fitrahnya. Atau tugas dan tanggung-jawabnya. Pisau mempunyai keutamaan jika ia mampu mengiris kertas dengan tajamnya. Tidak tumpul, tidak kethul. Keutamaan juga akan melibatkan hal timbang-menimbang, sehingga tidak jatuh dalam pilihan ekstrem. Keutamaan keberanian misalnya, ia tidak akan mengambil di ujung kepengecutan atau sebaliknya berani-ekstrem waton suloyo. Menempatkan diri dalam situasi yang tepat itu perlu latihan, latihan, dan latihan, tidak bisa mendadak saja. Ketika kita bicara soal latihan dan latihan, itulah kita juga sedang bicara soal karakter.

Dalam komunitas dengan power distance index tinggi, peran pemimpin sebagai ‘model’ akan semakin penting. Model yang dalam skema teori mimesis-nya Rene Girard akan ditiru. Maka tidak mengherankan jika banyak yang mengharapkan sik-bapak dengan sikap kenegarawan menunjukkan ijazah yang diklaim-nya sebagai yang asli itu. Ditunjukkan untuk diuji keasliannya. Juga pada sik-anak untuk mundur dari jabatan sekarang karena sudah ditetapkan oleh MK bahwa ia tidak punya ijazah SMA. Sehingga sebenarnya ia tidak memenuhi syarat lagi pada jabatannya itu. Atau kepada presiden legal untuk meninggalkan berkata kasar, memojokkan pihak-pihak tertentu dengan vulgarnya, di depan publik-nya Dan kemudian berlatih, berlatih, dan berlatih membangun retorika yang akan beguna untuk menghadapi segala ketidak-pastian yang sedang dihadapi republik. Katanya mau menggandengkan komunikasi dengan persatuan …

Keutamaan prudence sering dikatakan sebagai ibu dari keutamaan-keutamaan lainnya. Atau jelasnya, bagaimana keutamaan lainnya itu ‘digantungkan’ dalam keutamaan prudence. Selama 12 tahun terakhir kita bisa melihat dengan telanjang bagaimana ke-ugal-ugal-an dalam mengelola republik nampak begitu telanjangnya. Dan semakin nampak lupa bahwa salah satunya adalah karena keutamaan prudence itu telah ditinggalkan. Akibatnya? Bermacam keutamaan itu seakan menjadi ‘gagap’ atau ‘tidak lengkap’ saat dipaksa-paksa untuk muncul (ditampilkan) di depan publik. Lihat saja keutamaan yang mendorong munculnya program-program unggulan itu, tiba-tiba saja terasa terseok-seok karena keutamaan prudence tidak ada sebagai cantholan-nya. Tidak lagi sebagai tempat bergantungnya.

Radical break itu bisa saja dihayati sebagai ‘kembali ke titik nol’ dan memulai lagi dengan cara-cara baru. Mulailah ‘dari titik nol’ lagi dan kemudian segala halnya dibangun berlandaskan keutamaan prudence. Hentikan total segala ke-ugal-ugal-an di ranah olah kuasa negara. Termasuk menarik pendulum (kuasa) secara ekstrem, yang itu dilakukan oleh rejim terdahulu. Termasuk juga di sini ‘reaksi’ terhadap laku ugal-ugalan dalam menarik pendulum itu. Tidak mudah ini, sangat tidak mudah. Salah satu yang mestinya dicoba, kembalikan pada areté-nya masing-masing, termasuk yang sudah ditarik-tarik ke ujung ekstremnya itu. Sekali lagi, ini tidak mudah karena rejim terdahulu sudah mengayunkan pendulum pada titik ekstremnya, secara ugal-ugal-an. Maka, jangan mengulangi kesalahan sama, bahkan ketika itu datang sebagai ‘reaksi-untuk-menghadapi’ aksi ugal-ugalan rejim terdahulu. Itu kalau memang soal nations-state character building ada dalam imajinasi. Jika imajinasi itu tidak ada maka janganlah sok-sok-an gegayaan bicara soal ancaman sekarang atau masa depan. Bagaimana mau menghadapi ancaman atau ketidak-pastian tanpa juga membangun karakter? *** (07-10-2026)

2106. Sudah Telanjang, Masih Tidak Malu

08-10-2026

Delapan-puluh tahun lalu, Ruth Benedict menulis tentang shame culture dan guilt culture. Ditambahkan juga soal culture of fear. Dari ketiga ini kita bisa membayangkan apa-apa yang terjadi di republik paling tidak (yang masih dirasakan) 12 tahun terakhir ini. Yaitu bagaimana culture of fear justru dipertebal, sementara shame culture dan guilt culture seakan terus tanpa henti dibatasi kemungkinan berkembangnya. Karena ‘inisiatif’ lebih dari ranah olah kuasa negara maka tidak lain tujuannya adalah: penguasaan. Jika kita memakai kosa kata ringkas, di ranah olah kuasa negara itu berarti semau-maunya, ugal-ugalan. Dan untuk rakyat, represi.

Dalam olah kuasa negara, shame culture[1] dan guilt culture ini sebenarnya bisa seiring dengan imajinasi tentang ‘efisiensi’ pengelolaan negara. Contoh dari ini sangat nampak dalam kasus ijazah palsu dari sik-bapak dan kasus suket kesetaraan abal-abal dari sik-anak. Bagaimana tiadanya shame culture dan guilt culture ini sungguh telah menampakkan bagaimana tidak efisiennya hidup bersama ini dikelola. Dan sebagai ‘kompensasi’-nya justru culture of fear yang dikembangkan. Dengan segala rentetan peristiwa ‘gelap’ ikutannya.

Menurut Benedict, shame culture akan lekat dengan bagaimana faktor eksternal akan memberikan sangsi sosialnya, misalnya. Sedangkan guilt culture lebih berdasarkan faktor internal. Kita tidak akan pernah menyalahkan ketika ada sebagian rakyat yang begitu ingin berebut ketika ada bingkisan yang dilempar dari mobil berjalan pelan oleh petinggi. Tidak, rakyat yang berebut itu tidak salah. Yang salah adalah sik-petinggi-pelempar-bingkisan-ke-rakyat itu. Ia tidak mempunyai rasa bersalah sedikitpun memperlakukan rakyatnya seperti itu. Bahkan menikmatinya! Masalahnya tidak berhenti pada peristiwa tersebut, tetapi bagaimana ketika peristiwa itu masuk dalam ‘dunia ketiga’-nya Popperian? Kemudian dipersepsi berulang dan berulang? Apalagi jika itu (lempar bingkisan) dilakukan lagi dan lagi? Berebut dan berebut dengan tidak mempedulikan lagi kanan-kiri? Bukankah peristiwa itu bisa dilihat juga adalah upaya (sadar-sengaja) dari pengelola ranah kuasa negara sedang mempreteli shame culture dan guilt culture? Atau juga sedang merusak kemampuan masyarakat, atau sosial, sebagai faktor eksternal yang akan membangun shame culture bagi petingginya? Sekaligus tentu menumpulkan juga guilt culture dari sik-pengelola negara? Lihat bagaimana ‘joget 6 juta rupiah’ dalam konteks MBG itu bisa muncul dengan tanpa beban, bahkan setelah ada ‘sangsi’, eh ternyata muncul lagi, sambil pecingas-pecingis pula. Atau gaya mewah dari pejabat dan keluarga yang ‘dengan sengaja’ dinampakkan itu. Berulang, bergantian.

Maka perlawan terhadap sik-bapak dan sik-anak ini adalah juga perlawanan terhadap dalang-dalang yang ingin merusak republik. Merusak dalam semua aspeknya. Merusak yang ujungnya adalah penguasaan. Penguasaan secara glondongan, atau penguasaan rute Plan B, republik dipecah-belah. Untuk dikuasai. *** (08-10-2026)

[1] https://www.beautynesia.id/life/5-kasus-pengunduran-diri-pejabat-di-jepang-ada-yang-gara-gara-ditraktir-makan/b-301504/4 atau juga: https://internasional.kompas.com/read/2011/09/13/07272088/menteri-mundur-karena-keseleo-lidah?page=all#page2

2107. Menolak Rusak

09-10-2026

Bagi dalang-dalang di belakang sik-bapak dan sik-anak, machiavellisme adalah salah satu hal wajib untuk dikuasai. Bahkan secara text-book. Bagi yang ingin republik tidak menjadi rusak-rusakan, semestinya melakukan hal sama, dengan sudut pandang lain: “A “Machiavellian moment" is that moment when a new republic first confronts the problem of maintaining the stability of its ideals and institutions.”[1] Bagi dalang-dalang di belakang sik-bapak dan sik-anak, saran Machiavelli pada sang-pangeran itu adalah (semata) strategi dan taktik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Tetapi bagi yang ingin republik dijauhkan dari bermacam hal merusak, saran-saran Machiavelli kepada sang-pangeran itu adalah petunjuk terkait apa-apa yang mesti diperhatikan dan dilawan sehingga republik bisa dirawat dan dikembangkan pelembagaannya. Apa-apa yang ditulis Machiavelli dalam Sang Penguasa (The Prince - 1532) kemudian dilhat sebagai ‘petunjuk’ mana-mana yang akan merusak republik dalam prakteknya. Jadi Machiavelli yang sering disebut sebagai pemikir dari lembah hitam itu, justru sedang memperlihatkan kelamnya ‘manusia apa adanya’ dalam kaitannya dengan kuasa itu untuk itu kemudian ‘diperadabkan’ dalam hidup bersama. Tak jauh-jauh beda dengan bagian pertama dari Leviathan (1651)-nya Hobbes yang mengulas tentang ‘manusia apa adanya’, Of Man.

Dari keranjingannya terhadap machiavellisme pada rejim terdahulu, sebenarnya bisa dibayangkan bahwa apa yang diusung oleh rejim sekarang terkait ‘pemikiran konstitusional’ adalah sudah benar. Katakanlah sebagai ‘anti-tesis’-nya. Praktek vulgar machiavellisme dari ‘lembah hitam’ itu memang akan cenderung mencabut akar-akar dari banyak hal. Pokoknya berkuasa, dan … terus berkuasa, dan hanya itu yang ada dalam pikirannya. Tetapi kembali ke ‘pemikiran konstitusional’ barulah ‘syarat mutlak’ dalam bangunan reaksi, masih perlu syarat mencukupi sehingga ‘anti-tesis’ itu memang betul bisa atau sedang dikerjakan. Dan kembali pada Machiavelli, itu masih perlu adanya virtu, dalam arti kemampuan untuk mengantisipasi situasi yang terus berubah. Tetapi virtu ini bisa kita artikan juga sebagai keutamaan. Karena virtu sebagai keutamaan ini akan mampu memberikan energi tambahan ketika harus menghadapi situasi yang terus berubah. Nasehat terkait dengan virtu ini dikatakan Machiavelli saat bertanya pada sang-pangeran, ‘anda sedang merebut kuasa atau sedang menggunakan kuasa’? Virtu ada di rentang ‘penggunaan kuasa’. Menghadapi situasi yang terus berubah itu bisa saja mendatangkan ‘kelelahan’ tersendiri, maka ia perlu ‘energi tambahan’ yang salah satunya berupa virtu sebagai keutamaan itu. Supaya juga tidak mudah masuk dalam genderang atau nuansa ‘perebutan kuasa’ dimana bisa saja virtu kemudian bisa dengan mudah dicampakkan.

Ketika rejim terdahulu mendorong kabinet sekarang ini menjadi kabinet super-gemuk, yang ada dalam pikirannya tetap saja soal ‘mempertahankan kekuasaan’. Selalu saja ada dalam nuansa ‘perebutan kuasa’. Dalang-dalang sik-bapak dan sik-anak ini paham persis jika virtu yang ada dalam rentang ‘penggunaan kekuasaan’ itu dibiarkan terus berkembang maka mereka akan kesulitan. Karena ‘ketrampilan’ mereka itu memang lamaaa lebih didasarkan pada membangun kedaulatan di tengah ‘situasi darurat’, dan nuansa ‘perebutan kuasa’ adalah salah satu bagiannya. Mengapa? Karena soal ‘penggunaan kuasa’ itu ada bagiannya tersendiri: bagian dari sik-perampok kekayaan republik. Mengapa kabinet super-gemuk akan menghambat virtu? Sederhana saja, jika virtu adalah soal antisipasi situasi yang terus berubah, kabinet-gemuk itu pasti tidak akan lincah dalam bermacam aspeknya. Lebih-lebih jika dalam ‘rapat-akbar’-nya kata-kata yang sering muncul adalah: siap, pak. Salah satu kata yang sering muncul dari kaum penjilat. Sudah tidak lincah, penuh dengan penjilat pula. Dan ingat, jika pemimpin itu ‘kuat’ maka ‘kue’ kekuasaan itu akan dibagi pada yang sedikit saja. Dengan ‘yang sedikit’ itu masing-masing punya ‘kue kuasa relatif besar’ ia masih percaya diri mampu ‘mengendalikan’. Tetapi jika pemimpin itu ‘lemah’ maka kuasa akan dibagi dengan banyaknya. Tetapi itu juga bisa dibaca sebaliknya, jika ingin ‘memperlemah’ pemimpin maka buatlah rentang-kuasa se-lebar mungkin, bagikan kekuasaan sebanyak mungkin -sedikit-sedikit saja, dan biarkan mirror-neuron system bekerja 'memakan-mendifinisikan dirinya', demikian salah satu rutenya.

Judul ‘Menolak Rusak’ salah satunya adalah soal menaruh perhatian lebih terhadap praktek-praktek machiavellisme rejim terdahulu yang sudah terbukti sungguh telah merusak asas-asas republik. Dalam hal ini –‘menolak rusak’, termasuk menolak boneka-boneka perusak yang dimainken dalang-dalang machiavellis itu. Menolak dengan juga mempelajari machiavellisme dari ‘sisi-terang’-nya, dari ‘maksud baik tersembunyi’-nya. Syarat mutlaknya, singkirkan boneka-boneka yang sedang dimainken oleh dalang-dalang machiavellis itu dari ranah ‘penggunaan kuasa’. Setelah boneka-boneka itu disingkirkan, maka focus bisa lebih dibangun untuk bisa melihat lebih jelas, apakah virtu di ranah penggunaan kuasa hari-hari ini memang berkembang dengan tepat? Termasuk juga virtu dalam arti keutamaan-nya. *** (09-10-2026)

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Machiavellian_Moment

2108. Dua Peristiwa (Lagi)

10-10-2026

Banyak peristiwa terjadi baik di ‘lokal’ maupun ‘global’, salah-duanya adalah di awal-awal bulan ini, ada sidang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan surat keterangan kesetaraan abal-abal ‘sik-anak’ dan juga bermacam hal terkait dalam prosesnya, termasuk juga proses di KPU. Peristiwa kedua adalah jauh di seberang sana ada pengumuman peraih Nobel tahun 2026 untuk beberapa kategori. Dua peristiwa yang meskipun bisa saja jauh dari perbandingan langsung, tetapi kita masih bisa bertanya terkait dengan sebuah ekosistemnya. Ekosistem apa yang terbangun dari apa-apa yang muncul di persidangan di MK itu, termasuk keputusan MK yang menyebut bahwa tidak ada bukti valid pendukung sehingga kesetaraan SMA itu bisa dilakukan. Belum lagi ketika dinampakkan begitu ugal-ugalannya KPU dalam meloloskannya. Belum lagi jika kita tambahkan bermacam pernak-pernik yang semakin menampakkan diri terkait dengan ijazah ‘bapak-nya’ yang sudah berjalan lebih dari setahun ini.

Tetapi kedua peristiwa di atas ada kesamaannya, di beberapa kategori penghargaan Nobel sangat lekat dengan ketersingkapan, demikian juga terkait dengan dua ‘dokumen’ sik-bapak-anak di atas. Jika dilihat lebih luas, ada yang perlu diperhatikan lebih terkait dengan dua ketersingkapan di atas, yaitu terkait dengan prosesnya termasuk juga input ‘kepenasarannya’, dan respon terhadap outcome dari ketersingkapan tersebut. Maka sungguh kita bisa memberikan apresiasi tinggi kepada siapa saja yang tanpa lelah dan terus berani menyingkap ‘dokumen’ dari sik-bapak-anak itu dengan selalu tetap setia pada pendekatan saintifik dan bermacam argumentasi kuat lain yang tak terbantahkan. Tidak main kayu dan terus mengandalkan kerumunan dalam pembuktiannya. Hormat pada siapa saja yang telah menampakkan pada publik bagaimana kekuatan pengetahuan itu perlahan mampu mulai masuk dalam dunia power-shift di republik, dan mampu bersaing dengan kekuatan uang dan kekuatan kekerasan. Jika kita ingat jaman pergerakan merebut kemerdekaan, maka kita bisa melihat bagaimana terbangunnya kekuatan pengetahuan yang akhirnya mampu menggerakkan, mampu terlibat dalam sebuah power-shift, dari terjajah menjadi merdeka Dan bisa kita lihat juga bahwa itu bukannya tanpa resiko.

Sekitar 50 tahun lalu, Syed Hussein Alatas membongkar mitos ‘bangsa malas’ yang diciptakan oleh penjajah. Apakah rata-rata IQ kemudian juga didorong untuk menjadi mitos tersendiri? Mitos untuk menjadi tanpa beban lagi elit-petinggi kemudian dengan tanpa beban menebar bermacam kebohongan tanpa henti? Bagi hidup bersama dalam proses belajarnya bukanlah pagi-pagi sudah mensyaratkan semua mempunyai tingkat kecerdasan tertentu, tetapi yang lebih penting adalah adanya klaster tertentu yang tanpa henti menjadi model bersama. Ketika lembaga pendidikan atau universitas mengalami pembungkaman melalui bermacam rutenya, maka klaster intelektual organic mestinya akan tumbuh secara ‘alamiah’. Bahkan jika lembaga pendidikan formal tidak ‘dibungkam’ sekalipun. Inilah yang bisa kita pelajari dari kasus ijazah palsu dan suket kesetaraan abal-abal di republik 2-3 tahun belakangan ini. Yang perlahan semakin mendapat momentumnya.

Semestinya partai politik itu adalah juga sebuah klaster yang memberikan ekosistem terhadap lahirnya inteletual organic. Karena bisa dibayangkan partai politik itu semestinya ada dalam prakondisi politis maupun prakondisi sosial. Maka bisa kita lihat dalam konteks di atas, intelektual organic yang lahir dari kasus ijazah palsu dan suket kesetaraan abal-abal itu akhirnya sekaligus juga berupaya untuk masuk dalam ranah prakondisi politis. Pada dasarnya mereka berangkat dari kritisnya penilaian terhadap prakondisi politis dan prakondisi teknis, misalnya ‘teknis’ yang ada di KPU dan birokrasi khususnya kementrian pendidikan dalam hal ini. Melalui proses belajar bersama yang mereka gelar, prakondisi sosial semakin terbentuk untuk semakin kristis terhadap prakondisi politis dan teknis yang selama ini memang sungguh ugal-ugalan.

"A pure democracy may possibly do, when patriotism is the ruling passion; but when the State abounds with rascals, as is the case with too many at this day, you must supress a little of that popular spirit," demikian pernah ditulis Edward Rutledge dalam suratnya kepada John Jay, 24 November 1776. Jelas elan vital dari para intelektual organic adalah kecintaannya pada hidup bersama, dan hari-hari ini setelah berjuang bertahun lamanya, telah mendapatkan momentum untuk melakukan perlawanan-pembersihan republik dari kaum rascals itu. Jika partai-partai politik tidak melihat perkembangan prakondisi sosial ini maka jangan kaget jika pada titik tertentu ia akan juga terhayati sebagai kaum rascals juga. Juga lembaga-lembaga ‘teknis’ negara. Apalagi menurut Alvin Toffler, abad-21 ini mestinya adalah juga Abad Pengetahuan. *** (10-10-2026)